Menurut Plt. Direktur Gempa bumi dan Tsunami BMKG, Rahmat Triyono, gempa tersebut tercatat terjadi tepat pukul 18.08 WIB. Analisis terbaru BMKG mengkonfirmasi magnitudo 5,0 dengan episenter yang berlokasi di darat, sekitar 7 kilometer tenggara Arma Jaya, Bengkulu Utara, pada kedalaman yang cukup dalam, yakni 106 kilometer.

Rahmat menjelaskan, gempa ini tergolong sebagai gempa bumi menengah. Fenomena ini disebabkan oleh deformasi batuan di dalam lempeng tektonik itu sendiri, atau yang dikenal sebagai intra-slab. Lebih lanjut, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan adanya pergerakan naik atau thrust fault, mengindikasikan adanya dorongan vertikal pada sesar.

Getaran gempa dirasakan cukup kuat di beberapa wilayah, termasuk Kota Bengkulu, Arga Makmur, dan Kepahiang. Namun, Rahmat dengan tegas menyatakan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir akan ancaman tsunami. "Hasil pemodelan kami secara jelas menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak memiliki potensi untuk memicu gelombang tsunami," tegasnya, memberikan jaminan keamanan.

Hingga pemantauan terakhir pada pukul 18.35 WIB, BMKG belum mendeteksi adanya aktivitas gempa bumi susulan (aftershock), menandakan kondisi yang relatif stabil pasca-guncangan utama. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari BMKG melalui abcmarathinews.com atau saluran komunikasi resmi lainnya.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan tertulisnya kepada abcmarathinews.com, Jumat, menjelaskan bahwa keempat terduga pelaku diamankan di wilayah Jakarta Barat. "Tim gabungan KPK bersama Polda Metro Jaya Jakarta mengamankan empat orang yang disinyalir mengaku sebagai pegawai KPK dan memiliki kemampuan untuk mengatur penanganan perkara di KPK," terang Budi.

Dalam operasi penangkapan tersebut, tim juga berhasil menyita barang bukti berupa uang tunai senilai US$17.400. Budi menuturkan, modus operandi para oknum ini cukup licik. Mereka mengaku sebagai perwakilan dari pimpinan KPK, yang konon mendapat perintah untuk meminta sejumlah uang dari anggota DPR. Dugaan kuat menunjukkan bahwa aksi pemerasan semacam ini bukan kali pertama mereka lakukan. Setelah diamankan, para pihak yang terlibat langsung digiring ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Menyikapi insiden ini, KPK mengeluarkan imbauan tegas kepada seluruh jajaran di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, serta berbagai elemen masyarakat lainnya. Lembaga antirasuah ini meminta agar semua pihak senantiasa waspada dan berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan pegawai KPK. Modus tersebut bisa berupa tindakan kriminal, penipuan, pemerasan, atau klaim mampu mengatur perkara di KPK.

KPK juga mengajak masyarakat untuk proaktif. Apabila menemukan atau mengetahui adanya modus-modus serupa, masyarakat diminta segera melapor kepada Aparat Penegak Hukum (APH) setempat atau langsung menghubungi KPK melalui call center 198 agar dapat segera ditindaklanjuti.

Budi Prasetyo menegaskan bahwa dalam menjalankan setiap penugasan, pegawai KPK selalu dilengkapi dengan surat penugasan resmi dan kartu identitas yang sah yang dikeluarkan oleh KPK. Lebih lanjut, pegawai KPK dilarang keras menjanjikan, menerima, apalagi meminta imbalan dalam bentuk apa pun. Oleh karena itu, tidak benar jika ada pihak yang mengklaim bisa ‘mengurus’ suatu perkara yang sedang ditangani oleh KPK.

KPK juga mengklarifikasi bahwa pihaknya tidak pernah menunjuk organisasi atau lembaga mana pun sebagai ‘perpanjangan tangan’, mitra, konsultan, pengacara, maupun perwakilan resmi dari KPK. Demikian pula, KPK tidak pernah menerbitkan atau bekerja sama dengan media yang menggunakan nama KPK atau nama yang mirip dengan KPK. Budi menambahkan, KPK tidak membuka kantor cabang atau kantor perwakilan khusus di daerah-daerah. Situs resmi yang dikelola oleh KPK dapat diakses melalui www.kpk.go.id.

"Perangkat sosialisasi antikorupsi, baik berupa buku, poster, maupun brosur yang diterbitkan oleh KPK dan diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, dilakukan secara cuma-cuma atau gratis," pungkas Budi. "Demikian halnya seluruh pelayanan yang dilakukan oleh KPK untuk masyarakat tidak dipungut biaya atau gratis."

“Jadi saya ingin meluruskan, IKJ nanti ataupun seniman-seniman akan kita kasih ruang tempat untuk berekspresi seluas-luasnya di Kota Tua. Bahwa nanti akan ada gedung yang kami persiapkan untuk IKJ, iya,” terang Pramono saat memberikan keterangan di Balai Kota DKI Jakarta. Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tengah menyiapkan fasilitas khusus guna mendukung berbagai aktivitas kesenian di destinasi wisata tersebut.

Meskipun akan ada gedung yang didedikasikan secara khusus untuk aktivitas seni, Pramono membantah bahwa seluruh kegiatan belajar mengajar IKJ akan diboyong ke Kota Tua. Keputusan pembatalan pemindahan kampus secara utuh ini diambil setelah jajarannya melakukan kajian yang lebih mendalam. “Tetapi setelah kami kaji bukan kemudian kami akan memindahkan IKJ, enggak,” tegasnya.

Menurut Pramono, memaksakan pemindahan kampus secara utuh justru berisiko menggeser fokus utama dari penataan kawasan itu sendiri. “Sebab untuk memindahkan IKJ itu nanti malah tujuan utama untuk Kota Tua sebagai tempat kita untuk destinasi wisata, merawat kultural. Kota Tua ini kan sebenarnya seperti Amsterdam-nya Belanda, karena satu tipe,” jelasnya, membandingkan karakter historis dan arsitektural Kota Tua dengan kota-kota Eropa.

Ia berharap wajah baru dari Kota Tua ini tetap berpusat pada pariwisata publik, pelestarian budaya, dan bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat menengah ke bawah melalui transportasi umum. “Menurut saya untuk Kota Tua dalam jangka panjang perencanaannya adalah untuk menengah,” ucap Pramono. “Supaya segmentasinya menjadi lebih luas dan tentunya dengan masyarakat yang naik KRL juga bisa menikmati Kota Tua dengan baik,” sambungnya, menekankan inklusivitas kawasan tersebut.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memang sempat berencana memindahkan IKJ ke kawasan Kota Tua, Jakarta Utara. Langkah ini diharapkan dapat menghidupkan kembali kawasan bersejarah tersebut sekaligus memperkuat identitas seni dan budaya Jakarta. Pramono sebelumnya juga menjelaskan bahwa Kota Tua memiliki potensi besar untuk menjadi ruang publik yang tertata namun tetap mempertahankan karakter artistik khas ibu kota. “Mudah-mudahan ini bisa menjadi pemantik untuk menghidupkan Kota Tua sebagai kawasan heritage yang berkembang dengan baik, lebih rapi, dan tetap berkesenian,” ujarnya dalam kesempatan terpisah. Kini, fokus bergeser pada penyediaan ruang ekspresi tanpa mengorbankan esensi utama Kota Tua sebagai destinasi wisata dan cagar budaya.

Pantauan Abcmarathinews.com di lokasi, para demonstran tampil seragam dalam balutan busana serba hitam, membentangkan poster dan spanduk yang menyuarakan protes tegas. Beberapa di antaranya bertuliskan, "Usut Tuntas Kasus Andrie Yunus," "Kembalikan TNI ke Barak," dan "Reformasi Bukan Formalitas," mencerminkan desakan kuat mereka terhadap perubahan.

Deni Oktaviano Pratama, Koordinator BEM Nusantara Jawa Timur, menjelaskan bahwa aksi ini merupakan sebuah pengingat penting bagi institusi militer agar senantiasa berpegang teguh pada koridor hukum dan nilai-nilai kemanusiaan. Ia secara khusus menyoroti kasus penyerangan air keras terhadap Andrie Yunus yang diduga dilakukan oleh belasan anggota TNI. "Kasus kekerasan terhadap aktivis Andrie Yunus ini secara terang-terangan memperlihatkan dugaan praktik kekerasan yang tidak manusiawi. Penolakan publik terhadap penyelesaian melalui peradilan militer menunjukkan adanya krisis kepercayaan terhadap mekanisme internal institusi militer," tegas Deni.

Lebih lanjut, Deni memaparkan bahwa dugaan kekerasan dan penyalahgunaan wewenang di berbagai daerah, seperti insiden peluru nyasar yang menimpa siswa SMP di Gresik serta kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan militer dan merenggut nyawa warga sipil, semakin menguatkan pola berulang. Pola ini mengindikasikan lemahnya akuntabilitas dan minimnya pertanggungjawaban terhadap korban.

Menurutnya, tidak boleh ada satu pun institusi atau individu yang kebal hukum, termasuk aparat militer. Supremasi hukum, imbuhnya, harus ditegakkan tanpa diskriminasi, dan keadilan wajib berpihak kepada korban, bukan pada kekuasaan. "Aksi kami di Markas Kodam V/Brawijaya ini bukan tanpa alasan. Kodam, sebagai representasi kekuatan teritorial TNI di Jawa Timur, memikul tanggung jawab moral, institusional, dan komando atas dinamika yang terjadi di wilayahnya," jelas Deni.

Ia menambahkan, "Kehadiran kami di depan Kodam bukanlah bentuk permusuhan terhadap institusi TNI, melainkan sebuah pengingat bahwa kekuatan militer harus selalu berjalan seiring dengan nilai kemanusiaan, hukum, dan demokrasi." Kodam V/Brawijaya, lanjutnya, seharusnya menjadi simbol moral tanggung jawab institusi, di mana suara rakyat harus didengar, kritik harus diterima, dan keadilan harus ditegakkan.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa mengajukan tujuh tuntutan utama. Salah satunya adalah mendesak agar setiap kasus yang melibatkan warga sipil diadili melalui peradilan umum, bukan peradilan militer, demi menjamin keadilan yang terbuka dan objektif. "Kami mendesak pengusutan secara transparan dan menyeluruh terhadap seluruh kasus yang melibatkan oknum TNI di Jawa Timur dan Indonesia," ucap Deni.

Secara spesifik, Deni juga meminta Kodam V/Brawijaya untuk berperan aktif mendorong penyelesaian kasus-kasus ini hingga ke tingkat pusat. "Mendesak institusi TNI, khususnya Kodam V/Brawijaya, untuk memberikan rekomendasi serta dorongan ke Mabes TNI agar segera diusut tuntas," tambahnya.

Sebelumnya, Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI telah merampungkan proses penyidikan dalam kasus teror penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Aulia Dwi Nasrullah menyatakan bahwa Puspom telah melimpahkan berkas perkara, para tersangka, sekaligus barang bukti kasus tersebut kepada Oditur Militer (Otmil) II-07 Jakarta.

"Pada Selasa, 7 April 2026, telah dilimpahkan berkas perkara, para tersangka, dan barang bukti tindak pidana penganiayaan Saudara AY dari penyidik Puspom TNI kepada Otmil II-07 Jakarta," terang Aulia dalam keterangannya. Menurutnya, berkas tersebut selanjutnya akan diperiksa kelengkapannya, baik secara formil maupun materil. Jika dinyatakan lengkap, kasusnya akan dibawa ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta. "Adapun tersangka yang dilimpahkan berjumlah 4 orang yaitu dengan inisial: NDP, SL, BHW, ES berikut barang bukti," pungkas Aulia.

Jaksa yang diperiksa adalah Aganta Haris Saputra. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penyidik menggali keterangan saksi untuk melengkapi berkas penyidikan, khususnya terkait dugaan pemotongan anggaran di internal Kejari HSU dan berbagai penerimaan lain yang dilakukan oleh Albertinus.

Selain Aganta, KPK sebenarnya juga memanggil dua saksi lain, yaitu Henrikus Ion Sidabutar, Staf Bidang Perdata dan Tata Usaha Kejari HSU, serta Anggun Devianty, seorang penjaga tahanan sekaligus Bendahara Pembantu Pengeluaran di lembaga yang sama. Namun, keduanya tidak memenuhi panggilan dan akan dijadwalkan ulang.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Albertinus bersama dua rekannya, Kepala Seksi Intelijen Kejari HSU Asis Budianto dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari HSU Tri Taruna Fariadi, sebagai tersangka. Ketiganya kini telah ditahan. Mereka dijerat dengan Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 KUHP.

Sejauh ini, serangkaian penggeledahan telah dilakukan oleh KPK. Tim penyidik menyisir Kantor Kejaksaan Negeri HSU, rumah dinas Albertinus, dan rumah pribadinya di Jakarta Timur. Dari lokasi-lokasi tersebut, KPK berhasil menyita sejumlah dokumen dan Barang Bukti Elektronik (BBE) yang diduga kuat berkaitan dengan praktik pemerasan dan pemotongan anggaran di lingkungan Kejari HSU.

Yang menarik, dalam penggeledahan di rumah dinas Albertinus, KPK juga menyita satu unit mobil yang tercatat sebagai aset Pemerintah Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, menambah daftar temuan dalam kasus ini.

Albertinus diduga telah menerima aliran dana sekurang-kurangnya Rp804 juta sejak menjabat sebagai Kajari HSU pada Agustus tahun lalu. Penerimaan uang tersebut, baik secara langsung maupun melalui perantara seperti Asis dan Tri Taruna, diduga berasal dari praktik pemerasan terhadap sejumlah perangkat daerah di HSU, termasuk Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Kasus ini pertama kali terungkap ke publik setelah KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada tanggal 17-18 Desember tahun lalu, yang kemudian berujung pada penetapan tersangka dan penahanan para pihak terkait.

Berbicara di lingkungan Istana Kepresidenan, Prasetyo Hadi menekankan bahwa proses penanganan kasus Andrie Yunus saat ini sudah berjalan dengan cepat dan transparan. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah sangat terbuka terhadap setiap masukan dan usulan dari masyarakat. "Nanti kami koordinasikan dulu ya," ujar Pras, mengindikasikan adanya pembahasan internal lebih lanjut mengenai langkah-langkah berikutnya.

Pernyataan Pras ini mengisyaratkan kesediaan pemerintah untuk menimbang serius pembentukan TGPF. "Bahwa ada pemikiran atau ada usulan, nanti kita coba kaji," tambahnya. Momentum desakan TGPF sendiri semakin menguat, terutama setelah penyerahan kasus ini dari Polda Metro Jaya kepada Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI, sebuah langkah yang dinilai banyak pihak memerlukan pengawasan lebih lanjut dan independen.

Salah satu kelompok yang gencar menyuarakan pembentukan TGPF adalah Solidaritas Kebangsaan untuk Andrie. Kelompok ini terdiri dari sejumlah tokoh nasional terkemuka seperti Sukidi, Karlina Supeli, Busyro Muqoddas, Halida Hatta, Pendeta Jacky Manuputty, Zumrotin Susilo, Marzuki Darusman, hingga Lukman Hakim Saifuddin. Mereka menyampaikan pesan kebangsaan dari kantor KontraS di Jakarta Pusat.

Dalam pernyataan sikapnya, Solidaritas Kebangsaan menegaskan bahwa teror air keras yang menimpa Andrie Yunus bukan sekadar insiden biasa. Mereka melihat adanya indikasi kuat budaya kekerasan negara yang sistemik terhadap kritik, akuntabilitas, dan koreksi publik. Lebih jauh, mereka mencurigai adanya upaya yang terorganisasi dan sistematis, mengarah pada dugaan percobaan pembunuhan berencana terhadap Andrie.

"Serangan ini tampaknya dimaksudkan untuk menimbulkan efek gentar," seru mereka saat membacakan pesan kebangsaan. Namun, Solidaritas Kebangsaan juga memperingatkan bahwa para pelaku mungkin keliru dalam perhitungan mereka. "Vitalitas dan determinasi kaum muda—bersama kemarahan dan kekecewaan yang mendalam—dapat berkembang menjadi konsekuensi yang harus dihadapi oleh pihak-pihak yang masih mengandalkan cara-cara primitif dan arkais dalam menanggapi perbedaan pandangan," tutup pernyataan tersebut, menggarisbawahi potensi perlawanan publik yang lebih besar jika kasus ini tidak diusut tuntas secara adil.

Hengki menjelaskan bahwa setelah berkumpul, ribuan ASN tersebut akan didistribusikan ke enam lembaga pendidikan (lemdik) militer yang berbeda. Lokasi-lokasi tersebut meliputi Rindam Jaya, Pasmar 1 Cilandak, Wingdik 500 Atang Senjaya, Pusdikkes Kramat Jati, Puskom Bela Negara Rumpin, dan Halim Perdanakusuma. Ini menandai langkah awal mereka dalam mengikuti pelatihan Komcad.

Sebelum memulai pelatihan inti, para peserta akan menjalani serangkaian pendataan dan pemeriksaan lanjutan. "Pendataan ini mencakup aspek jasmani, kebugaran, psikologi, serta mental ideologi," ujar Hengki. Ia menekankan pentingnya tahapan ini sebagai dasar untuk menyesuaikan pendekatan dan materi pelatihan yang akan diberikan kepada para ASN. Sebelumnya, mereka juga telah melalui pemeriksaan administrasi, dan pemeriksaan kesehatan masih berlangsung hingga kini.

Rencananya, pembukaan resmi program Komcad ASN gelombang pertama ini akan dilakukan oleh Menteri Pertahanan, yang juga akan dihadiri oleh sejumlah menteri lainnya. Acara seremonial tersebut direncanakan berlangsung di Halim Perdanakusuma. Inisiatif ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk ASN, dalam sistem pertahanan semesta Indonesia, memperkuat barisan cadangan untuk menghadapi potensi ancaman di masa depan.

Maruarar Sirait, dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara yang bertanggung jawab atas penyediaan hunian, menjelaskan bahwa peninjauannya ke Tanah Abang merupakan bagian integral dari program percepatan penyediaan rumah layak bagi masyarakat. Ia menggarisbawahi informasi dari Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, yang mengungkapkan bahwa sebagian lahan di lokasi tersebut kini berada di bawah kendali organisasi masyarakat secara tidak sah. Dengan nada tegas, Maruarar menyatakan bahwa kedaulatan negara tidak boleh tunduk pada situasi semacam ini, seraya mendesak kejelasan status hukum atas lahan yang menjadi sengketa.

Namun, pernyataan tersebut langsung ditanggapi dengan bantahan keras oleh Hercules. Dengan keyakinan penuh, ia menegaskan bahwa lahan yang dipermasalahkan bukanlah milik negara. Hercules bahkan mengklaim memiliki bukti-bukti lengkap dan sah yang mendukung klaim kepemilikannya. Ia menambahkan, jika pada akhirnya terbukti secara hukum bahwa lahan tersebut adalah aset negara, pihaknya tidak akan menunda untuk segera menyerahkannya, menunjukkan komitmennya terhadap proses hukum yang berlaku.

Insiden adu mulut antara seorang menteri dan tokoh ormas ini bukan hanya sekadar tontonan, melainkan cerminan dari kompleksitas permasalahan agraria di perkotaan, khususnya di area padat seperti Tanah Abang. Perdebatan ini membuka kembali diskursus tentang legalitas kepemilikan lahan dan peran negara dalam menegakkan hukum demi kepentingan publik.

Dalam keterangannya di Gedung Pompa Ancol, Sunter Agung, Jakarta Utara, Pramono mengungkapkan bahwa proyek stasiun JIS diperkirakan rampung pada bulan Mei, dengan operasional penuh yang direncanakan dimulai pada bulan Juni. Selain fokus pada penyelesaian simpul transportasi di kawasan JIS, Pramono juga menyoroti upaya pemerintah provinsi dalam mematangkan perluasan jaringan kereta api. Langkah ini krusial untuk mengurai kepadatan lalu lintas di ibu kota.

Perluasan infrastruktur transportasi ini dirancang untuk memberikan alternatif akses perjalanan yang lebih efisien bagi warga, terutama yang bergerak dari wilayah selatan hingga utara Jakarta. Pramono menyebutkan bahwa diskusi tidak hanya berkutat pada Stasiun JIS, tetapi juga mencakup kemajuan penyelesaian Moda Raya Terpadu (MRT), revitalisasi kawasan Kota Tua, serta pembangunan jalur listrik sepanjang 16 kilometer dari Rawajati hingga Tanjung Priok. Semua inisiatif ini, menurutnya, akan secara signifikan mempermudah mobilitas di Jakarta.

Sebagai bagian dari strategi komprehensif, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) juga tengah mempercepat realisasi konektivitas antarmoda yang mulus di pusat-pusat perkantoran. Integrasi ini akan menciptakan titik-titik transit padat penumpang di jantung ibu kota yang saling terhubung, sehingga perpindahan antar moda transportasi umum menjadi jauh lebih praktis dan efisien.

Pramono secara tegas menyatakan bahwa integrasi fasilitas seperti di Dukuh Atas, Stasiun BNI City, dan Karet akan segera direalisasikan. Pengayaan dan integrasi sistem transportasi umum memang menjadi salah satu prioritas utama Pemprov DKI Jakarta dalam beberapa tahun terakhir, termasuk di bawah kepemimpinan Pramono.

Berbagai layanan transportasi umum terintegrasi yang menjadi andalan Pemprov DKI untuk warga meliputi Transjakarta, yang didukung oleh Minitrans dan Jaklingko. Transjakarta sendiri terus dikembangkan jangkauannya hingga ke daerah-daerah penyangga ibu kota melalui kerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Selain itu, untuk moda transportasi berbasis rel, Jakarta telah memiliki Moda Raya Terpadu (MRT) dan Lintas Raya Terpadu (LRT). Tak ketinggalan, KRL Jabodetabek juga turut berperan sebagai hasil kolaborasi dengan pemerintah pusat melalui PT KAI.

Hinca menyatakan keheranannya mengapa negara masih melarang penggunaan ganja untuk keperluan medis. Padahal, ia menyoroti, di daerah asalnya, Sumatera Utara, ganja memiliki potensi besar dan telah terbukti bermanfaat bagi sektor pertanian serta peternakan masyarakat setempat.

"Oleh karena itu, pimpinan, saya ingin bertanya kepada BNN dan rekan-rekan sekalian, apakah Anda setuju dengan usulan saya, kita bentuk kawasan ekonomi khusus ganja medis Indonesia?" ujar Hinca, memicu perhatian dalam rapat tersebut.

Ia berambisi agar ganja bisa mulai digunakan secara transparan dan legal, terutama jika selama ini masalah utama adalah peredaran ilegalnya. Selain untuk tujuan medis, Hinca menekankan bahwa status kawasan ekonomi khusus ini juga krusial untuk mendongkrak perekonomian domestik.

Menurut Hinca, pemerintah dapat menunjuk beberapa pulau strategis di Indonesia untuk dijadikan pusat kawasan tersebut. Ia menyebutkan Aceh, Sumatera Utara, hingga Maluku sebagai contoh wilayah yang potensial. "Dari puluhan ribu pulau di Indonesia, ambil saja 10, fokus di situ semua, di situ rehabilitasinya semua di situ. Wah, kalau itu terjadi keren," tambahnya antusias.

Anggota DPR dari Fraksi Demokrat ini juga mengusulkan agar pemerintah mencontoh model pengelolaan pendapatan seperti yang diterapkan Korlantas Polri melalui BPKB. Dengan skema tersebut, mayoritas pendapatan dapat dialokasikan kembali untuk operasional, sementara sebagian kecil disumbangkan ke APBN. "Sehingga hasilnya nanti kayak Kakorlantas, 88 persen balik ke kegiatannya, 12 persen kembali ke APBN supaya anggaran yang tadi kami persoalkan ini enggak lagi jadi masalah, tapi jangan dijual di Indonesia. Kan kira-kira begitu," jelas Hinca.

Hinca menegaskan keseriusan dirinya dan fraksinya dalam memperjuangkan usulan ini, bahkan akan membawanya ke dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Narkotika. Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengantongi hasil kajian mendalam dari kunjungan studi ke Thailand, di mana ganja telah diakui sebagai herbal.

Hingga akhir sesi rapat, belum ada tanggapan resmi dari pihak BNN maupun Direktorat Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri terkait usulan berani tersebut. Keduanya tidak memberikan jawaban dalam sesi tanya jawab rapat bersama Komisi III DPR hari ini.

Dadan dengan tegas membantah isu yang menyebutkan pengadaan motor mencapai 70 ribu unit. "Informasi 70 ribu unit itu tidak benar," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima abcmarathinews.com. Ia menjelaskan, realisasi pengadaan motor listrik yang sebenarnya adalah 21.801 unit, dari total 25 ribu unit yang dipesan dalam perencanaan anggaran tahun 2025.

Pengadaan kendaraan roda dua bertenaga listrik ini, lanjut Dadan, merupakan bagian integral dari perencanaan anggaran tahun 2025. Tujuannya sangat jelas, yakni untuk menunjang kelancaran operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi para Kepala SPPG yang bertugas di lapangan. "Fungsinya untuk mendukung operasional kepala SPPG," imbuhnya.

Dadan juga memastikan bahwa ribuan motor listrik tersebut belum didistribusikan kepada para penerima. Ia menjelaskan, kendaraan yang sudah tersedia ini masih harus melewati serangkaian proses administrasi yang ketat sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum akhirnya dapat disalurkan. "Motor tersebut belum dibagikan. Setelah seluruhnya lengkap, akan dicatat terlebih dahulu sebagai BMN sebelum didistribusikan," tegas Dadan.

Proses realisasi pengadaan motor ini sendiri telah dimulai secara bertahap sejak Desember 2025. Menanggapi beredarnya konten di media sosial yang menampilkan motor listrik berlogo BGN terbungkus plastik, Dadan mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Ia menekankan pentingnya memahami bahwa pengadaan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan kelancaran Program MBG di seluruh pelosok Indonesia. Masyarakat diminta untuk tidak langsung menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya.

Informasi mengenai agenda padat Wapres ini disampaikan oleh Christian Iroth, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Pemprov Sulut. Menurutnya, Gibran memiliki sejumlah agenda krusial yang akan dilaksanakan mulai pagi hingga siang hari sebelum bertolak kembali ke Jakarta.

Salah satu fokus utama kunjungan adalah peninjauan kondisi Gedung KONI Sario Manado. Bangunan ini mengalami kerusakan parah, dengan sisi baratnya ambruk akibat dahsyatnya guncangan gempa. Gibran juga dijadwalkan bertemu dengan keluarga Deitje Lahia, korban meninggal dunia yang tragis akibat tertimpa reruntuhan material dari gedung KONI Sario. Kunjungan ini merupakan bentuk empati dan perhatian pemerintah terhadap para korban.

Rangkaian peninjauan berlanjut ke Gereja Katolik Bunda Hati Kudus Yesus di Desa Rumengkor, Kabupaten Minahasa. Gereja tersebut menunjukkan kerusakan signifikan, mulai dari plafon yang ambrol hingga retakan pada dinding, sebuah pemandangan yang sebelumnya juga telah disaksikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto. Selain itu, Kota Bitung, yang lokasinya sangat dekat dengan titik episenter gempa, juga akan menjadi sasaran kunjungan Wapres.

Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), episenter gempa terletak pada koordinat 1,25 derajat Lintang Utara dan 126,27 derajat Bujur Timur, sekitar 129 kilometer arah tenggara Bitung, dengan kedalaman 33 kilometer. Guncangan gempa dirasakan sangat kuat di wilayah Manado, mencapai intensitas IV-V MMI, yang berarti getarannya dirasakan oleh hampir seluruh masyarakat.

Setelah menuntaskan seluruh agenda peninjauan dan pertemuan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan akan segera kembali ke Jakarta pada siang harinya, membawa hasil evaluasi langsung dari wilayah terdampak untuk langkah penanganan lebih lanjut.

Tina Amelia, kuasa hukum Sahroni, menjelaskan bahwa keputusan kliennya untuk memaafkan kedua influencer tersebut didasari oleh itikad baik dan penyesalan mendalam dari pihak terlapor. Meskipun demikian, Tina menegaskan bahwa langkah ini bukan berarti menormalisasi tindakan pengeditan wajah tanpa izin menggunakan AI. "Kesepakatan damai dan pencabutan laporan ini adalah hasil dari kesungguhan hati para terlapor," ujar Tina kepada awak media.

Sebelumnya, Sahroni telah melaporkan kasus ini dengan dugaan pelanggaran Pasal 51 ayat (1) Jo. Pasal 35 dan/atau Pasal 48 Jo. Pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang berkaitan dengan penyalahgunaan data atau informasi elektronik. Laporan tersebut sempat terdaftar di kepolisian beberapa waktu lalu.

Proses perdamaian ini tidak terjadi begitu saja. Tina mengungkapkan bahwa serangkaian pertemuan mediasi telah digelar, mempertemukan Sahroni secara langsung dengan Indira dan Rena. "Alhamdulillah, berkat kebesaran hati Pak Ahmad Sahroni, beliau bersedia menerima dan berdiskusi, yang akhirnya berujung pada penyelesaian damai ini," tambah Tina, menggambarkan momen krusial tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Indira dan Rena secara terbuka menyampaikan penyesalan mereka. Indira mengakui bahwa perbuatan tersebut dipicu oleh fenomena FOMO (Fear Of Missing Out) dan keinginan untuk mengikuti tren penggunaan template AI, seperti prompt Gemini AI, demi meningkatkan engagement konten sebagai content creator. "Itu adalah kesalahan yang kami buat," kata Indira penuh sesal. Senada, Rena juga menyampaikan permohonan maaf yang tulus, mengakui sepenuhnya kekeliruan yang telah dilakukan.

Oditur Militer Kolonel Chk Andri Wijaya mengungkapkan bahwa dari belasan saksi tersebut, satu di antaranya merupakan saksi pelapor dari pihak kepolisian, sementara 16 lainnya berasal dari kalangan sipil. Jumlah saksi yang signifikan ini diharapkan menjadi kunci utama dalam menguak fakta serta peran masing-masing pihak yang terlibat dalam perkara yang menyita perhatian publik ini.

Seluruh saksi akan dihadirkan secara bertahap dalam agenda persidangan berikutnya. Kolonel Andri menegaskan bahwa keterangan mereka sangat krusial untuk memperkuat pembuktian dan memberikan gambaran utuh mengenai kronologi kejadian yang sebenarnya. Menariknya, di antara 16 saksi sipil, terdapat pihak yang juga diduga sebagai pelaku dalam kasus ini. Meski demikian, mereka tetap akan memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum ini. "Semuanya akan kami hadirkan, termasuk pelaku sipil yang masuk dalam daftar saksi," ujar Kolonel Andri.

Selain para saksi yang tercantum dalam berkas perkara, Oditur Militer juga membuka peluang untuk menghadirkan keluarga korban guna memberikan keterangan tambahan jika memang diperlukan. Proses persidangan diperkirakan akan berjalan intensif dan mendalam, mengingat setiap keterangan saksi akan menjadi fondasi penting dalam membangun konstruksi hukum dan mengungkap keterlibatan setiap individu.

Kasus ini, yang terdaftar dengan nomor perkara 52-K/PM.II-08/AD/III/2026 di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Militer II-08 Jakarta, menyangkakan tiga prajurit TNI, yakni Serka MN (terdakwa 1), Kopda FH (terdakwa 2), dan Serka FY (terdakwa 3), terlibat dalam rangkaian penculikan yang berujung pada pembunuhan MIP.

Peristiwa tragis ini bermula dari dugaan penculikan MIP di salah satu pusat perbelanjaan di Ciracas, Jakarta Timur. Jenazah korban kemudian ditemukan sehari setelahnya di area persawahan di Kampung Karangsambung, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saat ditemukan, kondisi jenazah sangat mengenaskan, dengan tangan dan kaki terikat serta mata terlilit lakban. Jenazah segera dilarikan ke RS Polri Kramat Jati untuk proses autopsi sebagai bagian dari penyelidikan mendalam.

Majelis hakim yang memimpin persidangan ini terdiri dari Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto sebagai Hakim Ketua, didampingi Kolonel Laut (H) Desman Wijaya sebagai Hakim Anggota I, dan Letnan Kolonel Chk Arif Rachman sebagai Hakim Anggota II. Sementara itu, Oditur Militer Kolonel Chk Andri Wijaya bertindak sebagai penuntut umum, dengan Lettu Laut (H/W) Amalia Galih Wangi sebagai Panitera Pengganti. Sidang ini menjadi sorotan publik, menanti keadilan bagi korban dan penegakan hukum yang transparan.

Menurut Heri Pramono, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD OKU Selatan, empat institusi pendidikan yang terdampak meliputi PAUD Bunga Bangsa, TK Pembina Simpang Agung, SD Negeri 2 Simpang Agung, dan SD Negeri 7 Sinar Mulyo. Kerusakan rata-rata terfokus pada bagian atap bangunan, yang ambruk atau terlepas akibat terjangan angin. Selain itu, bencana ini juga memicu genangan air di ruas Jalan Pemkab OKU Selatan dan merusak puluhan lapak pedagang di Pasar Simpang. Beberapa ruas jalan antar desa bahkan sempat terhambat akibat pohon tumbang.

Menanggapi situasi darurat ini, personel BPBD OKU Selatan segera diterjunkan ke lokasi. Mereka bergerak cepat membersihkan puing-puing bangunan sekolah dan mengevakuasi pohon-pohon yang tumbang. Pramono merinci, ada enam titik jalan utama antar desa yang terdampak pohon tumbang, yakni di Desa Simpangan, Bungin Campang, Simpang Agung, Sinar Mulyo, Pelangki, dan Desa Mehanggin. Upaya ini dilakukan untuk memastikan fasilitas umum dapat segera difungsikan kembali dan arus lalu lintas tidak terganggu.

Berkat respons cepat tim di lapangan, proses pembersihan atap sekolah dan penyingkiran pohon tumbang telah rampung. "Aktivitas masyarakat kini kembali normal seperti semula," ujar Pramono. Meskipun demikian, BPBD mengimbau seluruh warga untuk tetap meningkatkan kewaspadaan. Perubahan cuaca ekstrem yang kerap terjadi di masa pancaroba menjadi perhatian utama. Merujuk pada peringatan dini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), wilayah OKU Selatan berada dalam status waspada terhadap potensi cuaca ekstrem, khususnya untuk dasarian awal bulan April, sehingga mitigasi dan kesiapsiagaan kolektif sangat diperlukan.

Di tengah suasana akrab beralaskan tikar, sekitar 200 warga dengan gamblang menuturkan berbagai persoalan yang mereka hadapi sejak bencana melanda pada akhir November tahun lalu. Dua isu krusial yang mendominasi dialog adalah krisis air bersih dan ketiadaan hunian yang layak. Mijah, salah seorang warga, tak sungkan menyampaikan langsung kepada Tito Karnavian mengenai urgensi pengadaan sarana air bersih. "Pak, tolong kalau bisa secepatnya dibuatkan sumur bor. Air bersih sudah sulit sekali di sini. Rumah kami juga semua sudah banyak yang hilang," ujarnya, menyuarakan kepedihan.

Senada dengan Mijah, warga lain bernama Deri turut menyuarakan harapannya agar pemerintah segera menyediakan fasilitas sanitasi yang memadai. Selain itu, ia juga menyoroti kondisi akses jalan desa yang rusak parah, serta keterpurukan ekonomi warga yang belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan. "Harapan kami agar akses jalan kami yang sulit juga diperbaiki. Segala program pemulihan kampung kami mohon segera dipercepat," pinta Deri. Warga Desa Sekumur sebelumnya sempat menyimpan keraguan akan kehadiran pemerintah pusat, mengingat akses menuju desa mereka yang terpencil dan sulit dijangkau. Oleh karena itu, kehadiran tim Satgas PRR dipandang sebagai angin segar, kesempatan emas untuk menyampaikan aspirasi tanpa perantara.

Dalam diskusi yang berlangsung hangat, warga juga mengusulkan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) dengan konsep komunal. Ide ini muncul mengingat kondisi geografis tempat tinggal lama mereka yang berada di zona rawan luapan sungai. Aspirasi mengenai Huntap dan kebutuhan sumur bor tersebut langsung direspon positif oleh pihak Satgas. Mijah mengungkapkan perasaannya setelah berdialog, "Saya langsung sampaikan saja ke Bapak Mendagri apa yang kami rasakan dan butuhkan soal air bersih dan huntap. Saya merasa plong, sudah menyampaikannya, biarpun belum tahu kapan (dieksekusi), tapi paling enggak sudah menyampaikan."

Menanggapi keluhan warga, Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa kehadirannya di Desa Sekumur adalah untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan merata, menjangkau hingga ke pelosok-pelosok. Ia menekankan bahwa jarak desa yang puluhan kilometer dari pusat pemerintahan kabupaten tidak boleh menjadi penghambat percepatan penyaluran bantuan. Tito mencatat secara cermat poin-poin utama kebutuhan warga, terutama terkait fasilitas air bersih dan relokasi ke hunian yang lebih aman. Komitmen ini diharapkan membawa harapan baru bagi warga Sekumur untuk bangkit dari keterpurukan.

Mayor Anumerta Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, nama yang kini diukir dalam daftar kehormatan, disambut dengan isak tangis pilu oleh sanak keluarga serta jajaran personel TNI yang turut hadir memberikan penghormatan terakhir. Kedatangan jenazah almarhum menjadi momen haru yang menggetarkan hati, mengingatkan akan pengorbanan besar yang telah ia berikan untuk bangsa dan misi kemanusiaan global.

Rencananya, jenazah almarhum Mayor Zulmi akan dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung, dalam upacara militer yang penuh khidmat. Pemakaman ini akan menjadi penanda terakhir bagi perjalanan seorang prajurit yang berani mengemban tugas mulia di medan jauh.

Kepergian Mayor Zulmi menjadi pengingat akan beratnya tugas yang diemban pasukan perdamaian. Insiden ini menambah deretan duka, mengingat sebelumnya tiga prajurit TNI lainnya juga dilaporkan gugur dalam dua insiden terpisah di Lebanon, hanya dalam rentang waktu 24 jam. Para prajurit ini adalah garda terdepan bangsa yang rela berkorban demi menjaga stabilitas dan perdamaian dunia, meninggalkan jejak kepahlawanan yang tak akan terlupakan.

Plt Kepala BPBD Sulawesi Tengah, Asbudianto, mengonfirmasi kejadian ini, menjelaskan bahwa curah hujan ekstrem yang berlangsung terus-menerus sejak Jumat telah memicu luapan air sungai. "Hujan deras di Kabupaten Donggala telah menyebabkan sepuluh desa terdampak banjir," ujar Asbudianto, seperti dikutip Abcmarathinews.com.

Fenomena alam ini mengubah aliran sungai menjadi ancaman, di mana volume air yang berlebihan tak mampu ditampung, lantas meluber deras hingga merendam permukiman padat penduduk. Situasi ini menciptakan pemandangan pilu bagi warga yang harus menyaksikan tempat tinggal mereka terendam.

Data sementara yang berhasil dihimpun menunjukkan skala kerusakan yang signifikan. Desa Balentuma menjadi salah satu yang terparah dengan 177 unit rumah terendam, diikuti Desa Tompe dengan 150 rumah. Desa Lompio mencatat 60 rumah terdampak, sementara Desa Tanjung Padang melaporkan 40 rumah. Tidak luput, Desa Dampal dan Desa Tondo masing-masing mencatat 30 unit rumah terendam, serta Desa Lende Tovea dengan 35 rumah. Asbudianto menegaskan bahwa Balentuma dan Tompe adalah dua desa yang paling merasakan dampak terberat dari bencana ini.

Selain rumah warga, sejumlah fasilitas umum vital seperti kantor desa dan bangunan sarana pendidikan juga tak luput dari terjangan banjir, menambah daftar kerugian material. Sementara itu, petugas di lapangan masih terus melakukan pendataan di Desa Jono Oge, Desa Lende, dan Desa Sipi untuk memastikan jumlah pasti dampak yang terjadi. Kabar baiknya, hingga laporan ini diturunkan, tidak ada korban jiwa yang dilaporkan akibat insiden banjir ini, meskipun kerugian material diperkirakan cukup besar.

Menanggapi situasi darurat ini, BPBD Sulawesi Tengah terus berkoordinasi intensif dengan aparat desa setempat. Upaya ini bertujuan untuk mempercepat penanganan darurat, termasuk asesmen kerusakan, serta pendataan jumlah warga yang mungkin memerlukan evakuasi atau bantuan pengungsian. "Kerugian material yang ditimbulkan cukup besar, mengingat banyaknya rumah warga yang terdampak," pungkas Asbudianto, menekankan pentingnya respons cepat dan terkoordinasi.

Dari pantauan abcmarathinews.com, setelah tiba di bandara, ketiga peti jenazah para prajurit pemberani itu segera dibawa menuju sebuah ruangan khusus di Terminal 3 untuk disemayamkan. Keluarga yang telah menanti dengan cemas, tak kuasa menahan air mata. Mereka langsung memeluk dan mengusap peti jenazah, meluapkan kesedihan mendalam atas kehilangan orang-orang tercinta yang telah berjuang demi perdamaian dunia.

Kehadiran sejumlah tokoh penting negara menunjukkan penghormatan tertinggi atas pengorbanan para prajurit. Terlihat Presiden Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Lodewijk F. Paulus, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto, serta Wakil Panglima Jenderal Tandyo Budi Revita, bersama para kepala staf, turut hadir dalam momen duka tersebut, memberikan penghormatan terakhir.

Ketiga prajurit TNI ini merupakan bagian dari pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) yang bertugas di Lebanon. Mereka gugur dalam dua insiden terpisah yang terjadi di wilayah Lebanon selatan beberapa waktu lalu, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, rekan sejawat, dan seluruh bangsa Indonesia.

Dalam keterangan resmi yang dikeluarkan UNIFIL, Praka Farizal Rhomadhon dilaporkan meninggal dunia akibat ledakan proyektil di dekat salah satu pos Indonesia di desa Adchit Al Qusayr. Sementara itu, dua prajurit lainnya, Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan, gugur dalam insiden berbeda akibat ledakan dari sumber yang belum teridentifikasi, menambah daftar panjang pahlawan yang gugur dalam tugas.

Kepulangan ketiga prajurit ini menjadi pengingat akan beratnya tugas menjaga perdamaian dunia dan pengorbanan yang tak ternilai. Bangsa Indonesia berduka, namun juga bangga atas dedikasi dan keberanian para pahlawan yang telah menunaikan tugas negara hingga akhir hayat, mengukir nama mereka dalam sejarah sebagai penjaga perdamaian sejati.

Gubernur Suhardi Duka secara tegas menyatakan komitmennya untuk segera mengisi posisi Wakil Gubernur yang kosong, mengingat masa jabatan belum mencapai separuh periode. "Setelah seluruh proses legalitas dan administrasi rampung, kami akan mengajukan dua nama ke DPRD untuk kemudian dipilih," ungkap Suhardi.

Tiga partai pengusung tersebut memang memiliki peran sentral dalam mengusulkan kandidat. Namun, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hanya dua nama final yang akan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dipilih melalui mekanisme pemungutan suara.

Suhardi Duka juga menekankan pentingnya komunikasi politik yang harmonis antara pemerintah daerah, partai-partai pengusung, dan DPRD. Hal ini bertujuan agar kandidat yang diusulkan benar-benar sejalan dengan aspirasi legislatif. "Kami juga akan mempertimbangkan secara seksama suara publik, pandangan partai politik, serta aspek geopolitik daerah," jelasnya.

Lebih lanjut, Suhardi Duka berharap proses transisi kepemimpinan ini dapat berjalan lancar tanpa mengganggu jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di Sulbar. "Kami ingin memastikan pelayanan publik tetap optimal, stabilitas pemerintahan terjaga, dan program pembangunan dapat terus berlanjut tepat waktu serta tepat sasaran," tegasnya.

Sementara itu, DPRD Provinsi Sulawesi Barat telah menggelar rapat paripurna untuk mengumumkan usulan pemberhentian dengan hormat Wakil Gubernur Sulbar. Proses ini merupakan langkah formal yang mengacu pada sejumlah regulasi penting, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018. Usulan pemberhentian tersebut akan diproses secara administratif untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, sebelum akhirnya mendapatkan pengesahan resmi dari Presiden Republik Indonesia.