Abcmarathinews.com – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Republik Indonesia, Muhammad Qodari, membantah keras narasi yang menyebut aparat kepolisian melakukan pencegatan terhadap rombongan mahasiswa yang berencana menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Menurut Qodari, insiden tersebut bukanlah tindakan pencegatan, melainkan sebuah upaya penataan lalu lintas demi menjaga kelancaran aktivitas publik secara menyeluruh.
Qodari menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil untuk memastikan bahwa aspirasi mahasiswa dapat tersampaikan, sementara pada saat yang sama, kegiatan perkantoran, ekonomi, dan sektor lainnya di ibu kota tetap berjalan optimal. "Saya kira bukan pencegatan ya, tetapi lebih kepada penataan lalu lintas bagaimana agar kegiatan-kegiatan masyarakat bisa tetap berjalan," ujarnya dalam sebuah diskusi di abcmarathinews.com. Ia menegaskan bahwa Bundaran HI adalah ruang publik yang haknya dimiliki oleh semua kelompok masyarakat, sehingga perlu ada keseimbangan dalam penggunaannya.
Mengenai sejumlah tuntutan yang dibawa mahasiswa, seperti desakan untuk menghentikan pemborosan anggaran negara, menurunkan harga kebutuhan pokok dan Bahan Bakar Minyak (BBM), menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, hingga menghentikan militerisme di ranah sipil, Qodari mengakui bahwa hal tersebut adalah bagian yang wajar dalam sistem demokrasi. "Tuntutan dari mahasiswa tentu sangat wajar ya sebagai bagian dari proses dan sistem demokrasi," katanya.
Namun, Qodari juga memberikan perspektif pemerintah. Ia mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto justru sedang memimpin upaya untuk menghentikan pemborosan dan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Sebagai contoh, ia menyinggung kebijakan badan ekspor satu pintu melalui BUMN khusus PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) yang bertujuan mencegah kebocoran APBN. "Pak Prabowo ini adalah figur yang paling depan memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh masyarakat," tegas Qodari, bahkan menyebut kepemimpinan Prabowo saat ini sebagai "Reformasi Jilid II."
Sebelum bantahan ini, ratusan mahasiswa, mayoritas dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia, memang melakukan long march menuju Bundaran HI. Mereka terpaksa berjalan kaki setelah bus dan kendaraan yang mereka tumpangi dilaporkan dicegat aparat kepolisian di beberapa titik, termasuk di kawasan Semanggi yang kemudian dialihkan ke DPR, dan juga tertahan di Tosari, dekat Bundaran HI.
