Abcmarathinews.com – Sejumlah Badan Otonom (Banom) Nahdlatul Ulama tingkat pusat mendesak agar segera diadakan musyawarah untuk menuntaskan polemik kepemimpinan di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Desakan ini muncul di tengah konflik yang memanas terkait posisi Ketua Umum PBNU.
Ketua Umum PP GP Ansor, Addin Jauharudin, menyatakan bahwa seruan ini merupakan sikap bersama dari berbagai Banom NU, termasuk PP GP Ansor, PP Pagar Nusa, PB PMII, DPP Sarbumusi, PP IPNU, PP ISNU, dan Idaroh Aliyah JATMAN. "GP Ansor bersama seluruh badan otonom NU berdiri tegak memastikan bahwa setiap dinamika disikapi dengan kepala dingin, musyawarah yang jernih, serta adab organisasi yang luhur," tegasnya kepada awak media.
Addin menekankan pentingnya persatuan di dalam NU. "NU terlalu besar untuk dibiarkan terbelah, dan terlalu penting bagi masa depan bangsa untuk diguncang oleh kegaduhan yang tidak perlu," imbuhnya. Ia juga mengingatkan agar nilai-nilai dasar NU dijadikan landasan dalam menghadapi situasi ini.
Banom NU menyerukan kepada seluruh pihak untuk menjaga persatuan jam’iyyah, berlandaskan nilai tawasuth, tawazun, tasamuh, dan i’tidal demi kokohnya rumah besar Nahdlatul Ulama. "Memohon kepada PBNU dan pemangku kepentingan agar segera melakukan musyawarah yang jernih, tenang, dan terbuka untuk menghasilkan keputusan terbaik bagi kemaslahatan jam’iyyah dan jama’ah," jelasnya.
Banom NU juga mengapresiasi upaya silaturahmi dan dialog yang telah dilakukan sebagai ikhtiar menjaga ukhuwah dan keutuhan jam’iyyah. Mereka berharap kepemimpinan PBNU dapat terus menjadi teladan. Selain itu, seluruh Banom NU di setiap tingkatan diinstruksikan untuk tetap fokus menjalankan program kerja serta memperkokoh khidmah kepada NU dan masyarakat.
Konflik internal PBNU bermula dari beredarnya dokumen risalah rapat harian Syuriyah PBNU, yang berisi permintaan agar Yahya Cholil Staquf mundur atau dicopot dari posisi Ketua Umum PBNU. Beberapa alasan yang diajukan antara lain terkait dugaan keterkaitan dengan jaringan zionisme internasional dan pelanggaran tata kelola keuangan PBNU.
Sebagai respons, Gus Yahya melawan dan menyatakan tidak akan mundur, serta menegaskan bahwa dirinya masih berstatus sebagai Ketua Umum PBNU. Ia juga mencopot Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU, serta mencopot Gudfan Arif dari posisi Bendahara Umum PBNU.
