Abcmarathinews.com – Partai Golkar menyikapi manuver politik Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang menegaskan posisi partainya sebagai kekuatan penyeimbang terhadap koalisi kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto. Golkar menyatakan tidak ambil pusing dengan keputusan tersebut, menyerahkan penilaian akhir kepada publik.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menegaskan bahwa partainya menyerahkan sepenuhnya kepada PDI Perjuangan untuk menentukan corak perannya dalam konstelasi politik mendatang. "Terserah PDI Perjuangan saja, mau posisi apa silakan saja. Nanti rakyat yang menilai," ujar Sarmuji saat dihubungi abcmarathinews.com.
Sarmuji menambahkan bahwa Golkar menghormati setiap manuver politik yang diambil PDI Perjuangan. Namun, ia secara pribadi berpandangan bahwa politik sejatinya adalah perwujudan dari sikap yang diikuti dengan tindakan konkret.
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri telah menerbitkan surat edaran internal yang memaparkan secara gamblang posisi PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang. Surat bernomor 1275 /IN/DPP/v/2026, yang diteken Megawati per 1 Juli 2026, berjudul ‘Penjelasan Ketua Umum PDI Perjuangan Tentang Kedudukan PDI Perjuangan Sebagai Partai Penyeimbang dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia’. Keabsahan surat tersebut telah dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat.
Dalam surat itu, Megawati mengingatkan bahwa konsep partai penyeimbang ini telah ia gaungkan pada Kongres VI PDIP di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada 1 Agustus 2025. Kala itu, ia menekankan bahwa Indonesia, dengan sistem presidensialnya, tidak mengenal istilah oposisi dan koalisi dalam pengertian blok-blok kekuasaan yang rigid.
"Demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi blok-blok kekuasaan, melainkan demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi," tulis Megawati. Ia menjelaskan, stabilitas pemerintahan tidak serta-merta bergantung pada dukungan mayoritas parlemen. Seorang presiden, lanjutnya, tidak bisa digulingkan hanya karena kehilangan sokongan politik di legislatif, kecuali melalui proses pemakzulan yang diatur konstitusi. Hal ini, menurutnya, berbeda dengan sistem parlementer yang mengharuskan pemerintah dibentuk oleh mayoritas dan harus terus mempertahankan kepercayaan parlemen.
Megawati juga menyelaraskan langkah partainya dengan gagasan Giovanni Sartori dalam bukunya ‘Parties and Party Systems: A Framework for Analysis’ (1976). Sartori, kata Megawati, memperkenalkan konsep oposisi bertanggung jawab (responsible opposition) yang menggarisbawahi bahwa peran oposisi bukan sekadar menolak dan melontarkan kritik, melainkan juga memikul tanggung jawab terhadap keberlangsungan dan stabilitas sistem pemerintahan. Ia mengkritik oposisi yang tidak bertanggung jawab (irresponsible opposition), yakni pihak yang menjadikan penolakan dan kritik sebagai tujuan utama tanpa mempertimbangkan konsekuensi terhadap stabilitas nasional dan kesejahteraan masyarakat.
"Atas dasar pemahaman konstitusional, pengalaman historis, dan landasan teoretis tersebut, PDI Perjuangan menggunakan istilah ‘partai penyeimbang’," demikian penegasan Megawati dalam surat edaran tersebut.
