Abcmarathinews.com – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah baru-baru ini mengadakan rapat kerja penting untuk membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mencermati secara saksama setiap usulan yang diajukan pemerintah, sekaligus memberikan apresiasi atas langkah Presiden Prabowo Subianto.
Said Abdullah secara khusus menyoroti tradisi kenegaraan baru yang diinisiasi Presiden Prabowo, yaitu menyampaikan langsung pengantar KEM PPKF 2027 dalam rapat paripurna DPR. Menurut Said, langkah ini merupakan praktik ketatanegaraan yang positif, sekaligus mempererat jalinan komunikasi antara pemerintah dan parlemen dalam merumuskan arah kebijakan ekonomi nasional.
Dalam dokumen KEM PPKF 2027, pemerintah menguraikan sejumlah asumsi makroekonomi fundamental. Target pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mencapai 5,8-6,5 persen, dengan inflasi di kisaran 1,5-3,5 persen. Nilai tukar rupiah diperkirakan berada pada rentang Rp16.800-Rp17.500 per dolar AS, sementara yield Surat Berharga Negara (SBN) ditargetkan 6,5-7,3 persen. Di sektor energi, pemerintah menargetkan lifting minyak sebesar 602-615 ribu barel per hari dan lifting gas 934-977 ribu barel setara minyak.
Said menilai bahwa target pertumbuhan ekonomi yang ambisius ini merupakan indikator optimisme sekaligus keseriusan pemerintah dalam mendorong Indonesia menuju status negara berpendapatan tinggi. Ia menegaskan, upaya mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi ini memerlukan dukungan penuh dari seluruh instrumen kebijakan ekonomi nasional, termasuk Bank Indonesia dan Danantara yang memiliki aset triliunan rupiah. Namun, Said mengingatkan bahwa strategi pertumbuhan ini juga harus dibarengi dengan aspek pemerataan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan fiskal diharapkan mampu mengorkestrasi pencapaian pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, serta pengurangan kesenjangan sosial secara simultan.
Di sisi lain, Said juga mengingatkan pemerintah agar tetap waspada terhadap potensi tekanan serius terhadap nilai tukar rupiah, kenaikan yield SBN, serta pelemahan pasar modal domestik yang ditunjukkan oleh grafik IHSG yang kian merosot. Kondisi ini, menurutnya, menuntut respons kebijakan yang cermat dan terukur guna memulihkan kepercayaan pelaku usaha. "Saat ini kita menghadapi tekanan serius terhadap kurs dan suku bunga SBN. Sementara di lantai bursa, IHSG menunjukkan grafiknya kian merosot. Yang harus kita persiapkan adalah bagaimana mengatasi dolar yang kuat, yield SBN yang mahal, serta IHSG yang merosot," tegas Said.
Untuk memulihkan kepercayaan pasar, Said menyarankan pemerintah untuk menjaga konsistensi kebijakan dan menghindari pengumuman yang masih prematur. Selain itu, dialog yang produktif dengan berbagai pemangku kepentingan juga perlu diperkuat guna meminimalkan ketidakpastian usaha.
Said juga mengapresiasi usulan pemerintah yang menetapkan target defisit RAPBN 2027 pada kisaran 1,8-2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Ia berpendapat, target ini dapat memberikan sinyal positif bagi pasar apabila diiringi dengan realisasi defisit yang lebih rendah dalam APBN tahun berjalan, menunjukkan tren positif dalam pengelolaan fiskal.
Lebih lanjut, Said mendorong reformasi tata kelola berbagai program prioritas pemerintah, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Reformasi ini mencakup peningkatan kapasitas pelaksana, penguatan rantai pasok, serta pencegahan konflik kepentingan.
Terkait pembiayaan negara, Said mengingatkan bahwa pada tahun 2027 pemerintah masih menghadapi beban pembayaran pokok dan bunga utang yang signifikan. Di saat yang sama, pemerintah juga perlu mencari sumber pembiayaan baru melalui penerbitan utang. Meskipun kenaikan yield SBN dapat menarik minat investor, hal ini berpotensi meningkatkan beban bunga yang harus ditanggung negara. Oleh karena itu, pemerintah harus memperhatikan berbagai faktor yang memengaruhi persepsi investor, mulai dari stabilitas fiskal, volatilitas kurs, hingga kepastian regulasi.
KEM PPKF 2027 sendiri menetapkan delapan Program Prioritas Nasional, meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur-perumahan-ketahanan bencana, ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan kemiskinan. Said menilai seluruh program ini merupakan tahapan penting dalam pembangunan jangka menengah dan panjang Indonesia.
Namun, ia juga mengingatkan urgensi mitigasi dini terhadap ancaman perubahan iklim, seperti El Nino Godzila atau musim kering yang panjang, yang berpotensi mengganggu pencapaian target, terutama pada sektor pangan dan air. Dalam sektor energi, Said meminta pemerintah segera melakukan reformasi mendasar, salah satunya dengan menyelaraskan antara produksi dan konsumsi energi nasional agar tidak terus bergantung pada impor bahan bakar minyak. Ia juga menyoroti persoalan subsidi energi yang dinilai belum tepat sasaran, berharap subsidi dapat berfungsi sebagai penyangga bagi kelompok masyarakat miskin saat menghadapi guncangan ekonomi.
"Kami berharap pada tahun depan pemerintah dapat menuntaskan reformasi subsidi energi," pungkas Said, menekankan pentingnya kebijakan yang lebih efektif dan efisien.
