Abcmarathinews.com – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membeberkan fakta mengejutkan mengenai program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia. Dalam rapat kerja yang digelar di Komisi IX DPR, Menkes Budi mengungkapkan bahwa lebih dari 55 persen dari total sekitar 280 juta jiwa penduduk Indonesia ternyata menikmati subsidi dalam program JKN. Penegasan ini menggarisbawahi betapa masifnya dukungan pemerintah terhadap akses kesehatan masyarakat.
"Ini juga disampaikan karena memberikan gambaran yang lengkap bahwa 55 persen lebih penduduk kita sebenarnya disubsidi oleh pemerintah," ujar Budi, menjelaskan signifikansi data tersebut di hadapan para anggota dewan.
Menkes Budi merinci, dari angka fantastis tersebut, proyeksi hingga tahun 2026 menunjukkan bahwa sebanyak 96,5 juta jiwa di antaranya ditanggung penuh oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI). Ini berarti, jutaan warga tidak perlu mengeluarkan sepeser pun untuk iuran JKN mereka.
Tidak hanya dari pusat, dukungan subsidi juga datang dari pemerintah daerah. Sekitar 47 juta warga lainnya memperoleh dukungan penuh dari pemerintah daerah, khususnya bagi kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) BPJS Kesehatan. Mereka juga menikmati fasilitas JKN tanpa perlu membayar iuran secara mandiri.
Selain penerima subsidi penuh, Menkes Budi juga menyebutkan adanya sekitar 12,9 juta jiwa yang menerima subsidi sebagian. Dari total iuran JKN sebesar Rp42 ribu per bulan, sekitar Rp7 ribu ditanggung oleh pemerintah pusat dan Rp2 ribu oleh pemerintah daerah. Sisanya, yakni Rp35 ribu, tetap menjadi tanggung jawab peserta untuk dibayarkan secara mandiri.
"Jadi Rp35 ribu tetap dia bayar sendiri," jelas Budi. "Ini menggambarkan bahwa pertama kesimpulannya, lebih dari 50 persen dari penduduk kita sudah menerima subsidi dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah."
Di balik kabar baik peningkatan kepesertaan JKN yang terus meroket—dari 49 juta jiwa pada tahun 2025 menjadi 63 juta jiwa pada tahun 2026—Menkes Budi juga menyoroti tantangan terkait status kepesertaan yang tidak aktif. Fenomena ini dipicu oleh dua faktor utama: adanya tunggakan iuran dan mutasi kepesertaan.
Khusus untuk kategori kedua, Menkes Budi menjelaskan bahwa banyak peserta yang mengalami perubahan status namun kemudian tidak melanjutkan pembayaran iuran mereka. "Misalnya PBI, ada sekitar 16,9 juta yang tidak aktif karena dimutasi keluar dari PBI, pindah ke PBPU mandiri atau kategori lain, sehingga tidak bayar iurannya," pungkas Budi, menggarisbawahi perlunya perhatian lebih lanjut terhadap dinamika kepesertaan JKN demi memastikan cakupan yang optimal.
