Abcmarathinews.com – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, mengungkapkan kekesalannya atas tindakan seorang politikus yang mencoba memanfaatkan program makan bergizi gratis (MBG). Oknum tersebut, menurut Nanik, justru meminta proyek pengelolaan dapur penyedia makanan bergizi, alih-alih membantu mengatasi masalah keracunan massal yang tengah terjadi.
Nanik menceritakan, politikus tersebut menghubunginya melalui pesan singkat. "Makanya serius nih ada yang WA saya, Mba nyenyenyenye, saya jawab ‘Kamu politikus bukannya bantu saya, bagaimana mengomunikasikan soal keracunan malah minta dapur’," ungkap Nanik dalam sebuah konferensi pers di Jakarta, Jumat. Merasa geram, Nanik mengaku langsung memblokir nomor politikus tersebut. "Saya langsung block, block, block, enak saja lu ngurusin dapur, ya lah, saya enggak mau kaya begitu," tegasnya.
Nanik menegaskan, dirinya tidak akan ragu untuk menindak tegas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah, tanpa pandang bulu. "Mau punyanya jenderal, mau punyanya siapa, kalau melanggar akan saya tutup saya enggak peduli. Karena ini nyangkut nyawa manusia," ujarnya dengan nada serius.
Transparansi program MBG memang menjadi sorotan utama. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menilai bahwa kekacauan dalam program ini disebabkan oleh sistem perencanaan dan evaluasi yang tertutup. "Sistemnya tidak akuntabel, pengelolaannya tidak transparan, orang-orang yang terlibat tidak kredibel. Jadi rusak semua sistemnya," kata Ubaid.
Ubaid juga menyoroti potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan program MBG. Ia menekankan pentingnya keterbukaan dalam proses perencanaan dan penunjukan dapur, serta menghindari praktik pembagian jatah dapur kepada pihak-pihak tertentu seperti TNI, Polri, atau partai politik. "Bagaimana mulai dari perencanaan, penunjukan dapur, itu yang terbuka. Jangan tiba-tiba TNI ambil jatah berapa dapur, polisi ambil jatah berapa dapur, parpol, DPR gitu kan. Itu main-main ini," pungkasnya.
