Abcmarathinews.com – Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara mengejutkan mengusulkan penghentian sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama periode libur sekolah yang akan berlangsung dari 29 Juni hingga 10 Juli mendatang. Usulan ini muncul sebagai respons terhadap temuan Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang mengindikasikan adanya pemborosan anggaran fantastis, mencapai lebih dari Rp1 triliun setiap bulannya dalam pelaksanaan program tersebut.
Wakil Ketua Komisi IX, Charles Honoris, mengungkapkan bahwa temuan pemborosan ini harus dianggap sebagai "alarm" serius yang menuntut evaluasi mendalam. Menurutnya, momentum libur sekolah adalah waktu yang tepat untuk menghentikan sementara operasional MBG guna melakukan peninjauan menyeluruh terhadap tata kelola program.
"Saya berpendapat, libur sekolah yang akan datang ini bisa dimanfaatkan untuk menghentikan sementara pelaksanaan program MBG. Ini adalah kesempatan emas untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap seluruh aspek tata kelola program," ujar Charles dalam keterangannya kepada abcmarathinews.com.
Dugaan pemborosan dalam program MBG ini, lanjut Charles, tidak bisa dianggap remeh. Terlebih lagi, pemerintah saat ini sedang menghadapi tekanan fiskal yang signifikan dan kebutuhan anggaran yang besar untuk sektor-sektor lain yang tak kalah penting. Oleh karena itu, evaluasi objektif terhadap pelaksanaan MBG selama ini menjadi sangat krusial.
Politikus dari fraksi PDIP ini menambahkan, selama masa evaluasi, pemerintah wajib melakukan audit menyeluruh terhadap semua dapur Sentra Pelayanan Pangan Gizi (SPPG) yang beroperasi. Audit ini harus mencakup berbagai aspek, mulai dari keamanan pangan, kualitas makanan yang disajikan, efisiensi anggaran, hingga tata kelola pengadaannya.
Charles Honoris juga menegaskan bahwa dapur-dapur SPPG yang terbukti tidak memenuhi standar kualitas atau yang berulang kali menjadi penyebab kasus keracunan harus ditutup secara permanen. Ia mengingatkan bahwa hingga saat ini, lebih dari 40.000 anak telah menjadi korban keracunan akibat program MBG. Oleh karena itu, keselamatan dan kualitas layanan harus menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditawar.
Ke depan, parameter keberhasilan program MBG tidak boleh lagi hanya diukur dari jumlah penerima manfaat atau seberapa besar anggaran yang telah dibelanjakan. "Yang jauh lebih penting adalah apakah program ini benar-benar berhasil meningkatkan status gizi anak-anak yang membutuhkan, aman untuk dikonsumsi, serta dikelola secara efisien dan akuntabel," pungkas Charles, menekankan perlunya perubahan paradigma dalam menilai efektivitas program.
