Abcmarathinews.com – Ratusan mahasiswa dari Universitas Airlangga (Unair) bersama elemen masyarakat sipil baru-baru ini menggelar aksi pernyataan sikap di depan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unair, Surabaya. Kegiatan ini merupakan respons tegas terhadap kondisi perekonomian Indonesia yang dinilai kian memberatkan masyarakat, sekaligus untuk menggaungkan tujuh desakan penting yang sebelumnya telah disampaikan oleh sejumlah ahli ekonomi kepada pemerintah.
Massa memadati area depan gedung FEB Unair, membawa berbagai poster yang menyuarakan keresahan mereka. Mereka bergantian menyampaikan orasi yang membakar semangat, sebelum akhirnya membacakan pernyataan sikap bersama, menegaskan tuntutan mereka terhadap pemerintah.
Yeni Mafrukah, Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FEB Unair, menjelaskan bahwa aksi ini adalah wujud nyata keberpihakan mahasiswa terhadap kesulitan ekonomi yang dirasakan masyarakat luas. "Kami ingin mengajak seluruh pihak yang masih berpegang pada cita-cita bangsa untuk mendesak pemerintah agar menindaklanjuti tujuh desakan ahli ekonomi yang telah disampaikan sebelumnya," ujar Yeni, menekankan urgensi dari gerakan ini.
Yeni juga mengungkapkan bahwa aksi tersebut bersifat terbuka untuk umum dan tidak hanya diikuti oleh mahasiswa Unair. Ia memaparkan bahwa sejumlah mahasiswa dari kampus lain, termasuk BEM FEB Unesa, serta berbagai kelompok masyarakat sipil, turut bergabung menyuarakan pernyataan sikap pada hari itu, menunjukkan solidaritas lintas sektor.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan, para peserta aksi menyoroti berbagai persoalan krusial yang dinilai membebani perekonomian nasional. Isu-isu tersebut meliputi pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan biaya hidup yang mencekik, penyempitan lapangan pekerjaan, mahalnya harga bahan bakar minyak (BBM), menurunnya daya beli masyarakat, hingga meningkatnya kesenjangan sosial-ekonomi yang semakin mengkhawatirkan.
Lebih lanjut, Yeni menegaskan bahwa bagi kalangan akademisi, khususnya mahasiswa, berdiam diri bukanlah pilihan yang tepat di tengah kondisi ekonomi saat ini. "Kami tidak ingin ketika kami diam, itu diartikan sebagai persetujuan. Karena diam itu bukan sebuah keberpihakan. Dengan kita diam, bukan berarti kita setuju dengan segala carut-marut perekonomian negara Indonesia saat ini," tegasnya, menyoroti pentingnya peran aktif mahasiswa sebagai agen perubahan.
Kendati demikian, Yeni memastikan bahwa pihaknya belum berencana untuk menggelar aksi turun ke jalan dalam waktu dekat. Mereka masih akan melakukan konsolidasi lanjutan sebelum menentukan langkah berikutnya. "Rencana aksi semuanya akan dibahas ketika kondisi sudah mendesak, jadi kami akan melakukan konsolidasi kembali," jelasnya.
Adapun tujuh poin desakan yang sebelumnya disampaikan oleh para ahli ekonomi Indonesia, dan kini kembali digaungkan oleh peserta aksi, adalah sebagai berikut:
- Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk segera melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh terhadap arah pengelolaan APBN, serta menghentikan berbagai bentuk misalokasi anggaran yang tidak berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk menjamin independensi, transparansi, serta integritas seluruh institusi negara, dan menghentikan segala bentuk intervensi politik yang berpotensi melemahkan fungsi pengawasan, penegakan hukum, dan pengelolaan ekonomi nasional.
- Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk menghentikan praktik dominasi negara yang berpotensi mematikan ruang tumbuh ekonomi masyarakat, UMKM, pelaku usaha lokal, serta menghambat terciptanya persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan.
- Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan reformasi regulasi, perizinan, dan birokrasi secara menyeluruh guna menciptakan iklim investasi yang sehat, meningkatkan produktivitas nasional, dan membuka lapangan kerja yang berkualitas bagi masyarakat.
- Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk memprioritaskan kebijakan yang berfokus pada pengurangan ketimpangan sosial-ekonomi melalui perlindungan sosial yang tepat sasaran, pemberdayaan kelompok rentan, dan perluasan akses terhadap kesempatan ekonomi yang adil.
- Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk mengembalikan prinsip kebijakan berbasis data, riset, dan kajian akademik dalam setiap pengambilan keputusan publik, serta menghentikan praktik kebijakan populis yang berpotensi membebani fiskal negara tanpa ukuran keberhasilan yang jelas.
- Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk memperkuat kualitas demokrasi, memperbaiki tata kelola pemerintahan, memberantas konflik kepentingan dan praktik rente, serta menjamin ruang partisipasi publik yang bebas, aman, dan bermakna dalam proses penyusunan kebijakan negara.
