Abcmarathinews.com – Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), tengah serius mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum. Keputusan ini muncul setelah dirinya dilaporkan ke pihak kepolisian atas dugaan penistaan agama, menyusul ceramah yang ia sampaikan di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada bulan Ramadan. JK menegaskan, tuduhan yang mengaitkan ceramahnya di Masjid UGM dengan konflik Poso dan Ambon sebagai tindakan penistaan agama adalah sebuah fitnah keji.
Menurut JK, jika tudingan semacam ini dibiarkan tanpa tindakan, fitnah serupa berpotensi terulang kembali. "Kami sedang mendalami letak permasalahannya. Semoga Allah mengampuni para pemfitnah itu. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan," ujar JK kepada jurnalis di kediamannya di Jakarta Selatan. Ia menambahkan, "Semua memfitnah saya. Apa yang mereka lakukan saat itu? Beri tahu mereka semua, apa yang dilakukan orang-orang besar yang berbicara saat ini? Kami akan mempertimbangkan langkah ini, sebab jika tidak dituntut, hal ini akan terulang lagi. Hati-hati dalam berbicara."
JK mengungkapkan, banyak pihak yang mendorongnya untuk melawan para penyebar fitnah tersebut. Ia juga telah meminta berbagai kalangan, termasuk pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) – di mana ia menjabat sebagai Ketua Umum – serta masyarakat luas, agar tidak menanggapi isu ini dengan demonstrasi. "Secara hukum, kami serahkan kepada tim hukum dan masyarakat. Banyak masyarakat yang merasa tersinggung dan ingin mengadukan, bukan hanya keinginan saya pribadi," jelasnya.
JK menjelaskan bahwa ceramahnya di UGM berlangsung selama kurang lebih 45 menit, namun sebagian kecil, sekitar satu menit, dipotong dan disebarkan tanpa konteks. Potongan video yang menyesatkan itulah yang kemudian memicu laporan polisi. "Saya berbicara 45 menit, di bulan Ramadan, dalam suasana keislaman. Saya menggunakan kata ‘syahid’, bukan ‘martir’, karena secara esensi tidak jauh berbeda, keduanya merujuk pada kematian demi agama. Tentu ada perbedaan pandangan," paparnya.
Sebelumnya, DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), bersama beberapa organisasi lain, telah melaporkan JK ke pihak berwajib. Ketua Umum GAMKI, Sahat Sinurat, menyatakan bahwa pernyataan JK dianggap menyinggung ajaran Kristen dan memicu kegaduhan, terutama dalam konteks ceramah yang membahas konflik Poso dan Ambon. Sinurat menegaskan bahwa ajaran Kristen tidak pernah membenarkan pembunuhan sebagai jalan menuju surga. Laporan serupa juga datang dari Sumatera Utara, di mana Aliansi Masyarakat Sipil Sumatra Utara melaporkan JK ke Polda Sumut atas tuduhan penistaan agama.
Di sisi lain, Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, justru menganjurkan penyelesaian polemik ini melalui jalur dialog, bukan hukum. "Sebagai Menteri HAM, saya tidak setuju dengan laporan polisi terhadap Pak JK. Saya menolak tegas. Terus terang, tidak ada manfaatnya," kata Pigai. Menanggapi laporan terhadap JK yang didasari potongan video ceramah, sebuah "perlawanan balik" direncanakan di Makassar. Presidium Anti Provokator Nasional menyatakan akan melaporkan pihak-pihak yang menyebarkan potongan video ceramah Jusuf Kalla tersebut. "Tentu saja, kami akan melaporkan pihak yang memulai penyebaran video dan isu-isu tersebut secepatnya," ujar Emil Harris, Tim Advokat Presidium Anti Provokator Nasional, kepada awak media di Makassar. Emil menjelaskan bahwa laporan mereka berfokus pada penyebaran video ceramah JK di UGM yang diduga sengaja dipotong dan disebarkan untuk menciptakan kesan adanya pelanggaran hukum. "Tentu yang selama ini beredar adalah video. Dari situlah kami akan bertindak, menelusuri siapa yang memulai ini," tambahnya.
Penting untuk diingat konteks konflik Poso di Sulawesi Tengah yang terjadi antara 1998-2001. Meskipun sering disebut sebagai konflik bernuansa agama, akar masalahnya juga melibatkan ketimpangan ekonomi, persaingan politik lokal, dan dampak transmigrasi yang mengubah demografi. Pada 2001, Jusuf Kalla, yang saat itu menjabat Menko Kesra, memainkan peran kunci dalam memimpin mediasi di Malino, Sulawesi Selatan. Sebagai tokoh asal Sulawesi, JK berhasil memfasilitasi Deklarasi Malino I, menyatukan tokoh-tokoh Islam dan Kristen yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan damai. Demikian pula, konflik Ambon (1999-2002) yang bermula dari perselisihan individu dan meluas menjadi prahara bernuansa agama di Maluku. Kembali, JK, sebagai Menko Kesra, mengumpulkan perwakilan Islam dan Kristen dari Ambon untuk mediasi di Malino, yang menghasilkan Deklarasi Malino II pada Februari 2002, membawa perdamaian.
Menanggapi polemik seputar ceramah JK, admin kanal YouTube Masjid Kampus UGM telah menyematkan pesan di kolom komentar. Pesan tersebut berbunyi, "Jemaah sekalian, kami sangat memohon untuk menyimak video secara utuh, bukan hanya potongan-potongan yang beredar. Cuplikan yang tidak lengkap seringkali dapat memicu kesalahpahaman karena konteks pembicaraan tidak tersampaikan dengan baik." Admin juga menambahkan, "Mari kita bersikap adil dalam menilai sesuatu, dengan melihat secara menyeluruh sebelum menarik kesimpulan atau menyebarkannya lebih lanjut. Jika memerlukan klarifikasi, silakan langsung menghubungi pihak yang bersangkutan. Terima kasih atas perhatian dan kebijaksanaannya."
