Abcmarathinews.com – Sebuah perhelatan akbar bertajuk "Weaving Wonders, Dari Benang Tenun dan Lahan Semai Menuju Kekuatan Ekonomi, Ketahanan Pangan, dan Pemberdayaan Perempuan di Nusa Tenggara Timur" kini tengah memukau publik Jakarta. Pameran yang diselenggarakan di Tugu Kunstkring dari tanggal 13 hingga 27 Juni 2026 ini bukan sekadar ajang pameran biasa, melainkan sebuah narasi kuat tentang perjuangan dan kontribusi perempuan NTT dalam membangun ketahanan pangan serta ekonomi yang berkelanjutan.
Pengunjung diajak menyelami kekayaan budaya NTT melalui pameran tenun, kelezatan kuliner khas, dan keunikan rumah adat. Lebih dari itu, "Weaving Wonders" juga menjadi wadah interaktif dengan berbagai sesi berbagi pengalaman, lokakarya praktis, serta ruang terbuka untuk membangun jejaring dan kolaborasi strategis. Inisiatif ini digagas oleh Yayasan Bambu Lingkungan Lestari bersama Penabulu-Oxfam, yang berhasil mempertemukan para pembuat kebijakan, akademisi, praktisi, hingga perwakilan masyarakat adat. Mereka duduk bersama dalam serangkaian diskusi panel untuk merumuskan peta jalan kolektif menuju kedaulatan pangan, pariwisata yang bertanggung jawab, pemberdayaan perempuan, dan ekonomi restoratif.
Yori Antar, Pendiri Yayasan Uma Nusantara sekaligus penggagas utama "Weaving Wonders", mengungkapkan harapannya agar pameran ini menjadi titik temu bagi beragam pihak yang peduli terhadap pembangunan berkelanjutan. "Kami berharap ‘Weaving Wonders’ dapat menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, investor, hingga lembaga donor. Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi kebijakan dan kemitraan yang dapat mendorong peran perempuan dalam pembangunan ekonomi yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan," jelas Yori.
Pengembangan ekonomi restoratif di Indonesia memang masih dihadapkan pada sejumlah kendala, termasuk kesenjangan investasi dan dukungan kebijakan yang belum optimal. Laporan Center of Economic and Law Studies (Celios) tahun 2024 memperkirakan bahwa Indonesia membutuhkan dana hingga Rp892 triliun sampai tahun 2045 untuk mengimplementasikan strategi ekonomi restoratif secara efektif di berbagai sektor. Oleh karena itu, sinergi yang melibatkan sektor swasta, perusahaan sosial, organisasi komunitas, lembaga swadaya masyarakat, investor, donor, hingga organisasi filantropi menjadi sangat krusial.
Nusa Tenggara Timur (NTT) sendiri menjadi salah satu wilayah prioritas dalam pengembangan program ekonomi restoratif dan berkelanjutan. Hal ini tidak lepas dari berbagai tantangan sosial ekonomi yang masih dihadapi masyarakat setempat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2026 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di NTT mencapai 17,5 persen, sementara prevalensi stunting berada di angka 31,4 persen, jauh di atas rata-rata nasional. Selain itu, wilayah ini juga bergulat dengan berbagai persoalan sosial lainnya, seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta perdagangan manusia yang mayoritas korbannya adalah kaum perempuan.
Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menegaskan bahwa berbagai persoalan tersebut saling terkait erat dan berakar pada faktor ekonomi. "Berbagai masalah yang menimpa perempuan dan anak di NTT, mulai dari kekerasan, pekerja anak, perkawinan anak, hingga stunting, semuanya saling berkaitan dan berakar pada persoalan ekonomi. Masalah ini tidak bisa diselesaikan secara parsial," kata Veronica.
Perempuan NTT: Penggerak Ketahanan Pangan dan Lingkungan
Di tengah kompleksitas tantangan tersebut, perempuan di NTT justru menunjukkan kontribusi ekonomi yang luar biasa. Berdasarkan Survei GoodStats 2024, perempuan NTT menyumbang 42,4 persen terhadap pendapatan rumah tangga, angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di kisaran 36,1 persen. Mereka bukan hanya tulang punggung keluarga, melainkan juga motor penggerak sejumlah program ekonomi restoratif, seperti Mama Bambu melalui agroforestri bambu dan Kebun Pangan Perempuan (KPP).
Kedua program ini secara khusus berfokus pada pelestarian lingkungan, penguatan ketahanan pangan, dan peningkatan kesejahteraan keluarga, sekaligus menjadi upaya strategis untuk menekan angka kemiskinan dan stunting. "Kebun Pangan Perempuan menjadi pintu masuk yang sangat strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga sekaligus meningkatkan posisi perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat rumah tangga," ujar Veronica. Ia menambahkan bahwa ini bukan sekadar program kebun biasa, melainkan sebuah strategi penguatan perempuan dan keluarga dari desa.
Langkah pemberdayaan perempuan ini juga diperkuat oleh kebijakan negara. Pada Mei 2026, pemerintah secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial kepada enam kelompok tani hutan perempuan di NTT, dengan total lahan kelolaan mencapai 648 hektare. Pemberian hak kelola ini merupakan terobosan penting, mengingat dari total 12,7 juta hektare kawasan hutan yang dialokasikan pemerintah secara nasional, pengelolaan yang diberikan kepada kelompok perempuan masih tergolong jarang. Melalui kebijakan ini, perempuan di NTT kini memegang peran vital dalam pemulihan ekosistem hutan, yang merupakan ruang hidup dan sumber keberlanjutan bagi masyarakat.
