Abcmarathinews.com – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf, atau yang akrab disapa Gus Yahya, memaparkan sederet capaian signifikan organisasi selama masa kepemimpinannya. Laporan komprehensif ini mencakup reformasi tata kelola, penguatan kaderisasi, transformasi digital, pengembangan ekonomi, hingga peran global NU yang semakin menonjol. Tak ketinggalan, ia juga secara terbuka menyinggung perihal konsesi tambang yang kini telah dikelola oleh Nahdlatul Ulama. Paparan tersebut disampaikan dalam Sidang Pleno II Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU di Pondok Pesantren Al Falah, Ploso, Kediri.
Gus Yahya menjelaskan bahwa salah satu pilar utama keberhasilan PBNU adalah penataan tata kelola organisasi. Hal ini diwujudkan melalui penyempurnaan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), penyusunan berbagai regulasi internal yang lebih adaptif, serta pengembangan platform digital yang kini telah merambah hingga tingkat Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU). Di bidang kaderisasi, PBNU mencatat rekor dengan lebih dari seribu angkatan Pendidikan Dasar-Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PD-PKPNU) yang menghasilkan lebih dari 130 ribu lulusan. Sementara itu, Pendidikan Menengah Kader NU (PMKNU) telah mencetak lebih dari 3.000 kader. "Meritokrasi menjadi prinsip kami, di mana setiap jenjang kepemimpinan diukur berdasarkan kapasitas dan kompetensi individu yang mendudukinya," tegas Gus Yahya.
Program transformasi pesantren juga menjadi fokus strategis, guna memperkuat tata kelola dan standar mutu di tengah isu kekerasan yang sempat mencoreng citra lembaga pendidikan Islam. PBNU juga aktif memperluas dakwah digital, membekali para dai dan ulama dengan pelatihan konten serta literasi digital. Dalam konteks kebangsaan, organisasi ini menjaga posisi netral terhadap seluruh kekuatan politik, namun tetap berkomitmen mendukung program pemerintah yang membawa kemaslahatan bagi umat. Di kancah internasional, PBNU tak henti menginisiasi forum-forum global dan mendorong diplomasi perdamaian dunia.
Sektor ekonomi menjadi area krusial di mana PBNU berupaya mengurangi ketergantungan pada donasi. Berbagai unit usaha dikembangkan, mulai dari pertanian, peternakan, ekonomi kreatif, hingga pengelolaan konsesi tambang. "Kita sekarang sudah dapat konsesi tambang dan sudah berjalan cukup baik. Mudah-mudahan pemimpin NU berikutnya bisa menikmati hasilnya dengan tata kelola yang jelas," ungkap Gus Yahya, menyoroti potensi besar dari langkah ini.
Sejalan dengan itu, Komisi Organisasi Munas dan Konbes NU secara khusus membahas rancangan Peraturan Perkumpulan (Perkum) mengenai tata kelola usaha pertambangan. Pembahasan intensif yang berlangsung selama lebih dari tiga jam ini menghasilkan sejumlah rumusan penting, salah satunya adalah usulan agar kepemilikan usaha tambang sepenuhnya berada di bawah Perkumpulan Nahdlatul Ulama, bukan dikuasai oleh individu atau kelompok tertentu. Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni menjelaskan bahwa Perkum ini disusun sebagai landasan hukum yang kokoh untuk pengelolaan usaha pertambangan yang sedang dirintis NU. "Tambang harus menjadi milik Perkumpulan Nahdlatul Ulama, bukan milik sekelompok orang, apalagi milik perorangan," tegas Amin. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good governance), meliputi profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas, juga menjadi poin utama dalam rancangan peraturan tersebut. Hasil usaha tambang ditekankan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan organisasi dan kemaslahatan warga NU.
Dalam sidang komisi, struktur kepemilikan saham badan usaha pengelola tambang yang saat ini masih di bawah koperasi turut menjadi sorotan. Forum merumuskan ketentuan transisi untuk mengalihkan seluruh saham kepada badan hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama. Berdasarkan rumusan sementara, koperasi pemegang saham diwajibkan menggelar Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa (RATLB) dalam waktu dekat untuk memutuskan pengalihan saham. Selanjutnya, perubahan komposisi kepemilikan saham harus disahkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tak lama setelahnya.
Namun, Amin Said Husni mengingatkan bahwa seluruh hasil pembahasan tersebut masih berupa rekomendasi dari Komisi Organisasi dan belum menjadi keputusan resmi Munas-Konbes NU. "Hasil sidang komisi ini masih harus dibawa ke sidang pleno. Jadi belum menjadi keputusan final karena keputusan akhirnya ditetapkan dalam pleno," jelasnya. Ia menambahkan, dinamika pembahasan yang melibatkan 129 peserta dari PBNU dan PWNU se-Indonesia berhasil mencapai mufakat melalui musyawarah.
Menutup laporannya, Gus Yahya memohon doa restu dan dukungan dari seluruh warga NU menjelang berakhirnya masa khidmat kepengurusan saat ini. "Saya mohon doa restu dan mohon maaf apabila selama khidmat ini ada banyak kekurangan. Mudah-mudahan yang akan datang bisa melakukan lebih baik," pungkasnya.
