Abcmarathinews.com – Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia dua periode, Jusuf Kalla, kembali menjadi sorotan publik setelah menyuarakan pandangannya terkait wacana pemotongan gaji menteri. JK, sapaan akrabnya, menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek proporsionalitas dalam setiap kebijakan efisiensi anggaran negara. Pernyataan ini disampaikan JK setelah menunaikan salat Idulfitri di Lapangan Masjid Agung Al Azhar.
Menurut JK, besaran gaji yang diterima para menteri saat ini terbilang tidak fantastis, apalagi jika dibandingkan dengan posisi lain di pemerintahan. "Gaji menteri itu hanya sekitar Rp19 juta. Jika sampai dipotong lagi, berapa sisa yang akan mereka terima?" ujar JK mempertanyakan dalam keterangan persnya.
Pria yang pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat ini kemudian membandingkan pendapatan menteri dengan gaji pejabat di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Gaji di BUMN jauh melampaui gaji menteri. Anggota DPR juga memiliki penghasilan yang jauh lebih tinggi. Ini sekadar informasi saja," tambahnya.
JK juga meluruskan persepsi publik mengenai tunjangan yang diterima menteri. Ia menegaskan bahwa menteri tidak menerima tunjangan khusus, melainkan hanya biaya operasional yang dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan mereka. "Tidak ada tunjangan. Yang ada hanyalah biaya operasional, itu saja," tegasnya.
Wacana pemotongan gaji pejabat negara, termasuk menteri dan wakil menteri, memang tengah mengemuka sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran. Pernyataan Jusuf Kalla ini hadir sebagai respons, menyoroti pentingnya kehati-hatian dan pertimbangan proporsionalitas dalam setiap langkah kebijakan penghematan tersebut.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, beberapa waktu lalu, telah mengindikasikan rencana penetapan persentase pemotongan anggaran belanja kementerian dan lembaga. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, terutama akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
Tidak hanya pada tingkat program, wacana pemotongan gaji menteri dan wakil menteri juga menjadi bagian dari opsi penghematan anggaran. Purbaya sendiri menyatakan dukungannya terhadap usulan tersebut, melihatnya sebagai bentuk solidaritas nyata dari para pejabat negara dalam upaya penghematan belanja. "Setuju. Oh, itu bagus. Kalau itu bagus," ujar Menkeu menanggapi pertanyaan seputar rencana pemotongan gaji pejabat setingkat menteri.
