Abcmarathinews.com – Istana Kepresidenan akhirnya angkat bicara terkait insiden meninggalnya sejumlah peserta dalam program latihan dasar militer (latsarmil) Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro, menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah mitigasi serta evaluasi menyeluruh pasca-kejadian tragis tersebut.
Juri, saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, menyatakan bahwa setiap peristiwa yang terjadi akan ditangani secara profesional dan tidak akan mengganggu keberlanjutan program utama. Meskipun demikian, Juri memastikan bahwa program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) akan terus berjalan. "Program Koperasi Merah Putih tentu tetap lanjut," tegasnya, mengindikasikan komitmen pemerintah terhadap visi program tersebut.
Sebelumnya, publik dikejutkan dengan kabar duka atas berpulangnya tiga peserta SPPI yang mengikuti latsarmil calon pengelola koperasi desa dan kampung nelayan di lokasi berbeda. Kementerian Pertahanan (Kemenhan) telah menyampaikan belasungkawa mendalam atas wafatnya para peserta tersebut.
Salah satu korban, Anisa Muyassaroh, yang menjalani pendidikan di Satdik Dodikjur Rindam VI/Mulawarman Balikpapan, Kalimantan Timur, dilaporkan mengalami gangguan kesehatan pada 18 Juni. Brigjen Rico Ricardo Sirait, Karo Infohan Setjen Kemenhan, dalam keterangan tertulisnya menyebutkan bahwa Anisa sempat mendapatkan penanganan medis di fasilitas kesehatan satuan sebelum akhirnya dirujuk ke rumah sakit. Namun, nyawanya tak tertolong. Keterangan medis menyimpulkan bahwa Anisa meninggal dunia akibat heat stroke atau paparan cuaca panas berlebih.
Insiden serupa menimpa Yonanda Muhammad Taufiq, peserta di Satdik Puslatpur Kodiklatad Baturaja, Sumatera Selatan. Yonanda mengalami penurunan kondisi kesehatan pada 17 Juni dan juga telah mendapatkan penanganan dari tim medis satuan sebelum dilarikan ke rumah sakit. Menurut Rico, hasil pemeriksaan medis menunjukkan Yonanda meninggal dunia karena henti jantung (cardiac arrest).
Korban ketiga adalah Novia Rahmadhani Sihotang, peserta Program SPPI Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahun 2026, yang meninggal pada 23 Juni. Novia, yang mengikuti pendidikan di Satdik Pusbahasa Kodiklatau, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, mulai menunjukkan gejala penurunan kesehatan pada 22 Juni. Setelah mendapatkan penanganan awal dari tim kesehatan satuan, Novia dirujuk ke RSAU dr. Esnawan Antariksa. Dari hasil pemeriksaan medis, Novia diduga mengidap tuberkulosis (TB).
Kemenhan menegaskan telah menyampaikan duka cita kepada keluarga para korban. Pihaknya juga mengklaim bahwa sebelum pelatihan di fasilitas militer dimulai, seluruh peserta telah melalui proses seleksi ketat dan pemeriksaan kesehatan menyeluruh.
Tragedi ini sontak memicu sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, mendesak Kementerian Pertahanan dan TNI untuk segera mengevaluasi format pelatihan militeristik bagi calon pengelola koperasi desa/kelurahan dan kampung nelayan. Mantan perwira tinggi militer ini berpendapat bahwa materi dasar militer boleh saja diberikan, namun penekanannya harus lebih pada aspek pengelolaan koperasi. "Materi kemiliteran seperti latihan menembak, baris-berbaris, atau kegiatan fisik di bawah terik matahari sebaiknya dikurangi. Akan lebih baik jika fokusnya diberikan pada pelatihan manajemen koperasi," ujarnya.
Kecaman juga datang dari organisasi masyarakat sipil pemerhati isu pertahanan dan kemanusiaan. Amnesty International Indonesia, melalui Direktur Eksekutifnya, Usman Hamid, secara tegas mempertanyakan urgensi militerisme dalam program pelatihan ini. Dalam siaran persnya, Usman menyoroti kurangnya transparansi pemerintah, mengingat kabar duka ini baru terungkap ke publik beberapa hari setelah para korban dimakamkan. "Sangat disayangkan, warga harus kehilangan nyawa hanya karena mengikuti program pemerintah yang sejak awal sudah dipertanyakan relevansinya. Lebih jauh lagi, mengapa Kemenhan baru mengumumkan ke publik setelah beberapa hari pemakaman?" kritik Usman. Ia menambahkan, "Ada banyak kejanggalan yang perlu diungkap. Keluarga korban dan masyarakat berhak mengetahui penyebab pasti kematian serta menuntut pertanggungjawaban."
Amnesty menilai tragedi ini sebagai cerminan nyata bahaya militerisme yang merambah ruang sipil. Pelatihan militer bagi calon manajer KDKMP dan KNMP, menurut mereka, adalah kekeliruan mendasar. Oleh karena itu, Amnesty mendesak agar seluruh kegiatan program tersebut dihentikan. Mereka berargumen bahwa untuk mengelola koperasi dan kampung nelayan, yang dibutuhkan adalah keterampilan manajemen usaha dan komunikasi yang dialogis, bukan pelatihan militer yang mengandalkan kekuatan fisik dan komunikasi satu arah. "Kami turut berduka atas meninggalnya para warga saat mengikuti latihan dasar militer ini," kata Usman.
Usman, yang juga pernah memimpin KontraS, mengingatkan bahwa dominasi militer dalam ranah sipil, termasuk di pemerintahan, tidak pernah menjadi solusi untuk perbaikan kinerja. Ia merujuk pada pelajaran pahit era Orde Baru, di mana militerisme sipil justru berujung pada praktik otoriter dan pelanggaran hak asasi manusia. "Mewajibkan latihan militer bagi 35 ribu calon pengelola koperasi adalah kekeliruan fatal yang harus segera dihentikan," tegasnya. Usman menambahkan, porsi pelatihan yang lebih banyak menekankan aspek fisik dan kedisiplinan ala bela negara, ketimbang keterampilan manajerial dan pembelaan kepentingan warga, jelas merupakan bentuk militerisasi sipil. "Menanamkan budaya militer ke dalam struktur masyarakat sipil akan mengaburkan batas tegas antara domain pertahanan negara dan urusan sipil, berisiko membangkitkan kembali bayang-bayang dwifungsi era Orde Baru," pungkasnya.
