Abcmarathinews.com – Pemerintah Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menghadapi tantangan besar setelah dilanda banjir bandang dan tanah longsor. Bencana ini memicu respons cepat dari pemerintah daerah, yang mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Penetapan Status Tanggap Darurat hingga dua pekan ke depan. Langkah ini diambil sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana yang meningkat akibat cuaca ekstrem.
Pemerintah pusat juga bergerak cepat dengan menggelar rapat tingkat menteri yang diinisiasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) serta kementerian terkait. Rapat ini diadakan di Kantor BNPB, Jakarta Timur.
Menko PMK Pratikno menjelaskan bahwa Siklon Tropis Senyar telah membawa hujan dengan intensitas sangat tinggi di tiga provinsi terdampak, memicu banjir, banjir bandang, dan longsor, serta mengganggu layanan transportasi dan pelayaran. Dampak dari fenomena cuaca ini telah menyebabkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan terputusnya akses, listrik, serta jaringan telekomunikasi.
Upaya kaji cepat oleh tim gabungan di daerah terus dilakukan, dan pendataan masih terus diperbarui. Pratikno menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh kementerian dan lembaga, baik di pusat maupun daerah, memprioritaskan keselamatan masyarakat serta memastikan pemenuhan kebutuhan dasar hingga tahap pemulihan pascabencana. Situasi cuaca ekstrem membuat penyaluran bantuan menghadapi kendala, sehingga sebagian bantuan disalurkan melalui udara.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti melaporkan bahwa upaya identifikasi kerusakan infrastruktur masih terkendala hujan yang belum berhenti. Empat jembatan dilaporkan terputus di Aceh, sementara di Sibolga dan Tapanuli Tengah terdapat sekitar 20 titik longsor yang masih sulit dipetakan. Kementerian PUPR telah mengirimkan alat berat untuk membersihkan material longsoran dan membuka akses.
Dari sisi kesehatan, Kementerian Kesehatan memastikan pelayanan medis terus berjalan dengan menyiagakan seluruh fasilitas kesehatan di wilayah terdampak. Tenaga kesehatan cadangan telah dikirim dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan daerah terus dilakukan agar layanan tidak terputus. Kemenkes juga menyiapkan dukungan agar kegiatan pembelajaran dapat segera dimulai kembali setelah situasi di lapangan memungkinkan.
Kementerian Dalam Negeri menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah diberikan keleluasaan menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) serta melakukan pergeseran anggaran untuk memastikan kebutuhan penanggulangan darurat dapat dipenuhi dengan cepat.
Kepala Basarnas Muhammad Syafii mengungkapkan delapan operasi SAR tengah berlangsung di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Operasi difokuskan untuk mengevakuasi warga yang terisolasi dan mencari korban yang belum ditemukan. Basarnas memprioritaskan penyelamatan nyawa dan melakukan operasi menggunakan metode manual maupun teknologi pendukung sesuai kondisi lapangan.
Namun, bencana besar yang terjadi di Aceh, Sumut, dan Sumbar tidak semata-mata akibat fenomena alam. Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Arie Rompas menilai pemerintah daerah kebingungan menghadapi bencana besar ini karena tidak ada integrasi antara kebijakan dan infrastruktur atau sumber daya.
Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh, Ahmad Shalihin, juga menilai pemerintah daerah gagap menangani bencana besar ini. Menurutnya, penanganan banjir oleh pemerintah masih bersifat reaktif, dan pemerintah harus segera mengubah pola penanganan dari reaktif ke proaktif. Shalihin menekankan pentingnya upaya pencegahan yang menjawab akar masalah seperti kebijakan ruang dan pengelolaan SDA yang sensitif bencana, membangun kesiapsiagaan masyarakat, dan penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan.
