Abcmarathinews, Aksi pengibaran bendera Jolly Roger, ikonik dari serial One Piece, menjelang perayaan kemerdekaan RI menuai polemik. Pemerintah dan DPR bereaksi keras, menganggapnya sebagai potensi pelanggaran hukum. Namun, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan justru berpendapat sebaliknya.
Direktur LBH Medan, Irvan Saputra, menegaskan bahwa pengibaran bendera bajak laut itu bukanlah makar atau tindakan kriminal yang bisa dipidanakan. Menurutnya, aksi ini lebih merupakan simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan kritik terhadap kinerja pemerintah yang belum maksimal dalam menyejahterakan rakyat.
Irvan menjelaskan bahwa menyampaikan pendapat, ekspresi, dan kritik dijamin oleh konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28E Ayat 3 UUD 1945. Ia menambahkan, selama pengibaran bendera non-negara tidak bertujuan mengganti, menghina, atau merendahkan bendera Merah Putih, maka tidak dapat dikategorikan sebagai makar.
UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan juga mengatur penggunaan bendera Merah Putih. Jika bendera nasional dipasang bersama simbol lain, Merah Putih harus berada di posisi tertinggi.
Irvan mengajak pemerintah dan DPR untuk tidak berlebihan menanggapi fenomena ini. Sebaliknya, ia meminta agar pengibaran Jolly Roger dilihat sebagai sinyal peringatan agar kinerja lembaga negara ditingkatkan dan hak-hak rakyat dipenuhi.
Ia juga mengkritik pemerintah yang dianggap menakut-nakuti bangsa dengan ancaman pidana, karena hal tersebut bertentangan dengan konstitusi dan berbagai instrumen HAM internasional.
Sebelumnya, Menkopolkam Budi Gunawan menyatakan ada konsekuensi pidana bagi tindakan yang menciderai kehormatan bendera Merah Putih. Menteri HAM Natalius Pigai juga melarang pengibaran bendera One Piece, menganggapnya sebagai pelanggaran hukum dan bentuk makar jika sejajar dengan Merah Putih. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco, bahkan menduga ada upaya memecah belah persatuan bangsa di balik fenomena ini.
