Abcmarathinews.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyerukan penguatan konsep aglomerasi dengan pendekatan sektoral guna mempercepat penyelesaian berbagai persoalan krusial di wilayah perkotaan. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam Seminar Nasional Diskusi Aglomerasi Sustainable Aglo-City Summit 2026 yang digelar di Novotel Tangerang BSD City.
Menurut Bima, ide aglomerasi sebenarnya bukan hal baru dalam tata kelola kota. Namun, implementasinya selama ini sering terkendala karena terlalu berfokus pada aspek kelembagaan semata. Akibatnya, sejumlah masalah lintas wilayah seperti banjir, kemacetan lalu lintas, dan pengelolaan sampah belum tertangani secara optimal dan komprehensif. Ia menegaskan, pendekatan yang lebih konkret dan terarah sangat dibutuhkan agar persoalan-persoalan tersebut dapat diselesaikan secara efektif.
"Di Cina itu, Pak, sampai sekarang maju seperti ini karena aglomerasinya jalan. Diatur oleh pusat, dikasih model oleh pusat, sehingga bertumpu pada aglomerasi. Enggak bisa sendiri-sendiri," ungkap Bima, menyoroti keberhasilan negara lain dalam menerapkan konsep serupa yang didukung penuh oleh pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi terpusat menjadi kunci.
Bima Arya lebih lanjut menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki mandat penting untuk memastikan sinkronisasi, sinergi, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan berjalan efektif. Dengan demikian, kebijakan pembangunan tidak lagi berjalan parsial dan terpecah-pecah, melainkan terintegrasi dalam satu ekosistem yang utuh dan berkelanjutan. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya pergeseran paradigma pendekatan dari kelembagaan ke sektoral, dengan fokus langsung pada isu-isu substantif di lapangan.
Ia mencontohkan penanganan sampah dan transportasi sebagai isu utama dalam kawasan aglomerasi yang sangat membutuhkan pendekatan sektoral yang terpadu. Program pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL) dan Local Service Delivery Improvement Program (LSDP) disebut sebagai bentuk intervensi langsung pemerintah pusat yang berfokus pada penyelesaian masalah secara konkret. Selain itu, integrasi transportasi lintas daerah juga dinilai dapat berjalan lebih efektif jika didukung kejelasan otoritas, skema pembiayaan yang transparan, serta koordinasi antarwilayah yang solid dalam kerangka aglomerasi.
Bima menegaskan, dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat serta komitmen kuat dari pemerintah daerah, konsep aglomerasi berbasis pendekatan sektoral ini memiliki prospek yang sangat kuat sebagai solusi jangka panjang dalam mengatasi berbagai persoalan kompleks di kawasan perkotaan. Ini adalah langkah strategis untuk menciptakan kota yang lebih tertata dan berkelanjutan di masa depan.
