Abcmarathinews.com – Gelombang protes mahasiswa kembali mengguncang Denpasar, Bali, saat ratusan aktivis dari berbagai Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) universitas dan organisasi masyarakat sipil berkumpul di depan Gedung DPRD Provinsi Bali di Renon. Aksi yang menamakan diri "Aksi Bali Bergerak" ini menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap berbagai kebijakan pemerintah pusat maupun daerah yang dinilai bermasalah dan tidak berpihak pada rakyat.
Dengan membawa beragam spanduk dan poster yang mencolok, seperti "Negara ini Arahnya Kemana Ya Wok?" dan "Habis Gelap Tak Kunjung Terang," massa aksi membentuk lingkaran di depan gerbang gedung wakil rakyat. Orasi-orasi bergantian menggema, menyampaikan kritik tajam terhadap kondisi bangsa. Puncak aksi ditandai dengan penyerahan hasil kajian komprehensif mereka kepada Wakil Ketua III DPRD Bali, I Komang Nova Sewi Putra, beserta anggota dewan lainnya yang hadir menemui.
I Gusti Agung Ngurah Oka Paramahamsa, Ketua BEM Universitas Udayana (Unud) Bali yang menjadi salah satu juru bicara massa, menjelaskan bahwa secara garis besar, tuntutan mereka mencakup lima isu krusial: persoalan ekonomi, demokrasi, kebebasan hak sipil, penegakan HAM dan lingkungan hidup, serta pendidikan. "Kami harapkan Pemerintah DPRD Provinsi Bali dapat menyampaikan apa yang kami sampaikan ke pusat," tegas Oka.
Pihaknya bahkan memberikan ultimatum tiga hari kepada anggota DPRD Bali. Jika dalam kurun waktu tersebut tidak ada respons konkret atau tanda-tanda tuntutan mereka disampaikan ke pemerintah pusat, baik melalui media sosial, daring, maupun tindakan langsung, maka massa mengancam akan kembali turun ke jalan. "Kami sudah tidak percaya dengan dialog-dialog yang dilakukan selama ini," ujar Oka dengan nada tegas. "Yakinlah bahwa perlawanan kami akan terus terjadi, memastikan keadilan ditegakkan dan hak-hak masyarakat kembali ke tangan mereka."
Beberapa poin tuntutan spesifik yang diserahkan "Aksi Bali Bergerak" antara lain mendesak pemerintah mengusut tuntas dugaan pelanggaran HAM di Papua dan menarik aparat militer guna menjamin perlindungan hak sipil. Mereka juga menuntut Presiden dan Kementerian Keuangan untuk memperbaiki defisit APBN, menghentikan pemborosan anggaran yang tidak pro-rakyat, serta menghentikan Program Sekolah Rakyat. Massa mendesak pengembalian alokasi dana pendidikan sesuai amanat konstitusi (20% mandatory spending) dan pemerataan akses pendidikan di daerah 3T. Terakhir, mereka menuntut penghentian praktik deforestasi lahan secara ugal-ugalan, khususnya di Tanah Papua, yang seringkali berdalih swasembada pangan.
Aksi demonstrasi ini tidak luput dari pengamanan ketat ratusan aparat gabungan dari Polresta Denpasar dan Polda Bali. Kapolresta Denpasar, Kombes Pol. Lenardo D Simatupang, menyatakan bahwa kehadiran personel kepolisian merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat dalam menyalurkan aspirasi demokrasi. Sebanyak 459 personel diterjunkan dengan instruksi untuk mengedepankan pendekatan persuasif, sabar, tulus, dan humanis, serta menghindari tindakan yang dapat memicu gangguan keamanan atau anarkisme. Pengamanan yang humanis diharapkan dapat menjamin seluruh rangkaian penyampaian pendapat berlangsung aman dan kondusif, sementara bola panas tuntutan kini berada di tangan wakil rakyat Bali untuk diteruskan ke tingkat pusat.
