Abcmarathinews.com – Forum Rektor Indonesia (FRI) memberikan sinyal positif terhadap gagasan pemerintah untuk menghentikan operasional program studi (prodi) di perguruan tinggi yang dinilai sudah tidak lagi relevan dengan dinamika kebutuhan industri nasional. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan zaman.
Ketua Forum Rektor Indonesia, Garuda Wiko, menegaskan pentingnya perguruan tinggi untuk senantiasa relevan di tengah perubahan yang begitu cepat dan dinamis. Menurutnya, kampus memiliki kewajiban untuk mencetak lulusan yang tidak hanya berbekal pengetahuan, tetapi juga keahlian yang dibutuhkan di masa depan. "Ini adalah kewajiban kita bersama untuk mengevaluasi dan mengintegrasikan hal-hal baru yang memang esensial dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang," ujar Garuda saat dihubungi baru-baru ini.
Ia menambahkan, tantangan kontemporer yang terus berevolusi tidak bisa dihadapi dengan metode-metode lama. Oleh karena itu, institusi pendidikan tinggi harus mampu beradaptasi secara proaktif dan mempersiapkan para mahasiswanya dengan sebaik mungkin. Ini berarti, lanjut Garuda, prodi-prodi yang ada harus direvitalisasi secara berkala guna melahirkan pengetahuan dan kompetensi baru yang sesuai. "Keberadaan program studi harus selalu diperbarui dan direvitalisasi. Upaya pembaharuan adalah sebuah keniscayaan," tegas Rektor Universitas Tanjung Pura tersebut.
Hingga saat ini, Forum Rektor memang belum menyampaikan sikap resmi kepada pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) terkait wacana penutupan prodi yang tidak relevan. Namun, diskusi intensif terus dilakukan untuk memastikan kampus-kampus dapat terus beradaptasi. Garuda mengakui bahwa prodi-prodi ilmu non-terapan masih jauh lebih diminati calon mahasiswa. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya formulasi agar persentase antara prodi terapan dan non-terapan bisa lebih seimbang di masa mendatang. "Kita harus mendorong keseimbangan jumlah antara prodi terapan dan non-terapan," imbuhnya.
Meskipun demikian, Garuda memahami bahwa peran perguruan tinggi tidak semata-mata untuk mencetak tenaga kerja. Namun, ia menilai kebutuhan akan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menjawab tantangan industri adalah prioritas yang sangat mendesak. "Untuk mengembangkan pengetahuan, mengembangkan berbagai aspek guna menjawab kebutuhan atau tantangan yang terjadi di masyarakat. Itu yang utama," katanya.
Gagasan penutupan prodi yang kurang relevan dengan dunia kerja ini muncul karena tingginya angka lulusan dari program studi tersebut yang sulit terserap di pasar kerja. Namun, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Badri Munir Sukonco, menegaskan bahwa penutupan prodi hanyalah opsi terakhir. Langkah ini akan diambil jika suatu program studi tidak lagi memenuhi standar mutu, tidak memiliki keberlanjutan akademik yang memadai, dan tidak dapat lagi dikembangkan melalui berbagai upaya pembinaan atau transformasi.
"Kemendiktisaintek menegaskan bahwa penutupan program studi bukanlah pilihan utama. Penutupan hanya akan menjadi opsi terakhir apabila suatu program studi, berdasarkan evaluasi menyeluruh, tidak lagi memenuhi standar mutu, tidak memiliki keberlanjutan akademik yang memadai, dan tidak dapat lagi dikembangkan melalui langkah-langkah pembinaan atau transformasi," jelas Badri dalam keterangan tertulisnya.
