Abcmarathinews, Jakarta – Politisi PDI Perjuangan, Guntur Romli, menegaskan bahwa pemberian amnesti kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto tidak akan mengubah sikap PDI Perjuangan terhadap pemerintah. Menurutnya, PDI Perjuangan akan tetap konsisten menjadi partai penyeimbang.
Guntur Romli menjelaskan bahwa PDI Perjuangan tidak berada dalam posisi koalisi maupun oposisi, karena sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mengenal kedua sistem tersebut. "Sejak awal, PDI Perjuangan memposisikan diri sebagai partai penyeimbang, bukan bagian dari koalisi dan juga tidak menjadi oposisi. Ibu Megawati konsisten dengan sistem ketatanegaraan kita yang tidak mengenal oposisi dan koalisi," ujarnya.
Sikap ini, lanjut Guntur Romli, telah diputuskan dan tertuang dalam rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI Perjuangan pada tahun 2024. Pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto oleh Presiden Prabowo Subianto tidak akan mengubah keputusan tersebut.
Guntur Romli juga menekankan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, bukanlah pemimpin yang transaksional. PDI Perjuangan akan terus mendukung program-program pemerintah yang pro terhadap rakyat. Namun, Megawati tidak akan ragu untuk mengkritik program pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat.
"Kalaupun mendukung program pemerintah Presiden Prabowo, Ketua Umum kami Ibu Megawati memberikan syarat program yang pro rakyat, kalau tidak akan tetap melakukan kritik," tegasnya.
PDI Perjuangan telah menegaskan sikap partainya dalam Kongres V PDI Perjuangan di Bali. Megawati menyatakan bahwa partainya tidak memposisikan diri sebagai oposisi pemerintah, melainkan sebagai partai penyeimbang. Menurutnya, keberpihakan bukan soal berada di dalam atau luar pemerintahan, melainkan soal setia pada kebenaran dan berpijak pada moralitas politik yang diajarkan Soekarno.
"PDI Perjuangan tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak," pungkas Megawati.
