Abcmarathinews.com – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, belakangan menjadi pusat perhatian publik setelah keputusannya untuk tidak menemui langsung massa aksi 21 April yang berunjuk rasa di depan kantornya. Sempat hanya menyampaikan apresiasi melalui media sosial sehari pasca-demonstrasi, Rudy akhirnya angkat bicara, membeberkan sejumlah alasan yang mendasari sikapnya, mulai dari prosedur pemerintahan hingga faktor keamanan yang krusial.
Kritik pedas tak terhindarkan menyasar orang nomor satu di Kaltim itu. Banyak pihak menyayangkan absennya gubernur dalam momen penting penyampaian aspirasi rakyat. Rudy, yang kala itu hanya menyapa publik melalui platform digital, menyampaikan terima kasih atas masukan yang telah disuarakan oleh massa aksi.
Dalam keterangannya kepada awak media, Rudy Mas’ud menegaskan bahwa sejak awal, substansi tuntutan yang dibawa oleh massa aksi lebih tepat dialamatkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, bukan secara langsung kepada pemerintah provinsi. "Tujuan utamanya itu ke DPRD. Tuntutannya ke DPRD. Kalau tidak dipenuhi, seharusnya stay di DPRD," ujarnya, mengutip pernyataannya kepada Abcmarathinews.com. Ia menilai, jalur penyampaian aspirasi semestinya berpusat pada lembaga legislatif.
Lebih lanjut, Rudy mengklaim tidak ada permintaan resmi yang masuk dari pihak massa aksi untuk mengadakan pertemuan langsung di Kantor Gubernur. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa pintu dialog selalu terbuka, namun dengan syarat tidak dilakukan di tengah kerumunan massa yang berpotensi memanas. Menurutnya, diskusi yang efektif memerlukan suasana kondusif dan data yang akurat, bukan debat di lapangan yang emosional. "Kalau di lapangan itu dalam keadaan panas. Tidak akan menghasilkan solusi. Harus dengan data, tidak bisa asal bicara," tegasnya.
Aspek keamanan menjadi pertimbangan krusial lainnya. Rudy memaparkan bahwa situasi di lokasi aksi sudah melewati batas waktu yang ditentukan, bahkan sempat diwarnai insiden pelemparan botol, plastik, hingga batu ke arah aparat keamanan. Kondisi tersebut, menurutnya, sangat berisiko jika ia harus berada langsung di tengah kerumunan. "Bisa dibayangkan kalau saya di tengah situasi seperti itu. Makanya kami memilih dialog, makanya kami minta berdialog," jelasnya, menyoroti potensi bahaya yang mungkin terjadi.
Guna menjaga jalinan komunikasi yang konstruktif, Rudy Mas’ud menawarkan solusi berupa dialog rutin yang akan diselenggarakan di rumah jabatan gubernur setiap satu bulan sekali. Ia juga secara terbuka mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk berperan aktif dalam mengawal proses pembangunan di Kalimantan Timur. Kritik dan masukan, menurutnya, sangat dibutuhkan asalkan disampaikan secara konstruktif dan berbasis data. "Kami ingin seluruh masyarakat jadi penyeimbang. Mari kita sama-sama mengawal pembangunan, jangan biarkan pemerintah berjalan sendiri," pungkasnya.
Sebagai informasi, Aksi 21 April Rakyat Kaltim merupakan manifestasi protes kolektif terhadap sejumlah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Rudy Mas’ud di Kaltim. Dalam demonstrasi tersebut, massa mengusung tiga tuntutan utama yang meliputi: mendesak audit menyeluruh terhadap seluruh kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim, menghentikan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di wilayah tersebut, serta mendesak DPRD Kaltim untuk segera bersikap tegas dan menjalankan fungsi pengawasan secara total.
