Tito Karnavian menyoroti urgensi percepatan program ini, mengingat waktu yang terus berjalan. Dengan target 400 ribu rumah, ia menekankan pentingnya agar program dari Kawasan Permukiman ini dapat terealisasi sesuai jadwal. Meskipun data calon penerima BSPS telah tersedia, sebagian besar masih memerlukan verifikasi mendalam karena belum sepenuhnya memenuhi kriteria yang ditetapkan, sementara usulan data baru dari daerah terus berdatangan.

Mendagri mengamati bahwa sejumlah Pemda belum menunjukkan perhatian serius terhadap percepatan program BSPS. Ia mengingatkan agar setiap usulan diverifikasi secara cermat di lapangan. "Jika nanti asal diajukan dan tidak memenuhi syarat, target yang diberikan Menteri PKP misalnya 200 rumah, tapi yang masuk kriteria hanya 50, maka 150 sisanya mungkin akan diserahkan kepada daerah lain yang lebih siap. Jangan sampai rekan-rekan di daerah kecewa," tegas Tito.

Untuk itu, Mendagri mendorong Pemda untuk segera mengambil langkah konkret. Ini termasuk memastikan seluruh calon penerima memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Dalam mendukung percepatan pendataan dan verifikasi, Tito juga meminta Pemda untuk memperkuat kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di masing-masing kabupaten/kota. "Intinya adalah agar rekan-rekan di wilayah dapat melakukan langkah-langkah dalam rangka mendukung percepatan target 400 ribu unit ini," pungkas Tito.

Percepatan pelaksanaan BSPS ini diyakini akan membawa beragam manfaat signifikan bagi daerah. Selain berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan, program ini juga berpotensi besar menciptakan lapangan kerja baru, menggerakkan roda perekonomian lokal, serta secara langsung meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat yang masih menempati rumah tidak layak huni. "Nah itu yang kita harapkan, itu bisa bergerak di lapangan untuk mengumpulkan data, membantu verifikasi kelayakannya, sehingga bisa dieksekusi dengan baik," tutup Mendagri, menekankan pentingnya eksekusi yang optimal.

Kapolres Sampang, AKBP Hartono, dalam keterangannya mengungkapkan bahwa serangkaian peristiwa tragis ini terjadi dalam rentang waktu Februari hingga Mei 2026. Lokasi kejadian tersebar di tiga titik berbeda, meliputi Desa Panggung di Kecamatan Sampang, Desa Astapah di Kecamatan Omben, serta Desa Madupat di Kecamatan Camplong.

Rangkaian Kejadian Pilu

Kejadian pertama bermula pada suatu malam di bulan Februari 2026, sekitar pukul 21.00 WIB. Korban yang sedang menunggu temannya di Taman Wiyata Bahari, Jalan Suhadak, Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Sampang, disapa oleh seorang tersangka. Setelah menanggapi sapaan tersebut, korban dipaksa ikut dan ditarik lengannya, lalu dibawa menggunakan sepeda motor menuju semak-semak di Desa Panggung. Di lokasi yang gelap dan sepi itu, korban diancam dan akhirnya disetubuhi satu kali. Insiden ini meninggalkan trauma mendalam bagi korban.

Tak lama berselang, korban kembali bertemu dengan tersangka berinisial AP dan kelompoknya di taman yang sama. Setelah sempat bergabung, korban diajak jalan-jalan dan kembali dibawa ke semak-semak di Desa Panggung. Di sana, korban menjadi korban persetubuhan secara bergantian oleh empat tersangka, yakni AP, MHA, MFS, dan D.

Peristiwa serupa terulang ketika korban bertemu tersangka yang sudah dikenalnya di taman tersebut. Korban kemudian diajak ke area belakang SMP 6 di Desa Panggung, di mana ia kembali menjadi korban persetubuhan secara bergantian oleh beberapa pelaku.

Pada kesempatan lain, tersangka AP kembali menyapa korban, kali ini bersama temannya, MA. Setelah diajak bergabung, korban kembali dibawa ke semak-semak di Desa Panggung dan disetubuhi secara bergantian.

Puncak kekejaman terjadi saat korban yang menunggu teman di Taman Wiyata Bahari diajak berkeliling oleh tersangka dan rombongannya. Korban dibawa ke sebuah rumah di Desa Madupat, Kecamatan Camplong, yang diduga milik salah satu tersangka. Di sana, korban dicekoki minuman beralkohol hingga pusing, sebelum akhirnya disetubuhi secara bergantian oleh sepuluh tersangka yang identitasnya telah diketahui. Usai kejadian mengerikan itu, korban diantarkan pulang oleh salah satu pelaku. Rangkaian kejadian ini membuat korban mengalami trauma berat, ketakutan, dan rasa malu yang mendalam, mendorongnya untuk melaporkan semua yang dialaminya ke Polres Sampang.

Perburuan dan Penangkapan Tersangka

Menindaklanjuti laporan tersebut, Satreskrim Polres Sampang segera bergerak melakukan penyelidikan intensif. Penangkapan pertama berhasil dilakukan pada Senin, 30 Juni 2026, sekitar pukul 23.00 WIB, di mana tujuh tersangka diamankan oleh Unit Reaksi Cepat (URC) Satreskrim.

Pengembangan kasus terus berlanjut. Dua tersangka tambahan berhasil diringkus oleh tim Resmob Satreskrim Polres Sampang pada Kamis, 2 Juli 2026, sekitar pukul 21.00 WIB. Sehari kemudian, pada Jumat, 3 Juli 2026, sekitar pukul 21.00 WIB, satu tersangka lagi berhasil ditangkap oleh URC Satreskrim.

Dengan demikian, total 12 dari 27 orang yang diduga terlibat dalam kasus ini telah berhasil diamankan. Para tersangka yang ditangkap meliputi AR (17), MH (17), MA (15), AP (15), D (16), MR (17), R (42), MHA (13), MFS (13), AS (14), F (25), dan AP (15).

Para tersangka dijerat dengan Pasal 473 ayat (2) huruf b KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 huruf c KUHP juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ancaman hukuman maksimal yang menanti mereka adalah 12 tahun penjara.

Kepolisian memastikan bahwa proses penyelidikan dan pengejaran terhadap 15 tersangka lain yang masih buron akan terus dilakukan hingga tuntas. Kasus ini menjadi perhatian serius aparat untuk memastikan keadilan bagi korban dan memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan.

Sebelum keranda diberangkatkan, sebuah upacara penghormatan terakhir yang khidmat digelar. Upacara ini memadukan kemegahan tradisi militer dengan kekayaan adat Gorontalo, menciptakan momen yang sarat makna dan penghormatan mendalam bagi sosok almarhum. Perpaduan dua tradisi ini menjadi simbol bagaimana almarhum Rachmat Gobel adalah figur yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan sekaligus akar budayanya.

Keranda jenazah almarhum tampak istimewa, dihiasi dengan rangkaian kain berwarna-warni cerah yang membentuk sebuah tandu adat khas Gorontalo. Hiasan ini bukan sekadar dekorasi, melainkan simbol kuat dari identitas dan warisan budaya yang melekat pada sosok almarhum, memberikan sentuhan personal dalam prosesi pemakamannya.

Ratusan pelayat, terdiri dari keluarga besar, kerabat dekat, sejumlah pejabat tinggi negara, hingga masyarakat umum, tumpah ruah mengiringi langkah keranda menuju TMP Kalibata. Mereka semua hadir untuk memberikan penghormatan terakhir, mengantar kepergian seorang tokoh yang telah banyak berkontribusi bagi bangsa, memastikan bahwa jejak pengabdiannya akan selalu dikenang.

Febrie dengan tegas memastikan bahwa Kejaksaan Agung tidak akan mengendurkan langkah. Seluruh agenda dan tugas terkait penanganan kasus-kasus korupsi yang sedang berjalan, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga eksekusi barang bukti, akan terus digulirkan tanpa hambatan. "Bahkan saya monitor tetap, agar sesuai dengan SOP berjalan dengan cepat," ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta.

Lebih lanjut, Febrie menekankan komitmen aparat kejaksaan untuk menjaga integritas dan kualitas proses hukum setiap kasus dugaan korupsi yang ditangani. Tujuannya agar kebenaran materil dan formil dapat teruji secara transparan, sebelum akhirnya dibuka lebar di hadapan masyarakat dalam persidangan. Ia juga menjelaskan bahwa saat ini Kejaksaan Agung memfokuskan diri pada penanganan perkara yang memiliki dampak signifikan terhadap kepentingan bangsa, sejalan dengan program prioritas nasional yang diamanatkan oleh Presiden Prabowo Subianto. "Kita sedang menangani beberapa perkara yakni tata kelola pertambangan," ungkapnya, menyoroti penyelamatan sumber daya alam sebagai salah satu prioritas utama.

Di sisi lain, dalam beberapa hari terakhir, Kortas Tipikor Polri bersama Polda Metro Jaya memang telah menunjukkan geliatnya dalam serangkaian penegakan hukum. Kepala Kortas Tipikor Polri, Irjen Totok Suharyanto, membeberkan bahwa pihaknya tengah melaksanakan ‘joint investigation’ dengan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Fokus mereka tertuju pada tiga kasus besar yang melibatkan dugaan korupsi dan pencucian uang: pertama, kasus pengadaan batu bara di PLN; kedua, kasus ASABRI periode 2020-2025; dan ketiga, perkara dugaan korupsi dalam proses penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI, anak perusahaan BUMN Krakatau Steel, untuk periode yang sama.

Dalam upaya mengungkap tabir kasus-kasus tersebut, aparat kepolisian telah melakukan penggeledahan di sedikitnya 13 lokasi berbeda, tersebar dari Jakarta hingga Bogor. Dari lokasi-lokasi ini, penyidik berhasil menyita beragam barang bukti bernilai fantastis, mulai dari uang tunai dalam mata uang rupiah, dolar AS, dan dolar Singapura, hingga emas batangan. Bahkan, dari salah satu lokasi di Sentul, Bogor, nilai barang bukti yang berhasil diamankan ditaksir mencapai angka sekitar Rp476 miliar, sebuah jumlah yang tentu saja menarik perhatian publik luas.

Informasi mengenai jadwal sidang ini dikonfirmasi oleh Pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Halida Rahardhini. "Jam 9 pagi ya," ujarnya singkat melalui pesan tertulis. Permohonan praperadilan Roy Suryo sendiri telah didaftarkan sejak 2 Juli 2026, tercatat dengan nomor perkara 108/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL. Pihak-pihak yang menjadi tergugat dalam permohonan ini adalah Kapolda Metro Jaya cq Dirreskrimum Polda Metro Jaya cq Kasubdit Keamanan Negara cq Tim Penyidik sebagai Tergugat I, serta Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta cq Aspidum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta cq Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan cq Tim Jaksa Penuntut Umum sebagai Tergugat II.

Sidang kali ini bukan kali pertama Roy Suryo menguji tindakan hukum aparat. Sebelumnya, ia baru saja meraih kemenangan dalam praperadilan terkait penggeledahan, penangkapan, dan penahanan dirinya oleh Polda Metro Jaya. Dalam putusan yang dibacakan pada Selasa lalu, hakim tunggal PN Jakarta Selatan, I Ketut Darpawan, dengan tegas menyatakan bahwa upaya paksa tersebut "cacat formil" dan "tidak sah menurut hukum."

Hakim Darpawan kala itu mengabulkan sebagian permohonan Roy Suryo, khususnya terkait penahanan, yang dinilai tidak memenuhi syarat subjektif. "Mengadili: satu, mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian," bunyi amar putusan tersebut. Namun, penting untuk digarisbawahi, meskipun tindakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan dinyatakan bermasalah secara formil, hakim menegaskan bahwa hal tersebut tidak serta-merta menjadikan seluruh berkas penyidikan menjadi tidak sah. Permohonan Roy Suryo untuk rehabilitasi harkat dan martabatnya seperti semula juga ditolak dalam putusan sebelumnya.

Dengan rekam jejak kemenangan sebelumnya, sidang praperadilan penetapan tersangka ini tentu menjadi perhatian. Publik menantikan bagaimana kelanjutan drama hukum yang melibatkan mantan pejabat negara ini akan bergulir di meja hijau.

Menurut Anang, surat edaran itu lebih fokus pada upaya menjaga integritas dan membangun hubungan baik dalam proses penegakan hukum. "Terkait itu, surat edaran itu lebih kepada untuk menjaga integritas, menjaga hubungan baik dalam penegakan hukum itu, lebih kepada itu," jelasnya kepada awak media.

Surat Edaran bernomor R-696/D/Dip.4/07/2026 ini ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Reda Manthovani. Dokumen tersebut ditujukan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi hingga Kepala Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia, menggarisbawahi pentingnya kewaspadaan di tengah situasi terkini.

Anang menambahkan, di tengah berbagai dinamika yang ada, para penegak hukum memang dituntut untuk selalu waspada terhadap potensi gangguan. Oleh karena itu, surat ini menjadi pengingat bagi para jaksa untuk tetap fokus pada tugas utama mereka dan membentengi diri dari berbagai godaan. "Situasi terkini itu maksudnya kita mengingatkan, upayanya untuk jadi jaksa yang baik, inikan hati-hati. Penegak hukum itu pastikan godaannya banyak," ujarnya.

"Waspada itu dalam artian menjaga integritas, menjaga di sekitar kita. Namanya tantangan akan suka tidak suka pasti ada," imbuhnya, menekankan bahwa kewaspadaan adalah kunci untuk mempertahankan profesionalisme dan kredibilitas lembaga.

Anang juga tegas membantah spekulasi yang mengaitkan penerbitan surat edaran ini dengan insiden penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian baru-baru ini. Ia menegaskan bahwa surat edaran maupun arahan dari pimpinan merupakan prosedur rutin yang dilakukan untuk memitigasi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) yang mungkin dihadapi institusi.

"Enggak (ada hubungannya dengan penggeledahan), secara umum aja. Kalau Jamintel kan lebih kepada pengamanan, pengamatan, AGHT," kata Anang. Ia juga menyebut bahwa surat edaran serupa juga kerap dikeluarkan oleh bidang lain, seperti Pidana Khusus (Pidsus), menandakan ini adalah praktik standar untuk memastikan seluruh jajaran tetap siaga.

Selain itu, Anang juga menepis kabar mengenai adanya agenda pertemuan daring (zoom meeting) besar-besaran di lingkungan Kejagung. Ia menjelaskan bahwa agenda tersebut tidak benar dan telah dibatalkan untuk menghindari munculnya spekulasi liar atau potensi fitnah di masyarakat. "Enggak ada zoom apa pun. Karena apa, karena baru mau zoom itu mau mengarahkan supaya bekerja hati-hati baik, rencananya begitu. Sudah beredar seolah-olah zoom-nya mau ngarah ke mana-mana, untuk itulah, makanya dibatalkan daripada jadi fitnah," pungkasnya, menegaskan komitmen Kejagung untuk menjaga transparansi dan menghindari kesalahpahaman.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menegaskan bahwa partainya menyerahkan sepenuhnya kepada PDI Perjuangan untuk menentukan corak perannya dalam konstelasi politik mendatang. "Terserah PDI Perjuangan saja, mau posisi apa silakan saja. Nanti rakyat yang menilai," ujar Sarmuji saat dihubungi abcmarathinews.com.

Sarmuji menambahkan bahwa Golkar menghormati setiap manuver politik yang diambil PDI Perjuangan. Namun, ia secara pribadi berpandangan bahwa politik sejatinya adalah perwujudan dari sikap yang diikuti dengan tindakan konkret.

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri telah menerbitkan surat edaran internal yang memaparkan secara gamblang posisi PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang. Surat bernomor 1275 /IN/DPP/v/2026, yang diteken Megawati per 1 Juli 2026, berjudul ‘Penjelasan Ketua Umum PDI Perjuangan Tentang Kedudukan PDI Perjuangan Sebagai Partai Penyeimbang dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia’. Keabsahan surat tersebut telah dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat.

Dalam surat itu, Megawati mengingatkan bahwa konsep partai penyeimbang ini telah ia gaungkan pada Kongres VI PDIP di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada 1 Agustus 2025. Kala itu, ia menekankan bahwa Indonesia, dengan sistem presidensialnya, tidak mengenal istilah oposisi dan koalisi dalam pengertian blok-blok kekuasaan yang rigid.

"Demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi blok-blok kekuasaan, melainkan demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi," tulis Megawati. Ia menjelaskan, stabilitas pemerintahan tidak serta-merta bergantung pada dukungan mayoritas parlemen. Seorang presiden, lanjutnya, tidak bisa digulingkan hanya karena kehilangan sokongan politik di legislatif, kecuali melalui proses pemakzulan yang diatur konstitusi. Hal ini, menurutnya, berbeda dengan sistem parlementer yang mengharuskan pemerintah dibentuk oleh mayoritas dan harus terus mempertahankan kepercayaan parlemen.

Megawati juga menyelaraskan langkah partainya dengan gagasan Giovanni Sartori dalam bukunya ‘Parties and Party Systems: A Framework for Analysis’ (1976). Sartori, kata Megawati, memperkenalkan konsep oposisi bertanggung jawab (responsible opposition) yang menggarisbawahi bahwa peran oposisi bukan sekadar menolak dan melontarkan kritik, melainkan juga memikul tanggung jawab terhadap keberlangsungan dan stabilitas sistem pemerintahan. Ia mengkritik oposisi yang tidak bertanggung jawab (irresponsible opposition), yakni pihak yang menjadikan penolakan dan kritik sebagai tujuan utama tanpa mempertimbangkan konsekuensi terhadap stabilitas nasional dan kesejahteraan masyarakat.

"Atas dasar pemahaman konstitusional, pengalaman historis, dan landasan teoretis tersebut, PDI Perjuangan menggunakan istilah ‘partai penyeimbang’," demikian penegasan Megawati dalam surat edaran tersebut.

Kapolsek Cipayung, Kompol Saut Parulian Tobing, membenarkan kejadian memilukan ini. "Betul, (korban) 3 orang," ujarnya saat dihubungi abcmarathinews.com. Penemuan jasad ketiga korban dilakukan oleh rekan kerja mereka sendiri sekitar pukul 10.20 WIB, yang saat itu berada di lokasi kejadian.

Saut menjelaskan lebih lanjut bahwa para korban masuk ke dalam gorong-gorong dengan tujuan memeriksa dan membersihkan sumur bor milik PDAM. "Korban mau cek dan pembersihan sumur bor PDAM masuk ke dalam gorong-gorong," terang Saut. Saat dievakuasi dari lokasi kejadian, ketiganya sudah dalam kondisi meninggal dunia, menambah daftar panjang kecelakaan kerja yang memilukan.

Hingga kini, penyebab pasti kematian ketiga pekerja tersebut masih menjadi misteri dan belum dapat dipastikan. Untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut dan identifikasi mendalam, jasad para korban telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. "Tiga korban langsung dibawa oleh inafis Polres ke RS Polri untuk identifikasi selanjutnya," pungkas Kompol Saut, menegaskan bahwa pihak berwenang akan terus menyelidiki insiden ini hingga tuntas.

Kecelakaan yang terjadi pada Kamis pagi tersebut segera menarik perhatian. Kompol Kharisma Arbita Bangsa, Kasilaka Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, membenarkan kejadian ini saat dihubungi abcmarathinews.com. "Lokasi kejadian berada di area keluar tol Slipi," ujarnya.

Dari rekaman visual yang beredar, terlihat jelas kondisi mobil dinas TNI berwarna hijau tersebut sudah terhenti di tengah jalan. Bagian depan kendaraan tampak ringsek parah, mengindikasikan benturan keras setelah menabrak pembatas beton jalan.

Dampak kecelakaan tidak hanya pada kendaraan. Tiang penunjuk jalan yang menjadi sasaran tabrakan ikut ambruk, melintang di jalur. Akibatnya, arus lalu lintas di sekitar lokasi, khususnya dari Tol Dalam Kota arah Slipi, terpantau mengalami kemacetan panjang yang signifikan.

Hingga berita ini diturunkan, penanganan di lokasi masih berlangsung intensif. Kompol Kharisma menjelaskan bahwa petugas dari Jasa Marga tengah berupaya memotong dan memindahkan tiang rambu yang roboh agar jalur dapat kembali dibuka. "Arus lalu lintas belum bisa berjalan normal, menunggu rambu yang roboh dipindahkan," imbuhnya.

Lebih lanjut, ia juga mengonfirmasi adanya korban luka dalam insiden ini. Korban telah segera dilarikan ke Rumah Sakit TNI yang berlokasi di Taman Mini untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara itu, barang bukti terkait kecelakaan ini sedang dalam pengawalan menuju unit Gakkum untuk penyelidikan lebih lanjut.

Kombes Budi Hermanto, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, menjelaskan kepada awak media di lokasi bahwa ukuran brankas tersebut memang sangat signifikan. "Setelah dibuka, brankas itu memiliki luas sekitar 2×1 meter. Bisa dibilang ukurannya hampir setara dengan sebuah kamar, berfungsi sebagai tempat penyimpanan dokumen dan uang," ujar Kombes Budi. Dari kafe ini, petugas berhasil menyita total uang senilai sekitar Rp67,2 miliar. Rinciannya meliputi 3 juta Dolar Singapura, 889.965 Dolar Amerika Serikat, dan Rp259.159.000 dalam mata uang Rupiah.

Untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, lantai dua kafe tersebut kini telah disegel. Budi Hermanto menambahkan bahwa area di lantai dua tersebut difungsikan sebagai kantor, yang kini berstatus status quo dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi.

Tak hanya di kafe, aparat juga melakukan penggeledahan di Koin Money Changer. Di lokasi ini, penyidik menyita 71 item barang bukti serta 16 jenis mata uang asing dengan total nilai mencapai Rp7,2 miliar. Area ini pun turut disegel untuk mendukung proses investigasi.

Irjen Totok Suharyanto, Kepala Koordinator Staf Ahli (Kakortastipidkor) Polri, sebelumnya menjelaskan bahwa serangkaian penggeledahan ini merupakan bagian dari penanganan tiga perkara besar. Penyelidikan ini, menurutnya, merupakan hasil kolaborasi antara Polri dan Polda Metro Jaya melalui mekanisme joint investigation. Perkara-perkara yang dimaksud meliputi dugaan korupsi dan pencucian uang terkait penanganan hukum pada kasus PLN BB, skandal Asabri periode 2020-2025, serta dugaan korupsi dalam proses penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI pada rentang waktu yang sama, yaitu 2020-2025.

Dari sisi Polda Metro Jaya, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Kombes Victor Dean Macbon mengungkapkan bahwa penanganan kasus ini bermula dari dua laporan polisi yang telah mereka terima. Laporan pertama berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam penanganan hukum oleh oknum aparatur sipil negara atau penyelenggara negara terkait kasus PT Asabri (Persero) dan/atau Asuransi Jiwasraya, yang terjadi antara tahun 2020 hingga 2025. Laporan kedua menyangkut dugaan korupsi dan/atau TPPU dalam proses penyelesaian utang atau kewajiban PT CBS kepada PT KNI, yang juga melibatkan pegawai negeri atau penyelenggara negara pada periode 2020-2025.

"Sebagai bagian dari upaya pengumpulan bukti, kami telah melakukan penggeledahan di sekitar delapan lokasi berbeda," pungkas Kombes Victor Dean Macbon, menegaskan komitmen aparat dalam menuntaskan kasus ini.

Kombes Pol Didik Supranoto, Kepala Bidang Humas Polda Sulsel, membenarkan informasi pelimpahan tersebut. Menurut Didik, laporan polisi yang awalnya terdaftar di Bareskrim Polri pada tanggal 2 Juli, secara resmi dilimpahkan ke Polda Sulsel sejak 6 Juli lalu.

"Pertimbangan utama pelimpahan ini adalah karena locus delicti atau lokasi kejadian perkara, serta domisili korban dan saksi-saksi, semuanya berada dalam wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan," jelas Didik kepada abcmarathinews.com.

Sebelumnya, Bupati Gowa Husniah Talenrang memang telah mengambil langkah hukum dengan melaporkan wartawan Saenal Abidin dan Kepala Dinas Perhubungan Gowa, Agussalim Harahap, ke Bareskrim Polri. Laporan ini diajukan setelah keduanya memberikan kesaksian dalam sidang panitia khusus (pansus) hak angket DPRD Gowa.

Husniah menegaskan bahwa keterangan yang disampaikan oleh kedua saksi tersebut telah menimbulkan fitnah di tengah masyarakat dan mencemarkan nama baiknya, baik secara pribadi maupun sebagai kepala daerah.

"Saya bukan orang hukum, tapi saya bisa menilai apa yang disampaikan Saenal Abidin itu melanggar aturan, khususnya terkait profesinya sebagai wartawan dalam hal ini pelanggaran kode etik jurnalistik. Begitu juga Agus Harahap kesaksiannya palsu dan pencemaran nama baik," ungkap Husniah.

Terkait pansus hak angket DPRD Gowa itu sendiri, Husniah Talenrang menyatakan kesiapannya untuk hadir dan memberikan klarifikasi berdasarkan fakta yang ada, jika memang diundang. Namun, hingga saat ini, ia mengaku belum pernah menerima panggilan resmi dari pansus.

"Sejak pansus hak angket ini bergulir, belum ada sama sekali saya diberi undangan. Info yang beredar, Senin lusa katanya saya dipanggil, tapi sampai saat ini tidak ada undangan penyampaian," ujarnya kepada abcmarathinews.com.

Dana fantastis yang ditawarkan ini bukanlah berasal dari anggaran dinas, melainkan murni inisiatif dan patungan pribadi para penyidik. Aipda Sigit Dwi Susanto, Kepala Tim (Katim) Opsnal Unit III Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, yang dikenal dengan julukan "Hellboy," menjelaskan bahwa dana tersebut dikumpulkan dari dirinya dan sejumlah rekan penyidik. Menurut Sigit, keputusan ini muncul setelah rekaman video dan berbagai informasi terkait terduga pelaku terlanjur menyebar luas di berbagai platform media. Kondisi ini, lanjutnya, membuat Erlan semakin lincah berpindah dari satu tempat ke tempat lain, menyulitkan pelacakan.

Sayembara yang diumumkan melalui akun TikTok pribadinya @hellboyjatanraspolda ini diharapkan dapat mempersempit ruang gerak Erlan dengan menggalang partisipasi aktif dari warganet. "Karena sudah terlanjur viral, banyak media yang mengungkap video terduga pelaku. Jadi pelaku semakin berpindah-pindah, akhirnya kami berinisiatif, inisiatif pribadi untuk mempersempit ruang pelaku bergerak," ujar Sigit kepada abcmarathinews.com. Ia menambahkan, ide sayembara ini bahkan terinspirasi dari seorang tokoh organisasi yang tak ingin disebutkan namanya, yang terkesan dengan rekam jejak timnya dalam menangani kasus-kasus pembunuhan sebelumnya. Meskipun saat ini nominal yang disepakati adalah Rp20 juta, Sigit tidak menampik kemungkinan adanya dukungan dana tambahan dari pihak lain di kemudian hari.

Penemuan jenazah RYS di dalam mobil dinasnya memicu dugaan kuat adanya tindak pembunuhan. Tim forensik Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong menemukan sejumlah indikasi kekerasan pada tubuh korban. Hasil pemeriksaan eksternal mengungkap adanya luka robek pada daun telinga kiri, indikasi kuat akibat benturan benda tumpul. Tak hanya itu, tim forensik juga mendapati pelebaran pembuluh darah di kelopak mata serta warna kebiruan pada bibir, gejala yang kerap ditemui pada korban yang meninggal dunia akibat mati lemas atau asfiksia. Pemeriksaan organ dalam turut memperlihatkan perubahan warna pada lidah, epiglotis, saluran napas bagian atas, hingga dinding lambung.

Kuasa hukum keluarga korban, Risang Bima Wijaya, sebelumnya telah mengantongi nama terduga pelaku dengan inisial E. Identifikasi ini didasarkan pada unggahan media sosial terakhir korban dan rekaman kamera CCTV di area Bandara Internasional Juanda, yang menunjukkan E sebagai pria misterius yang terakhir kali bersama korban. Keduanya diketahui sempat bepergian bersama ke daerah Malang dan Batu beberapa hari sebelum mayat RYS ditemukan.

Pelacakan terhadap Erlan, yang juga dikenal dengan inisial E, tidaklah mudah. Meskipun sempat terlacak di wilayah Jawa Tengah, ia diduga terus berpindah-pindah lokasi dan tidak menetap di alamat resminya di kawasan Malang. Risang mengungkapkan bahwa Erlan berasal dari Sulawesi Selatan dan pernah bekerja di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), sebuah lembaga yang telah dibubarkan pada tahun 2004. Erlan disebut kerap berpindah domisili antara wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Lebih lanjut, ia juga diduga memiliki rekam jejak keterlibatan dalam berbagai tindak penipuan, mulai dari properti, proyek, hingga jual-beli, dengan modus "love scam" yang diduga menjadi pemicu perkenalannya dengan korban.

Penyidik mengakui bahwa pengejaran Erlan menjadi tantangan tersendiri, mengingat yang bersangkutan diduga masih memiliki jaringan yang menampungnya berpindah-pindah tempat. Saat ini, tim penyidik terus mendalami berbagai informasi dan rekaman video CCTV yang telah dikirimkan oleh masyarakat. "Kebetulan di admin yang kami pasang itu ada beberapa info yang menarik. Insyaallah semoga bisa membantu mempercepat tertangkapnya ini. Dan ini masih kami dalami pokoknya," pungkas Sigit, berharap petunjuk dari masyarakat dapat segera membawa titik terang dalam kasus ini.

Menyusul penetapan tersebut, Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum (YPPBU) Tambakberas segera bergerak cepat. Sebuah rapat koordinasi internal tertutup digelar selama lebih dari satu jam, dipimpin langsung oleh Ketua YPPBU, KH Abdurrozaq Sholeh, yang akrab disapa Gus Rozaq. Pertemuan strategis ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk keluarga besar pendiri NU, KH Abdul Wahab Chasbullah, mantan Bupati Jombang Mundjidah Wahab, mantan Ketua Umum PP IPNU Mujtahidur Ridho, Rais Syuriah PCNU Jombang KH Achmad Hasan, Ketua Fatayat Jombang Laitun Ni’mah, serta Wakil Rektor Universitas Wahab Hasbullah (Unwaha) Fatchullah Malik, dan anggota keluarga besar lainnya.

Gus Rozaq menjelaskan bahwa tim kecil telah dibentuk untuk menindaklanjuti keputusan PBNU ini. Fokus utama rapat adalah membahas kesiapan infrastruktur, lokasi kegiatan, hingga akomodasi bagi ribuan peserta yang diperkirakan akan hadir. "Dari sisi infrastruktur, kami sangat optimistis Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas siap menyambut para muktamirin dari berbagai penjuru Indonesia," tegas Gus Rozaq di sela rapat koordinasi.

Diperkirakan sekitar 6.000 orang akan memadati Jombang selama muktamar berlangsung, terdiri dari peserta resmi, peninjau, serta tamu undangan. Seluruh elemen pesantren telah menyatakan komitmen penuh untuk memberikan pelayanan terbaik. "Hasil rapat internal kami menegaskan bahwa seluruh keluarga besar pesantren akan berupaya maksimal menjadi tuan rumah yang baik. Prioritas utama kami adalah memberikan pelayanan optimal kepada seluruh muktamirin," tambahnya.

Berbagai fasilitas pendukung telah disiapkan, meliputi area bazar, tempat istirahat yang nyaman, dan lahan parkir yang memadai. Salah satu proyek krusial yang sedang dikebut adalah pembangunan area parkir seluas sekitar dua hektare di kawasan Tambakberas Timur. Sementara itu, lokasi utama pelaksanaan muktamar akan dipusatkan di Gedung Serbaguna (GSG) Haji Hasbullah Said, sebuah fasilitas modern di kompleks Pondok Pesantren Bahrul Ulum yang sebelumnya telah digunakan untuk menyambut tamu-tamu penting berskala nasional.

Gus Rozaq mengungkapkan bahwa penunjukan Bahrul Ulum sebagai tuan rumah bermula dari inisiatif pesantren yang mengajukan diri kepada PBNU. Usulan ini kemudian ditindaklanjuti dengan survei mendalam dan penilaian oleh tim PBNU, hingga akhirnya Tambakberas dinyatakan layak menjadi lokasi penyelenggaraan. "Kami hanya memiliki semangat untuk bisa berkontribusi menyukseskan Muktamar NU ke-35. Alhamdulillah setelah dilakukan survei oleh tim PBNU, pesantren dinyatakan layak menjadi tuan rumah. Tinggal ada beberapa penyempurnaan kecil yang sedang kami selesaikan," jelasnya. Untuk kebutuhan akomodasi, para muktamirin akan ditempatkan di sejumlah gedung madrasah di bawah naungan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, yang semuanya telah melalui proses survei dan dinilai layak sebagai tempat menginap.

Dukungan penuh juga datang dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jombang. Ketua PCNU Jombang, KH Fahmi Amrullah, menyambut baik penunjukan PPBU Tambakberas dan menegaskan kesiapan pihaknya untuk membantu panitia pusat menyukseskan agenda nasional ini. "Pondok pesantren di sekitar Tambakberas, seperti Denanyar, Tebuireng, dan Rejoso Peterongan, insyaallah juga siap membantu," kata Fahmi.

Warga nahdliyin di Jombang sangat bersyukur atas kepercayaan yang diberikan kepada PPBU Tambakberas. Fahmi berharap kegiatan ini dapat berjalan aman, lancar, dan menghasilkan kepengurusan organisasi yang bersih dan visioner. Pelaksanaan Muktamar ke-35 NU di Jombang juga memiliki nilai historis yang kuat, mengingat Jombang adalah tanah kelahiran para pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu KH Hasyim Asyari, KH Wahab Chasbullah, dan KH Bisri Syansuri. "Kami siap menyambut para tamu yang datang dari berbagai daerah, bahkan dari Pengurus Cabang Istimewa (PCI) yang ada di luar negeri. Tentu kita akan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya," pungkas pengasuh Pondok Pesantren Putri Tebuireng Jombang ini.

Keputusan resmi penetapan lokasi dan waktu muktamar ini dibacakan langsung oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Ahyar saat memimpin rapat gabungan Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU di Jakarta. Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul, menambahkan bahwa rapat tersebut tidak hanya menetapkan lokasi, tetapi juga memastikan waktu pelaksanaan muktamar. "Selain menetapkan lokasi muktamar, rapat juga memutuskan pelaksanaan muktamar digelar pada 27 sampai 30 Agustus 2026," ujar Gus Ipul melalui keterangan tertulisnya kepada abcmarathinews.com. Dengan demikian, Jombang dan seluruh elemen nahdliyin kini bersatu padu mempersiapkan diri menyambut perhelatan akbar ini.

Ono tidak menampik bahwa wacana ini bermula dari surat yang diajukan oleh Komunitas Pengkaji Penggantian Nama Provinsi Jawa Barat kepada Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa. Usulan ini kemudian ditindaklanjuti dengan audiensi. Hasilnya, Ketua DPRD menerbitkan nota dinas kepada Komisi I agar dilakukan pengkajian awal terhadap aspirasi tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.

Selanjutnya, Komisi I bersama perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali melakukan audiensi dengan komunitas pengusul guna mendalami materi yang disampaikan. Ono menekankan bahwa persetujuan yang diberikan mayoritas fraksi di dewan hanyalah untuk menindaklanjuti kajian, bukan menyetujui perubahan nama provinsi.

"Hampir mayoritas fraksi di dewan hanya setuju untuk menindaklanjuti kajiannya. Jadi bukan langsung setuju mengubah nama Provinsi Jawa Barat, tetapi setuju dilakukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif," tegas Ono. Ia menambahkan, kajian mendalam tersebut harus mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari yuridis, historis, sosiologis, budaya, hingga dampak ekonomi, mengingat Jawa Barat adalah provinsi yang kaya akan keragaman budaya, meliputi masyarakat Sunda, Betawi, dan Cirebon.

Senada dengan Ono Surono, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga memastikan bahwa pemerintah provinsi tidak akan melakukan perubahan nama. Melalui laman media sosial Instagramnya, Dedi dengan tegas menyatakan bahwa isu perubahan nama menjadi Tatar Sunda hanyalah karangan belaka.

"Kami tegaskan bahwa ada yang melempar wacana membuat cerita-cerita di media sosial, akan ada perubahan nama Jawa Barat jadi Tatar Sunda. Saya katakan seluruh rangkaian itu adalah karangan orang lain. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan fokus terus bekerja, tidak akan mengurusi perubahan nama. Namanya tetap Jawa Barat," ujar Dedi, mengakhiri spekulasi yang beredar.

Gus Ipul menekankan bahwa Kementerian Sosial akan menjadi pendamping setia bagi para kepala sekolah dalam mengelola SR. Ia melihat tantangan sebagai peluang besar yang harus dihadapi dengan mentalitas kuat. "Masalah harus dihadapi, jangan takut kekurangan masalah. Itu tanda negara sedang mempercayakan sesuatu yang besar kepada kita semua," ujar Gus Ipul, memotivasi para pemimpin pendidikan tersebut.

Menurut Gus Ipul, keberhasilan Sekolah Rakyat tidak hanya diukur dari angka, melainkan dari kemampuan sekolah membangun sistem yang secara aktif mendorong pengembangan potensi unik setiap peserta didik. Konsep pendidikan berasrama 24 jam menjadi salah satu strategi kunci untuk memetakan dan mengoptimalkan potensi tersebut secara holistik. Oleh karena itu, kepala sekolah didorong untuk memiliki mentalitas besar, berani mengambil keputusan strategis, visioner, serta mampu membangun sistem pendidikan yang kokoh dan berkelanjutan. Ia juga memastikan bahwa setiap Kepala Sekolah Rakyat akan mendapatkan dukungan sumber daya, pedoman, dan anggaran yang setara, menegaskan keseriusan pemerintah dalam program ini.

Peningkatan kualitas Sekolah Rakyat, lanjut Gus Ipul, harus berawal dari kualitas kepala sekolah itu sendiri. Ia meminta mereka untuk memulai dengan membangun disiplin pribadi, berani jujur dalam menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi, tetap tenang di bawah tekanan, dan tidak ragu untuk melakukan evaluasi diri secara berkala.

Sebuah survei terhadap 174 kepala Sekolah Rakyat yang dilakukan baru-baru ini mengungkap gambaran optimisme sekaligus tantangan menjelang Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran 2026/2027. Hasilnya cukup menjanjikan: tingkat kesiapan mental kepala sekolah mencapai 8,95 dari skala 10, sementara keyakinan dalam mengambil keputusan berada di angka 8,74. Lebih lanjut, sebanyak 72 persen responden memandang penugasan di SR sebagai tantangan yang memacu semangat, dan 94 persen telah memiliki orientasi kepemimpinan jangka panjang sebagai pembangun sistem pendidikan.

Namun, tantangan tetap ada. Hanya 18 persen kepala sekolah yang menyatakan siap sepenuhnya menghadapi MPLS, 26 persen siap sebagian, 38 persen masih menghadapi kendala signifikan, dan 17 persen mengaku belum siap. Kebutuhan yang mendesak meliputi tambahan guru dan tenaga kependidikan (77 persen), pendampingan langsung dari Pusdiklat/PPK (61 persen), kejelasan anggaran (56 persen), serta pelatihan dan pembekalan lanjutan (48 persen). Di lapangan, beberapa isu seperti ketersediaan sumber air di salah satu SR permanen, penyelesaian status kepegawaian dan SK kepala sekolah di sejumlah lokasi, hingga penyelesaian pembangunan beberapa gedung permanen juga masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan.

Gus Ipul tidak lupa menyampaikan apresiasi mendalam kepada para Kepala Sekolah Rakyat atas dedikasi mereka sejak tahap rintisan. Ia menyebut mereka sebagai bagian tak terpisahkan dari sejarah pembangunan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. "Kita tidak sedang sekadar menjalankan tugas. Kita sedang menjadi pemilik sejarah Sekolah Rakyat," tegasnya, seraya meminta mereka bekerja secara profesional dan penuh empati, menjalankan standar yang sudah ditetapkan tanpa menunggu diingatkan lagi, karena itu adalah kehormatan bagi sekolah mereka.

Sebagai bentuk dukungan konkret, Gus Ipul memastikan Kementerian Sosial akan terus memperjuangkan peningkatan kesejahteraan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan Sekolah Rakyat. "Kami akan terus berjuang agar kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan Sekolah Rakyat mendapatkan tunjangan kinerja yang lebih baik. Kami memahami ini adalah boarding school dengan tanggung jawab yang berbeda. Karena itu kami akan terus mengupayakan perubahan regulasi dan dukungan anggaran agar kesejahteraan Bapak-Ibu semakin meningkat," pungkas Gus Ipul, seperti dilansir Abcmarathinews.com.

"Naik banding adalah hak setiap pihak. Semoga yang dicari benar-benar keadilan, bukan sekadar menunda kenyataan," ujar Yanti kepada abcmarathinews.com.

Rencana banding ini muncul setelah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan Ernie Nurheyanti M. Toelle terhadap Menteri HAM, Natalius Pigai. Gugatan tersebut berkaitan dengan pemindahan tugas Yanti di lingkungan Kementerian HAM. Hingga kini, Menteri Pigai sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi sejak putusan PTUN Jakarta memenangkan gugatan Yanti.

Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, sebelumnya telah memastikan bahwa Menteri Pigai akan menempuh jalur banding. "Kita akan banding. Pasti kita akan banding. Ya kita akan banding. Tanggapan beliau kita akan banding," kata Mugiyanto di kantornya di Jakarta Selatan.

Mugiyanto juga menyampaikan rasa penyesalan atas langkah hukum yang diambil oleh Ernie. Baginya, permasalahan ini seharusnya dapat diselesaikan tanpa harus melalui proses pengadilan. "Kami menyesalkan sih langkah yang diambil oleh Ibu Yanti karena ini kan bukan pemecatan, ini kan cuma perpindahan posisi, mutasi, dan menurut kami yang dilakukan oleh Ibu Yanti kurang pas ya," tambahnya.

Sebelumnya, majelis hakim PTUN Jakarta mengabulkan seluruh gugatan Yanti. Gugatan ini berkisar pada pemindahan tugas Ernie dari jabatannya sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM (pejabat eselon IIA) menjadi Analis HAM Ahli Madya. Pemindahan ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri HAM Nomor: MHA-14 KP.04.04 yang tertanggal Januari 2026.

Dalam putusannya yang keluar pada awal Juli 2026, majelis hakim PTUN Jakarta menyatakan batal Surat Keputusan Menteri HAM Nomor: MHA-14 KP.04.04 tersebut. Hakim juga memerintahkan Menteri Pigai untuk mencabut SK tersebut dan merehabilitasi harkat, martabat, serta mengembalikan kedudukan Ernie ke posisi semula sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM. Selain itu, Menteri Pigai juga dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp383.000.

Kapolsek Jagakarsa, Kompol Nurma Dewi, mengonfirmasi penangkapan tersebut kepada wartawan di Jakarta. "Betul, dari warga sudah menyegel toko obat yang dijual bebas tanpa izin. Kemudian kita upaya-upaya untuk menangkap orang yang menjual bebas tanpa izin tersebut," ujarnya, menegaskan respons cepat kepolisian terhadap aduan masyarakat.

Nurma Dewi lebih lanjut menyatakan komitmen pihaknya untuk menjadikan wilayah Jagakarsa bersih dari peredaran obat-obatan terlarang. Untuk mencapai tujuan ini, kepolisian telah menjalin koordinasi erat dengan berbagai elemen masyarakat, mulai dari pengurus RT, RW, hingga para pemuda setempat, guna mengawasi dan mencegah peredaran obat keras ilegal.

Sebelumnya, pihak kepolisian juga telah melakukan observasi mendalam serta pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat terkait dugaan penjualan tramadol di wilayah tersebut. "Kemarin sudah kita lakukan penangkapan tentunya, rekan-rekan sudah paham kemarin kita sudah melakukan penangkapan," tambah Nurma, mengindikasikan bahwa ini bukan kali pertama tindakan serupa dilakukan.

Dengan tegas, ia menyatakan bahwa setiap kios yang terbukti menjual obat keras terlarang akan ditutup secara permanen dan para pelakunya akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. "Wajib ditutup dan pelakunya wajib diproses," tandasnya.

Sebagai bukti nyata dari komitmen tersebut, kini kepolisian telah memasang garis polisi (police line) pada toko yang diduga kuat menjual obat keras ilegal jenis tramadol di wilayah Kecamatan Jagakarsa. Pemasangan garis polisi ini menjadi penanda bahwa tempat tersebut berada di bawah pengawasan hukum dan tidak boleh beroperasi.

Langkah-langkah tegas ini merupakan wujud nyata dari Polsek Jagakarsa dalam memerangi peredaran obat-obatan terlarang demi menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan narkotika.

Sebelumnya, sebuah video yang sempat viral di media sosial menunjukkan dua orang mengenakan topeng badut yang mengklaim diri sebagai "Badan Perwakilan Netizen". Keduanya terlihat menyegel toko yang diduga menjual obat terlarang di Jagakarsa, memicu perhatian publik dan menjadi salah satu pemicu bagi tindakan tegas yang dilakukan oleh warga dan kepolisian.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa dana tersebut, yang kemudian dikonversi menjadi mata uang dolar Singapura, diduga kuat berkaitan dengan upaya pengurusan izin pelepasan kawasan hutan seluas sekitar 1.828 hektare.

"Kami menduga bupati ini mengumpulkan sejumlah dana dari 914 anggota KUD untuk memuluskan proses pelepasan izin kawasan hutan," ungkap Budi di Gedung Merah Putih, Jakarta. "Keterangan awal yang kami peroleh menyebutkan luas area hutan yang dimaksud sekitar 1.828 hektare."

Hingga saat ini, KPK belum merinci jumlah pasti uang yang terkandung dalam amplop tersebut. Budi menambahkan, tim penyidik masih terus mendalami kasus ini dengan memeriksa sejumlah saksi, dan tidak menutup kemungkinan akan meminta keterangan dari Raja Juli Antoni.

"Dari keterangan awal yang ada, penyidik kini berupaya mengumpulkan bukti-bukti tambahan terkait dugaan pengumpulan uang oleh Saudara SA, yang kemudian diduga dikonversi ke dalam bentuk dolar Singapura," jelasnya lebih lanjut.

Sebelumnya, Raja Juli telah melaporkan penolakan gratifikasi yang diduga diberikan Suhardiman kepada KPK. Laporan tersebut kini sedang dalam tahap verifikasi dan analisis oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik (DGPP) KPK. Hasil dari proses ini akan menjadi penentu apakah laporan tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mekanisme pelaporan gratifikasi ini merujuk pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2026, yang merupakan revisi dari Perkom Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 Perkom Nomor 1 Tahun 2026, laporan gratifikasi berpotensi tidak diproses lebih lanjut jika memenuhi beberapa kriteria. Di antaranya adalah jika objek gratifikasi berupa barang yang mudah rusak, tidak dapat dijual, atau tidak dapat digunakan. Atau jika penerimaan gratifikasi dilaporkan secara tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Serta jika diketahui sedang dalam proses penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan tindak pidana oleh aparat penegak hukum, atau jika gratifikasi tersebut patut diduga terkait dengan tindak pidana.

Dalam perkembangan kasus ini, KPK telah menetapkan Suhardiman Amby, bersama Zulkarnain dan Ardiles, sebagai tersangka dalam dugaan kasus suap terkait jabatan. Selain itu, Suhardiman juga sedang menghadapi proses hukum atas dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Ketiga tersangka telah ditahan selama 20 hari di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Atas perbuatannya, Suhardiman sebagai pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Sementara itu, Zulkarnain dan Ardiles, sebagai pihak pemberi, disangkakan melanggar Pasal 605 atau Pasal 606 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 huruf c KUHP.

Klarifikasi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni membeberkan kronologi pengembalian sebuah amplop yang ditinggalkan oleh Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, di Kantor Kementerian Kehutanan. Ia menyatakan bahwa amplop tersebut telah dikembalikan sekitar 17 hari sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Suhardiman.

Raja Juli menjelaskan, pertemuan audiensi dengan Bupati Kuansing di Kantor Kementerian Kehutanan berlangsung secara resmi dan terbuka. Pertemuan ini diawali dengan surat permohonan audiensi dari pemerintah daerah, dipublikasikan melalui media sosial, serta dilengkapi daftar hadir dan notulensi yang siap diserahkan kepada KPK jika diperlukan.

Usai pertemuan, Raja Juli mengaku baru menyadari adanya sebuah amplop tertutup yang ditinggalkan oleh Bupati Kuansing. Ia menegaskan tidak mengetahui isi amplop tersebut dan langsung memerintahkan ajudannya untuk mengembalikannya. "Saya tidak tahu isinya apa, tapi saya merasa tidak memiliki hak atas amplop tersebut. Oleh karena itu, saya meminta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut," kata Raja Juli dalam keterangan tertulis.

Pengembalian amplop sempat tertunda karena penyesuaian jadwal kedinasan. Kemudian, Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan menerbitkan surat tugas dan berkoordinasi dengan Kapolda Riau untuk memfasilitasi pertemuan. Amplop tersebut akhirnya diserahkan langsung kepada Bupati Kuansing di Polres Kuantan Singingi.

Raja Juli menyebutkan bahwa pengembalian tersebut dilakukan sekitar 17 hari sebelum OTT KPK berlangsung. Seluruh prosesnya didokumentasikan dan dilengkapi dengan tanda terima bermeterai. "Saya secara pribadi menelepon Bapak Kapolda Riau untuk membantu memfasilitasi ajudan saya bertemu dengan Bupati Kuantan Singingi di Kapolres Kuantan Singingi," tambahnya.

Raja Juli juga menepis dugaan adanya keterkaitan dirinya dengan pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi. Ia memastikan hingga saat ini tidak pernah menerbitkan satu pun surat keputusan pelepasan kawasan hutan di wilayah tersebut. "Tidak ada satu SK pun yang saya keluarkan untuk pelepasan kawasan hutan di Kuantan Singingi. Tidak ada sejengkal kawasan hutan pun di Kuantan Singingi yang ada dalam otoritas saya, saya keluarkan jadi APL (Area Penggunaan Lainnya)," tegasnya.

Raja Juli menegaskan komitmen penuh Kementerian Kehutanan dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi, sejalan dengan kasus yang menimpa Bupati Kuansing. Ia menyebut komitmen antikorupsi tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang dipegang sejak lama.

"Kami dari Kementerian Kehutanan, terutama saya sebagai menteri, mendukung penuh segala upaya pemberantasan korupsi di republik ini. Kami akan membantu KPK, akan kooperatif, dan termasuk pertemuan ini adalah inisiatif saya pribadi sebagai itikad baik untuk membantu proses penegakan hukum dan pemberantasan korupsi," ujar Raja Juli.

KPK sebelumnya menyatakan akan mendalami pertemuan antara Bupati Kuantan Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Amby, dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Pertemuan audiensi tersebut membahas berbagai usulan dari Pemerintah Kabupaten Kuansing mengenai penyelesaian persoalan kawasan hutan yang bersinggungan dengan lahan masyarakat.

KPK sebelumnya mengumumkan Suhardiman sebagai tersangka kasus dugaan suap jabatan dan atau penerimaan gratifikasi terkait pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Kasus ini terbongkar melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilaksanakan oleh lembaga antirasuah.

"Mengenai waktu pertemuan pada tanggal 2 Juni, itu memang sudah disampaikan oleh pihak-pihak terkait, termasuk bupati. Apakah nanti akan dilakukan pemanggilan terhadap pihak terkait lainnya, itu akan didalami oleh tim penyidik," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, dalam sesi jumpa pers di Kantornya, Jakarta.

Kemitraan penting ini terjalin saat Komandan Pasmar (Danpasmar) 1, Mayor Jenderal TNI (Mar) Ili Dasili, menyambut hangat kunjungan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta, Muhammad Matsani. Pertemuan bersejarah tersebut berlangsung di Markas Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan, menandai dimulainya sinergi yang lebih kuat antara kedua institusi.

Menurut informasi yang dihimpun abcmarathinews.com, diskusi utama dalam pertemuan tersebut berpusat pada upaya konkret untuk menjaga Jakarta agar senantiasa aman, damai, dan kondusif. Lebih dari itu, inisiatif ini juga dirancang untuk mempererat jalinan silaturahmi dan kerja sama yang telah terjalin baik antara jajaran TNI AL, khususnya Marinir, dengan Pemprov DKI Jakarta.

Mayjen Ili Dasili menegaskan komitmen pihaknya untuk berkolaborasi. "Kami senantiasa terbuka untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan di wilayah DKI Jakarta," ujarnya, menekankan pentingnya peran bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman.

Di sisi lain, Muhammad Matsani menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas sambutan hangat dari Pasmar 1. Ia berharap agar kerja sama yang solid ini dapat terus ditingkatkan, terutama dalam mendukung program-program vital seperti pembinaan ideologi Pancasila, penguatan semangat nasionalisme, serta peningkatan ketahanan wilayah ibu kota.

Kesepakatan ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi terciptanya Jakarta yang tidak hanya maju secara pembangunan, tetapi juga kokoh dalam aspek keamanan dan persatuan warganya. Sinergi antara Pemprov DKI dan Korps Marinir TNI AL ini menjadi bukti nyata komitmen bersama untuk masa depan ibu kota yang lebih cerah dan stabil.

Budianto (47), Direktur PT Bina Tani Makmur Jombang, yang merupakan pemilik akun sekaligus penanggung jawab drone, menjelaskan bahwa fungsi utama dari drone pertanian berkapasitas besar itu adalah untuk mengangkut pupuk, bibit, serta hasil panen. "Itu sebenarnya buat konten saja. Itu sebenarnya ya iseng-iseng saja," terang Budianto, warga asal Jombang, Jawa Timur, saat dikonfirmasi oleh abcmarathinews.com.

Lebih lanjut, Budianto memaparkan bahwa drone tersebut secara rutin digunakan untuk menyemprotkan cairan pestisida dan pupuk cair ke tanaman di lahannya dari ketinggian. Metode ini, menurutnya, terbukti sangat efektif dan efisien dalam membantu pekerjaan petani, terutama mengingat medan perkebunan yang seringkali sulit dijangkau secara manual.

Sesekali, memanfaatkan kekuatan angkut drone yang mencapai 150 kilogram, pesawat nirawak ini juga dimanfaatkan untuk membawa pupuk dan bibit. "Drone pertanian yang kapasitasnya besar itu kan muatannya air bisa 150 liter. Nah, itu kita modifikasi, kita copot tandon airnya, nanti dikasih tali, tambang untuk ngikat pupuk atau bibit gitu," jelasnya.

Bukan hanya sebagai alat angkut sarana produksi pertanian, Budianto mengungkapkan bahwa kehadiran drone ini juga menjadi solusi inovatif bagi para petani muda. Ia mengamati bahwa generasi muda cenderung enggan untuk mengangkut pupuk kandang secara manual menuju lahan tanam, bahkan meskipun ditawari upah yang tinggi. Dengan drone, pekerjaan tersebut dapat tetap dilakukan oleh generasi muda sebagai operator, tanpa harus bersentuhan langsung dengan kotoran ternak.

"Anak muda itu kita tarik untuk supaya kerja di kita ini enggak bisa, Mas. Enggak mau, siapa pun enggak mau meskipun gaji tinggi, enggak mau. Tapi kalau kita fasilitasi drone. Nah, dia kan enggak megang kohe (pupuk kandang). Nah, yang megang kohe kan nanti petani-petani yang pekerja yang sudah tua, yang sudah terbiasa dengan bau kotoran itu. Lah, yang muda-muda itu kan yang bagian operator dan lain-lain gitu kan," urai Budianto, menggambarkan pembagian tugas yang efisien.

Mengenai momen petani yang terlihat diterbangkan dengan drone, Budianto sekali lagi menegaskan bahwa insiden itu murni hanya untuk konten iseng dan bukan merupakan fungsi utama atau yang diperbolehkan dari alat tersebut. "Itu kan sebenarnya kan tidak diperbolehkan untuk ngangkut orang, kan enggak boleh, Mas. Yang real kan ya tetap ngangkut pupuk gitu," tegasnya.

Budianto mengakui bahwa aksi tersebut berawal dari rasa penasaran pribadinya untuk menguji sejauh mana kekuatan angkut drone tersebut, bukan sebagai bagian dari operasional rutin yang direncanakan. "Itu sebenarnya ya iseng-iseng. ‘Coba-coba ini angkut aku kuat enggak? Beratmu kan cuman mungkin 60 sampai 70 kilo diangkut, ya bisa nyampe sana’," kenangnya.

Ia memastikan bahwa hanya sebagian kecil pekerja yang pernah ikut diangkut oleh drone, dan itu pun sifatnya hanya untuk hiburan semata, bukan sebagai metode transportasi kerja yang diterapkan oleh pihaknya. Ke depan, Budianto menegaskan bahwa fungsi drone akan tetap diarahkan sesuai tujuan awal pembeliannya, yakni untuk kebutuhan distribusi pupuk, bibit, dan nantinya juga untuk mengangkut hasil panen. "Awalnya ya untuk pupuk, untuk bibit dan ke depannya nanti kalau sudah panen ya untuk ngangkut itu, untuk hasil panen," pungkasnya.