Abcmarathinews.com – Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) melontarkan sebuah gagasan revolusioner yang berpotensi mengubah cara warga Ibu Kota bepergian. Melalui ketuanya, Sugihardjo, DTKJ mengusulkan pemberlakuan tarif berlangganan untuk Transjakarta sebesar Rp200.000 per bulan. Ide ini muncul sebagai upaya untuk meringankan beban ongkos transportasi bagi para pekerja yang setiap hari mengandalkan angkutan umum, sekaligus mendorong peningkatan penggunaan moda transportasi massal.
Sugihardjo menjelaskan bahwa skema berlangganan ini terinspirasi dari praktik yang lazim ditemukan di berbagai negara maju. Usulan ini diajukan bersamaan dengan rencana penyesuaian tarif reguler Transjakarta menjadi Rp5.000 untuk layanan BRT, non-BRT, serta Mikrotrans yang terintegrasi. Dengan adanya paket langganan, pengguna diharapkan dapat menikmati potongan biaya yang signifikan dibandingkan jika mereka membayar tarif harian.
Perhitungan tarif berlangganan Rp200.000 ini didasarkan pada asumsi bahwa seorang pekerja melakukan perjalanan pulang-pergi selama 25 hari kerja dalam sebulan. Jika tarif harian adalah Rp5.000 untuk sekali jalan, maka pulang-pergi akan memakan biaya Rp10.000 per hari. Dalam sebulan, total biaya yang dikeluarkan bisa mencapai Rp250.000. Dengan demikian, DTKJ merekomendasikan diskon sebesar 20 persen bagi pengguna yang memilih paket langganan bulanan, sehingga total yang dibayarkan hanya Rp200.000.
Meskipun usulan paket bulanan menjadi fokus utama, Sugihardjo juga mengungkapkan adanya masukan untuk menyediakan pilihan durasi langganan yang lebih fleksibel. "Bagi mereka yang tidak sampai segitu (25 hari kerja) dan barangkali ada wisatawan, kami juga mengenalkan tarif yang kita usulkan untuk langganan seminggu atau dua minggu supaya lebih murah," jelasnya, menunjukkan komitmen untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan pengguna.
Tidak hanya tarif langganan, DTKJ juga merekomendasikan penyesuaian tarif tunggal layanan transportasi umum di Jakarta. Berdasarkan kajian yang telah melalui dialog publik, tarif tunggal Transjakarta diusulkan menjadi Rp5.000. Sementara itu, Mikrotrans yang selama ini gratis, diusulkan untuk dikenakan tarif Rp2.000. Sugihardjo menegaskan bahwa usulan tarif langganan ini merupakan bagian integral dari kajian DTKJ untuk menyederhanakan struktur tarif transportasi umum di Ibu Kota.
"Besarannya untuk yang dalam kota Jakarta kita mengusulkan Rp5.000," kata Sugihardjo. Ia menambahkan, meskipun tarif BRT naik dari Rp3.500 menjadi Rp5.000, masyarakat yang sebelumnya harus membayar lebih saat berpindah layanan justru akan diuntungkan. Sebagai contoh, jika seseorang sebelumnya membayar Rp3.500 untuk BRT dan kemudian Rp3.500 lagi untuk non-BRT, totalnya Rp7.000. Dengan tarif tunggal Rp5.000, biaya perjalanan mereka justru akan lebih hemat.
Mengenai Mikrotrans, yang saat ini beroperasi tanpa biaya, usulan tarif Rp2.000 bukan tanpa alasan. Sugihardjo menjelaskan bahwa selama ini, status gratis Mikrotrans berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian data jumlah penumpang dengan kondisi sebenarnya. Ia mengklaim, dalam kontrak antara Transjakarta dan operator, ada target kilometer tempuh dan jumlah penumpang. Ketika layanan gratis, ada kemungkinan operator melakukan ‘tapping’ kartu sendiri untuk memenuhi target agar tidak terkena potongan. Dengan diberlakukannya tarif Rp2.000 per penumpang, setiap transaksi akan melibatkan pembayaran, sehingga data penumpang diharapkan menjadi lebih akurat dan riil, sekaligus mencegah potensi manipulasi.
Selain tarif dalam kota, DTKJ juga mengusulkan penyesuaian tarif TransJabodetabek menjadi Rp10.000. Dengan tarif ini, penumpang TransJabodetabek nantinya juga dapat menikmati layanan Transjakarta dalam satu skema tarif yang terintegrasi. "Apalagi nanti kalau misalnya kita mendorong sebetulnya integrasinya bukan sesama moda transportasi jalan, tapi dengan LRT dan MRT," ungkap Sugihardjo, mengisyaratkan visi integrasi transportasi yang lebih luas.
Kendati demikian, Sugihardjo menekankan bahwa semua usulan ini masih dalam tahap kajian mendalam dan belum menjadi keputusan final. Ia juga menegaskan pentingnya menyeimbangkan penyesuaian tarif dengan peningkatan kualitas layanan. "Kami mendorong untuk adanya penyesuaian tarif tapi harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan. Nah ini kami sudah usulkan," pungkasnya, memastikan bahwa kenyamanan dan kepuasan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
