Abcmarathinews.com – Gelombang protes dari kalangan mahasiswa kembali menerpa Surabaya. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga (Unair) bersama Aliansi Mahasiswa Unair, yang mengidentifikasi diri sebagai Ksatria Airlangga, bersiap menggelar aksi demonstrasi besar di depan Gedung Negara Grahadi. Aksi ini direncanakan berlangsung pada pukul 14.00 WIB.
Presiden BEM Unair, M Rizqi Senja Virawan, mengungkapkan bahwa inisiatif aksi ini muncul dari keresahan mahasiswa Unair. Mereka mendesak pemerintah untuk segera menghentikan sejumlah program nasional yang dinilai tidak hanya tidak efektif, tetapi juga berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara signifikan.
Rizqi menambahkan, pihaknya telah merampungkan kajian mendalam dan merumuskan setidaknya 16 poin tuntutan krusial. Dari belasan poin tersebut, dua isu utama menjadi sorotan tajam: desakan untuk menghentikan program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, serta tuntutan pencabutan Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI.
Selain itu, Ksatria Airlangga juga menuntut percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset serta RUU Masyarakat Adat. Mereka secara tegas menolak militerisme dan mendesak agar fungsi militer dikembalikan pada koridor pertahanan negara sesuai prinsip supremasi sipil. BEM Unair juga menyerukan penghentian segala bentuk tindakan represif aparat terhadap masyarakat sipil, pembebasan tanpa syarat seluruh tahanan politik, penjaminan kesejahteraan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta tenaga kesehatan, dan penghentian represivitas terhadap pers demi menjamin kebebasan pers sebagai pilar demokrasi.
Mengenai jumlah peserta, Rizqi memperkirakan sekitar 400 hingga 500 mahasiswa Unair akan turun ke jalan. Ia juga menyatakan keterbukaan bagi mahasiswa dari kampus lain yang berkeinginan untuk bergabung dalam aksi solidaritas ini.
Pemilihan Gedung Grahadi sebagai titik kumpul aksi, jelas Rizqi, bukan semata-mata untuk bertemu pejabat tertentu. Lebih dari itu, aksi ini diorientasikan sebagai bentuk edukasi masif kepada masyarakat luas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepedulian publik terhadap kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang sedang melanda Indonesia, yang dinilai sedang tidak baik-baik saja, serta dampaknya yang berpotensi menimpa masyarakat kecil.
Berikut adalah 16 poin tuntutan lengkap yang akan disampaikan oleh BEM Unair:
- Menuntut penguatan integritas dan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Mendesak percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset serta RUU Masyarakat Adat.
- Menolak militerisme dan mendesak pengembalian militer pada fungsi pertahanan negara sesuai prinsip supremasi sipil.
- Menghentikan budaya antikritik dan menjamin kebebasan berekspresi dalam kehidupan demokrasi.
- Mengusut tuntas dugaan korupsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan pejabat pemerintahan.
- Mengusut tuntas kasus penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) palsu yang melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- Menghentikan proyek-proyek ekstraktif yang merusak ruang hidup masyarakat serta memulihkan ekosistem yang telah mengalami kerusakan.
- Menghentikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
- Menuntut permintaan maaf kepada rakyat serta evaluasi total terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
- Membebaskan seluruh tahanan politik tanpa syarat.
- Mengembalikan independensi Bank Indonesia dengan mengutamakan kompetensi dan keahlian moneter dalam struktur kepemimpinannya.
- Menghentikan segala bentuk tindakan represif aparat terhadap masyarakat sipil.
- Menjamin kesejahteraan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta tenaga kesehatan.
- Menuntut pemerataan akses dan fasilitas kesehatan serta pendidikan, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
- Menghentikan praktik eksploitasi buruh serta segala bentuk diskriminasi gender di dunia kerja.
- Menghentikan segala bentuk represivitas terhadap pers dan menjamin kebebasan pers sebagai pilar demokrasi.
