Abcmarathinews.com – PBNU angkat bicara terkait kemungkinan pemanggilan pengurusnya, termasuk Ketua Umum Yahya Cholil Staquf, oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan. Ketua PBNU, Fahrur A Rozi, menyatakan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
Gus Fahrur menegaskan bahwa PBNU menjunjung tinggi penegakan hukum yang adil dan transparan. Ia juga meminta agar kasus ini tidak digeneralisasi sebagai keterlibatan organisasi, melainkan murni perbuatan oknum yang bersangkutan dengan KPK.
KPK sendiri tengah mendalami dugaan korupsi kuota haji di era Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, yang juga merupakan kader NU. Sebelumnya, KPK telah mengeluarkan surat larangan bepergian ke luar negeri untuk Yaqut dan dua staf khususnya. Penggeledahan juga telah dilakukan di beberapa lokasi, termasuk rumah kediaman Yaqut, kantor agen perjalanan haji dan umrah, serta kantor Kementerian Agama.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa pihaknya akan melihat kebutuhan pemeriksaan terhadap siapa pun dalam proses penyidikan, termasuk kemungkinan memanggil Yahya Cholil Staquf.
Dalam prosesnya, KPK telah memeriksa sejumlah saksi dari Kementerian Agama, agen perjalanan haji, dan pihak-pihak terkait lainnya. Beberapa nama yang telah diperiksa antara lain mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief, dan sejumlah pemilik agen perjalanan haji dan umrah.
Selain itu, KPK juga telah memanggil Saiful Bahri, yang disebut sebagai karyawan di organisasi keagamaan Islam tersebut. Namun, Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Lukman Khakim menjelaskan bahwa Saiful Bahri memang tercatat sebagai pengurus salah satu lembaga di PBNU, tetapi tidak pernah aktif sejak periode 2022-2027.
