Abcmarathinews.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) memperkirakan bahwa biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki Gedung Negara Grahadi, khususnya bagian sisi barat yang mengalami kerusakan akibat kebakaran saat demonstrasi beberapa waktu lalu, mencapai angka yang fantastis, yakni lebih dari Rp9 miliar. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Timur, Sigit Panuntun, mengungkapkan bahwa usulan anggaran perbaikan ini telah diajukan ke pemerintah pusat.
Status Gedung Grahadi sebagai bangunan cagar budaya menjadi pertimbangan utama dalam pengajuan bantuan dana ke pemerintah pusat. Sigit menjelaskan bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap upaya pemulihan bangunan-bangunan bersejarah yang mengalami kerusakan. Pemerintah pusat membuka ruang untuk membangun kembali gedung yang merupakan cagar budaya ini. Jadi pemerintah pusat turun tangan terhadap kerusakannya," ujarnya.
Sementara itu, perbaikan fasilitas lain di sekitar area Grahadi, seperti pagar dan fasilitas penunjang yang juga mengalami kerusakan, akan didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur. "Kalau yang saat darurat ini ya seperti membereskan pagar-pagar itu dirapikan kemudian ditutup, itu APBD. Sifatnya itu langsung bisa dieksekusi," jelas Sigit.
Berbeda dengan Gedung Grahadi, perbaikan gedung-gedung pemerintahan lain yang mengalami kerusakan di berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur akan menjadi tanggung jawab Pemprov Jatim. Sigit menambahkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) akan mengkoordinasikan penanganan aset-aset yang rusak tersebut, termasuk biaya rekonstruksinya. "Enggak, yang [ditanggung] pemerintah pusat hanya Grahadi. Kalau yang sifatnya kemarin ada kebakaran di Blitar itu kita handle lewat BPBD. Jadi BPBD ini mengkoordinasi semua aset yang rusak termasuk biaya rekonstruksinya," pungkasnya.
