Abcmarathinews.com – Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mendesak pemerintah daerah untuk segera mengoptimalkan pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD). Langkah ini dinilai krusial guna mempercepat pemulihan wilayah yang terdampak bencana hidrometeorologi parah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menurut Tito, optimalisasi TKD bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan. Dana ini merupakan instrumen vital yang dapat langsung dimanfaatkan pemerintah daerah untuk menjalankan program pemulihan. Hal ini sangat penting sembari menunggu pencairan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi permanen yang tertuang dalam Rencana Induk (Renduk) Pascabencana Sumatera.
Sebelumnya, pemerintah pusat telah mengalokasikan tambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun khusus untuk ketiga provinsi tersebut. Dukungan finansial ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah agar dapat segera memulihkan layanan dasar, infrastruktur vital, serta menggerakkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat pascabencana.
Sebagian dari alokasi TKD ini juga diarahkan melalui mekanisme hibah antardaerah, sebuah bentuk solidaritas fiskal yang patut diapresiasi. Skema ini dirancang khusus untuk membantu daerah yang mengalami dampak paling parah, seperti Aceh, yang mungkin memperoleh alokasi anggaran relatif lebih kecil dibandingkan kebutuhan riilnya.
Namun, di balik alokasi besar ini, Tito mencermati adanya hambatan birokrasi yang memperlambat penyaluran hibah penting ini. Di daerah pemberi hibah, kendala utama yang kerap muncul adalah lambannya penerbitan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Bantuan Keuangan. Sementara itu, di sisi daerah penerima hibah, proses penyusunan proposal hibah sebagai dasar peruntukan dana juga belum sepenuhnya tuntas.
"Saya agak kecewa. Kenapa lambat sekali? Padahal kesepakatannya sudah cukup lama," ujar Tito dengan nada prihatin dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Capaian Pembangunan serta Percepatan Pemulihan Pascabencana Hidrometeorologi di Kantor Gubernur Aceh. Ia menegaskan bahwa masalah ini sebenarnya bisa diatasi, namun terkendala proposal hibah dari kabupaten penerima yang belum diajukan, sehingga daerah pemberi hibah tidak dapat memprosesnya.
Tito menekankan, tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk menunda penyelesaian administrasi hibah, terlebih dalam situasi pemulihan bencana yang membutuhkan langkah cepat dan responsif. Untuk mempercepat proses ini, ia telah berkoordinasi langsung dengan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, agar Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum di wilayah terdampak dapat membantu mempercepat harmonisasi Perkada yang dibutuhkan.
Lebih lanjut, Tito mengingatkan dengan tegas agar daerah yang menerima TKD dalam jumlah besar tidak menahan penyaluran hibah kepada daerah yang terdampak lebih parah. Menurutnya, dukungan tersebut sangat dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan masyarakat, terutama di wilayah yang tingkat kerusakannya lebih berat. Sebagai langkah tegas, Tito bahkan mengisyaratkan bahwa pemerintah dapat mengusulkan evaluasi terhadap daerah pemberi hibah yang sengaja mengulur waktu. Salah satu opsi yang dapat ditempuh adalah mengusulkan pengurangan alokasi TKD daerah yang dinilai wanprestasi pada tahun anggaran berikutnya, lalu mengalihkannya kepada daerah penerima hibah yang sangat membutuhkan.
