Abcmarathinews.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, angkat bicara mengenai video viral yang menampilkan deretan sepeda motor listrik berlogo BGN di media sosial. Dadan mengonfirmasi bahwa sebanyak 21.801 unit motor telah terealisasi dari anggaran tahun 2025 untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), namun menegaskan bahwa kendaraan tersebut belum didistribusikan. Pernyataan ini sekaligus meredam berbagai spekulasi yang berkembang di masyarakat.
Dadan dengan tegas membantah isu yang menyebutkan pengadaan motor mencapai 70 ribu unit. "Informasi 70 ribu unit itu tidak benar," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima abcmarathinews.com. Ia menjelaskan, realisasi pengadaan motor listrik yang sebenarnya adalah 21.801 unit, dari total 25 ribu unit yang dipesan dalam perencanaan anggaran tahun 2025.
Pengadaan kendaraan roda dua bertenaga listrik ini, lanjut Dadan, merupakan bagian integral dari perencanaan anggaran tahun 2025. Tujuannya sangat jelas, yakni untuk menunjang kelancaran operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi para Kepala SPPG yang bertugas di lapangan. "Fungsinya untuk mendukung operasional kepala SPPG," imbuhnya.
Dadan juga memastikan bahwa ribuan motor listrik tersebut belum didistribusikan kepada para penerima. Ia menjelaskan, kendaraan yang sudah tersedia ini masih harus melewati serangkaian proses administrasi yang ketat sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum akhirnya dapat disalurkan. "Motor tersebut belum dibagikan. Setelah seluruhnya lengkap, akan dicatat terlebih dahulu sebagai BMN sebelum didistribusikan," tegas Dadan.
Proses realisasi pengadaan motor ini sendiri telah dimulai secara bertahap sejak Desember 2025. Menanggapi beredarnya konten di media sosial yang menampilkan motor listrik berlogo BGN terbungkus plastik, Dadan mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Ia menekankan pentingnya memahami bahwa pengadaan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan kelancaran Program MBG di seluruh pelosok Indonesia. Masyarakat diminta untuk tidak langsung menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya.
