Abcmarathinews.com – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, angkat bicara terkait wacana pemakzulan Gubernur Dedi Mulyadi yang diusung oleh Serikat Para Pekerja Pariwisata Jabar (SP3JB). Ono menekankan pentingnya data akurat terkait dampak kebijakan larangan studi tur terhadap sektor pariwisata.
Ono menjelaskan bahwa Surat Edaran (SE) larangan studi tur merupakan kewenangan Gubernur, dengan tujuan meringankan beban orang tua siswa. Namun, ia mengakui dampak kebijakan ini terhadap pekerja pariwisata perlu diperhatikan.
"Saya berharap teman-teman pekerja pariwisata dan perhotelan dapat menyampaikan data kerugian secara faktual," ujar Ono kepada abcmarathinews.com. Data tersebut meliputi jumlah perusahaan bus yang menjual armada, pekerja yang dirumahkan, penurunan okupansi hotel, dan penurunan omzet industri kuliner.
Menurut Ono, data yang valid akan membantu pemerintah dan DPRD dalam mengambil langkah yang tepat. DPRD siap merespons dengan mendiskusikan permasalahan ini dengan OPD terkait, termasuk dinas pariwisata, dinas pendidikan, bahkan langsung dengan gubernur.
Menanggapi usulan pemakzulan, Ono menyatakan bahwa hal tersebut tidak bisa serta merta dilakukan. Ia menilai belum ada pelanggaran aturan yang dilakukan oleh Gubernur Dedi Mulyadi.
"Daripada bicara pemakzulan, lebih baik teman-teman menyampaikan kondisi riil yang ada," tegasnya. Ono menambahkan bahwa persepsi mengenai kebijakan ini berbeda antara pemerintah yang ingin meringankan beban orang tua siswa dan pekerja pariwisata yang mengalami kerugian.
Ono berencana menggelar audiensi antara SP3JB dan DPRD untuk membahas permasalahan ini secara komprehensif. Surat audiensi telah diterima oleh Ketua DPRD.
Sementara itu, Gubernur Dedi Mulyadi enggan memberikan komentar terkait isu pemakzulan yang menerpanya. "Ya, tidak usah dikomentari ya kita," singkatnya.
