Abcmarathinews.com – Dorongan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikelola langsung oleh pihak sekolah, komunitas, atau lingkungan terdekat semakin menguat, menyusul berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaannya. Usulan ini muncul sebagai respons terhadap evaluasi program unggulan yang digagas oleh Prabowo Subianto.
Peneliti Celios, Media Wahyudi Askar, dalam peluncuran MBG Watch, menekankan pentingnya keterlibatan komunitas dan sekolah dalam pengelolaan program ini. Tujuannya, agar program MBG lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat. Ia mencontohkan kasus di beberapa daerah, di mana menu MBG justru menggunakan bahan-bahan yang asing bagi para siswa, alih-alih memanfaatkan potensi pangan lokal.
Senada dengan hal tersebut, Guru Besar FEB UGM, Agus Sartono, menyarankan agar pelaksanaan MBG diserahkan kepada kantin sekolah. Ia menyoroti banyaknya kasus keracunan makanan yang mewarnai program ini, serta potensi praktik perburuan rente di balik pelaksanaannya. Agus meyakini, dengan memberikan kewenangan kepada daerah dan melibatkan Badan Gizi Nasional (BGN) sebatas monitoring, koordinasi akan lebih mudah dan tingkat keberhasilan program akan meningkat.
Pemerintah pusat dapat belajar dari negara maju yang menerapkan program serupa melalui kantin sekolah. Model ini dinilai lebih efektif dalam menyajikan makanan segar dan menghindari makanan basi. Selain itu, kebutuhan bahan baku dapat dipenuhi dari UMKM sekitar sekolah, sehingga tercipta sirkulasi ekonomi yang positif. Dengan demikian, alokasi dana yang ada dapat tersalurkan secara optimal kepada siswa.
Sebelumnya, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) juga menuntut penutupan seluruh dapur MBG, menyusul data yang menunjukkan lebih dari 10 ribu anak menjadi korban keracunan. Bahkan, ratusan ibu-ibu di Yogyakarta melakukan aksi protes, menyoroti komposisi BGN yang dinilai tidak компетен dalam bidang gizi. Mereka menuntut evaluasi transparan terhadap program MBG.
