Abcmarathinews.com – Fraksi NasDem di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera membentuk tim investigasi independen guna mengusut tuntas dugaan makar yang mencuat dalam serangkaian aksi unjuk rasa yang terjadi pada 25 hingga 31 Agustus lalu. Langkah ini dianggap krusial sebagai wujud komitmen menjaga akuntabilitas dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat luas.
Ketua Fraksi NasDem, Viktor Laiskodat, dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa pembentukan tim investigasi independen ini merupakan kebutuhan mendesak. Diharapkan tim ini dapat bekerja secara komprehensif, objektif, dan transparan, sehingga peristiwa anarkis yang berujung pada dugaan makar dapat terungkap secara jelas tanpa menimbulkan spekulasi atau politisasi.
NasDem menekankan pentingnya melibatkan unsur penegak hukum, lembaga independen, serta perwakilan masyarakat dalam tim investigasi. Hal ini bertujuan agar proses investigasi dapat dipercaya oleh publik dan terhindar dari bias kepentingan. Viktor mengingatkan bahwa demokrasi menjamin hak warga negara untuk menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi, namun kebebasan tersebut harus dijalankan secara damai dan sesuai dengan konstitusi, sehingga tidak disalahgunakan untuk memecah belah bangsa atau mendorong tindakan makar.
Fraksi NasDem mengajak seluruh masyarakat untuk tetap waspada terhadap provokasi, hoaks, dan narasi yang berpotensi memecah belah persatuan. Musyawarah harus diutamakan sebagai jalan terbaik dalam menyelesaikan perbedaan pandangan.
Komisioner Komnas HAM RI, Abdul Haris Semendawai, turut menanggapi tuduhan makar ini. Ia menekankan bahwa tuduhan tersebut harus diinvestigasi secara seksama. Jangan sampai ucapan Prabowo justru menghambat masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi mereka. Abdul Haris menegaskan bahwa dugaan makar perlu diselidiki, dan jika terbukti, pelakunya harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Namun, isu makar ini jangan sampai menghalangi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya secara damai.
Abdul Haris juga meminta pemerintah untuk membuka ruang dialog kepada publik yang ingin menyampaikan pendapatnya. Pemerintah di semua tingkatan harus mengedepankan dialog dalam menghadapi unjuk rasa. Ia mencontohkan kepala daerah yang bersedia menerima langsung aspirasi masyarakat, sehingga dapat mencegah terjadinya anarki atau kekerasan.
Sebelumnya, Prabowo menyinggung adanya indikasi tindakan melawan hukum, bahkan mengarah pada makar dan terorisme, dalam merespons gejolak demonstrasi di berbagai daerah.
