Abcmarathinews.com – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, melontarkan kritik tajam kepada sejumlah pihak yang mengintervensi dan membubarkan acara diskusi tiga pejabat negara di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, Yogyakarta. Qodari menegaskan, jika ada ketidaksetujuan terhadap format, substansi, atau pembicara, jalan yang lebih demokratis adalah dengan menyelenggarakan forum tandingan, bukan menghentikan acara yang sudah berjalan.
Dalam sebuah wawancara eksklusif di program Inside Story With Diana Valencia di abcmarathinews.com, Qodari menjelaskan prinsip dasar demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi. "Saya kira caranya sangat sederhana. Apabila Anda tidak sepakat dengan formatnya, tidak sepakat dengan isinya, atau tidak sepakat dengan keseluruhan aspeknya, maka buatlah forum Anda sendiri," ujar Qodari. Ia menekankan bahwa ini adalah esensi dari sebuah masyarakat yang demokratis, di mana perbedaan pandangan disalurkan melalui inisiatif konstruktif dan bukan dengan cara represif.

Diskusi yang menjadi sorotan tersebut menghadirkan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko. Acara ini, menurut Qodari, telah memenuhi segala prosedur dan memiliki izin resmi sebagai kegiatan akademik di lingkungan kampus, sehingga pembubarannya dianggap tidak proporsional.
Qodari menambahkan bahwa semangat demokrasi seharusnya mendorong mahasiswa atau pihak lain yang tidak setuju untuk merespons dengan argumen atau forum alternatif. "Itulah yang disebut demokrasi. Misalnya, Anda tidak setuju dengan hasil survei Qodari, ya Anda bisa membuat survei Anda sendiri," ilustrasinya, menyoroti pentingnya dialog dan kontra-narasi yang sehat dalam sebuah ekosistem akademik dan sosial.
Ia juga memberikan apresiasi tinggi kepada para pejabat yang hadir dalam diskusi tersebut. Kehadiran Nusron Wahid, Sudaryono, dan Budiman Sudjatmiko, menurut Qodari, adalah bukti nyata dari pemerintah yang terbuka dan bersedia mendengarkan aspirasi masyarakat, termasuk kritik. Bahkan, Nusron Wahid disebutnya secara langsung mengajak mahasiswa untuk meninjau proyek food estate yang kerap menjadi sasaran kritik. "Menurut saya, ini luar biasa. Mereka sama sekali tidak menghindar atau melarang. Kurang demokratis apa lagi? Jika ada masalah, mari kita selesaikan bersama," pungkas Qodari, menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk berdialog dan mencari solusi bersama.




