Abcmarathinews.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah meminta penjelasan resmi dari Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, terkait gejolak yang ditimbulkan oleh lagu ciptaannya, "Lalaki Langit, Lalanang Bejat." Setelah melalui proses klarifikasi yang intens dan panjang, Bupati Saepul akhirnya mengakui kesalahannya dan menyampaikan penyesalan mendalam atas polemik yang terjadi.
Benni Irwan, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, mengonfirmasi kehadiran Bupati Saepul di Kantor Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri pada Jumat pagi, sekitar pukul 09.00 WIB, memenuhi undangan klarifikasi. Sesi maraton ini berlangsung hampir delapan jam, baru berakhir sekitar pukul 17.00 WIB.
Tim khusus yang dibentuk Itjen Kemendagri, melibatkan Sekretaris Itjen, Inspektur Khusus, Inspektur Wilayah IV, dua Pengawas Utama, serta didukung tim administrasi, secara intensif mengajukan hingga 60 pertanyaan. Substansi utama yang digali meliputi latar belakang penciptaan lagu, tujuan di baliknya, siapa yang menjadi sasaran, hingga detail proses publikasinya.
Setelah melalui proses klarifikasi yang panjang dan mendalam, Benni Irwan mengonfirmasi bahwa Bupati Saepul akhirnya mengakui kekhilafannya. "Bupati Purwakarta menyatakan dirinya menyadari bahwa sudah melakukan kesalahan, menyesali atas hal yang sudah dia perbuat, dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, yang diiringi dengan permintaan maaf kepada semua pihak," terang Benni, mengutip pernyataan sang Bupati.
Langkah selanjutnya, Itjen Kemendagri akan segera menyusun laporan hasil klarifikasi secara komprehensif. Laporan ini akan memuat seluruh proses pemeriksaan dan akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, disertai rekomendasi sanksi sebagai bahan pertimbangan krusial dalam pengambilan keputusan.
Sebagai informasi, lagu berjudul "Lalaki Langit, Lalanang Bejat" yang diciptakan oleh Bupati Saepul Bahri Binzein telah memicu gelombang kontroversi di tengah masyarakat. Liriknya dinilai mengandung muatan yang menyinggung dan merendahkan kaum perempuan, sehingga mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk para wakil rakyat di DPR.
