Abcmarathinews.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta buka suara terkait dana Pemprov yang disebut mengendap di perbankan hingga mencapai Rp14,6 triliun. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta, Suharini Eliawati, menegaskan bahwa hal ini bukan kesengajaan untuk mencari keuntungan dari bunga bank, melainkan imbas dari pola belanja daerah.
Suharini menjelaskan bahwa belanja Pemprov DKI cenderung mengalami peningkatan signifikan di triwulan terakhir setiap tahunnya. Perlambatan belanja di triwulan II dan III disebabkan oleh penyesuaian program prioritas melalui APBD Perubahan 2025, serta perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang mengedepankan prinsip good governance dan spending better.
Lebih lanjut, Suharini mencontohkan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang terlihat tinggi hingga November, akan menyusut drastis di Desember seiring dengan pembayaran yang melonjak. Sebagai ilustrasi, pembayaran di Desember 2023 mencapai Rp16 triliun, dan Desember 2024 mencapai Rp18 triliun.
Pemprov DKI berkomitmen untuk mengelola anggaran secara transparan dan efisien demi meningkatkan pelayanan publik dan mencapai efisiensi fiskal. Semangat yang diusung sejalan dengan Pemerintah Pusat, yaitu perencanaan yang matang, belanja yang efisien dan efektif, serta pengelolaan kas yang prudent untuk menjamin kesinambungan fiskal.
Untuk triwulan IV, Pemprov DKI akan memacu penyerapan anggaran melalui belanja yang berkualitas, berdampak positif bagi masyarakat, dan berkontribusi pada akselerasi perekonomian nasional. Koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan pemangku kepentingan lainnya akan terus dilakukan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti lambatnya realisasi belanja APBD hingga kuartal III/2025 yang menyebabkan dana daerah menumpuk di bank hingga Rp234 triliun. Purbaya menekankan bahwa masalahnya bukan pada ketersediaan dana, melainkan pada kecepatan eksekusi.
