Abcmarathinews.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara tegas menolak wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Politikus senior PDIP, Guntur Romli, bahkan menyebut langkah ini sebagai bentuk "pengebirian hak politik rakyat" yang tidak dapat diterima dan mengancam fondasi demokrasi.
Guntur Romli menegaskan bahwa Pilkada langsung yang selama ini berjalan merupakan manifestasi sejati dari kedaulatan rakyat. "PDI Perjuangan konsisten menolak Pilkada melalui DPRD. Mengapa? Karena Pilkada langsung adalah wujud nyata dari kedaulatan rakyat, di mana rakyat terlibat langsung menentukan pemimpinnya. Sebaliknya, Pilkada melalui DPRD jelas merupakan pengebirian terhadap hak politik fundamental rakyat," ujarnya, seperti dikutip abcmarathinews.com.
Ia juga mempertanyakan urgensi pembahasan Pilkada yang menurutnya masih sangat jauh, diperkirakan baru akan digelar pada tahun 2031. Guntur meminta partai-partai politik untuk lebih fokus pada isu-isu mendesak seperti penanggulangan bencana yang melanda Sumatra. "Bagaimana bisa tega membicarakan Pilkada yang masih lama? Mengapa partai-partai politik tidak fokus saja membantu penanganan bencana? Jangan malah memancing kemarahan publik dengan mencoba merampas hak politik mereka melalui Pilkada DPRD," kritiknya tajam.
Wacana pengembalian Pilkada ke DPRD ini kembali mengemuka setelah Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyuarakannya dalam pidato perayaan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta. Sebelumnya, ide serupa juga sempat dilontarkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerindra, memicu perdebatan sengit di kancah politik nasional.
Hingga kini, beberapa partai di parlemen yang menunjukkan dukungan terhadap Pilkada via DPRD antara lain Gerindra, Golkar, PAN, PKB, dan NasDem. Sementara itu, Partai Demokrat telah menyatakan penolakan tegas, sejalan dengan sikap PDIP yang kukuh mempertahankan Pilkada langsung. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sendiri masih dalam tahap mengkaji wacana tersebut, belum mengambil sikap final terkait isu krusial ini. Dinamika ini memperlihatkan adanya tarik-menarik pandangan yang signifikan di antara kekuatan politik nasional terkait masa depan sistem demokrasi lokal di Indonesia.
